Selasa, 28 September 21

BPDP-KS Selewengkan Dana Pungutan Ekspor Sawit

BPDP-KS Selewengkan Dana Pungutan Ekspor Sawit
* Ilustrasi sawit.

Press Release

 

Dalam undang undang perkebunan no 39 tahun 2014 diamanatkannya penghimpunan dana yang dipungut dari para pelaku perkebunan yang dalam pelaksanaannya diambil dari Dana pungutan ekspor CPO dan Produk produk dari perkebunan sawit.

Sangat jelas dana perkebunan dalam UU Perkebunan  dalam pasal 93 ayat 4 pengunaan dana tersebut pengembangan SDM, penelitian, peremajaan Kebun sawit, promosi dan pembangunan sarana dan prasarana di areal Perkebunan.

Dan kemudian untuk pelaksanaan atas  UU no 39 tahun 2014 pasal 9 ayat 4 tentang penghimpunan Dana perkebunan  diterbitkan PP 24 Tahun 2015 tentangg Penghimpunan dana perkebunan dan Pepres 24 Tahun 2016 yang kemudian juga dibentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan-Kelapa Sawit ( BPDP-KS)

Namun dalam PP dan Perpres ada ditambahkan tentang pengunaan Dana yang dihimpun untuk subsidi Industri biofuel, dan ini jelas merupakan peyelewengan yang dilegalkan melalui PP dan Perpres penghimpunan Dana Perkebunan. Dana yang sudah dihimpun sudah mencapai.

Namun dana pungutan CPO tahun lalu dipakai untuk menutupi subsidi biodiesel. Tahun 2016  pungutan CPO yang dihimpun BPDP Sawit sebesar Rp 11,7 triliun

Dan untuk  penggunaan dana subsidi biodiesel  mencapai Rp 10,6 triliun, sementara untuk pengunaan Dana Perkebunan yang diperintahkan UU Perkebunan seperti Replanting Kebun, promosi dan pembangunan sarana dan prasarana Perkebunan sawit tak kunjung dibiayai.

Seperti Dana Replanting bagi Kebun Petani juga tidak kunjung di kucurkan dan baru akan dikucurkan pun Petani akan dikenakan Bunga komersil perbankan hingga 16 persen pertahun ,yang akan memberatkan Petani sawit.

Dan Sangat miris lagi Dana Perkebunan digunakan untuk menambal defisit APBN 2017 ini jelas melanggar amanat pengunaan pungutan ekspor CPO.

Dan ini diakui oeh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku pernah meminjam uang kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit senilai Rp 2 triliun, dalam rangka mengamankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Langkah tersebut, dilakukan bendahara negara pada tahun lalu.

Karena itu Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut PP nomor 24 tahun 2015 dan Perpres 24 tahun 2016 yang merupakan produk Hukum yang cacat dan banyak merugikan pelaku usaha perkebunan salah satunya adalah Para Petani sawit

Sebab akibat Pungutan Ekspor CPO selama ini meyebabkan turunnya harga Tandan Buah Segar sawit yang diterima oleh Petani saat menjual ke Pabrik Kelapa Sawit untuk diolah menjadi CPO.

APPKSI juga mendesak agar KPK segera menyidik adanya peyelewengan pengunaan dana Perkebunan sawit yang disalurkan untuk susbsidi biofuel kepada Industri biofuel .

Akibat tidak digunakannya Dana penghimpunan Perkebunan secara tepat untuk promosi Industri Perkebunan sawit secara tepat maka akibatnya Parlemen Uni Eropa melarang ekspor CPO dari Indonesia

 

Jakarta, 3 Mei 2017

Ketua Umum APPKSI, M.A.Muhhamadyah SH

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.