Jumat, 27 Mei 22

Bojonegoro Wakili Indonesia di Ajang Percontohan Pemerintah Daerah Terbuka Tingkat Dunia

Bojonegoro Wakili Indonesia di Ajang Percontohan Pemerintah Daerah Terbuka Tingkat Dunia
* Bupati Bojonegoro Suyoto (kedua dari kiri) saat menjadi narasumber di sebuah seminar internasional.

Jakarta, Obsessionnews – Kabupaten Bojonegoro mendapatkan kehormatan terpilih mewakili Indonesia sebagai daerah percontohan pada ajang ‘Open Government Partnership (OGP) Subnational Government Pilot Program’ atau Percontohan Pemerintah Daerah Terbuka. Informasi ini segera diumumkan secara resmi oleh Sekretariat OGP dalam waktu dekat. Demikian bunyi keterangan tertulis yang diterima Obsessionnews, Kamis pagi (14/4/2016).

Kabupaten Bojonegoro bersama Kota Seoul (Korea Selatan) dan Kota Tbilisi (Georgia) menjadi percontohan pemerintah daerah pertama di Asia dan akan bersanding dengan 13 kota besar di dunia dari 45 kota yang mendaftar pada ajang ini.

Sementara dua pemerintah daerah lain di Indonesia yang turut mendaftar, antara lain Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Banda Aceh. Kedua pemerintah daerah itu sudah menyatakan kesiapan mereka dalam jejaring kerja OGP sebagai ajang bertukar pengalaman, pengetahuan, dan inovasi terkait pemerintah yang terbuka.

Proses selanjutnya, Kabupaten Bojonegoro bersama 14 daerah terpilih lainnya akan mendapatkan pendampingan dari Sekretariat OGP untuk menyusun sebuah Rencana Aksi Daerah (RAD). RAD ini akan berisikan sejumlah komitmen untuk memperkuat gerakan-gerakan keterbukaan pemerintah yang sudah ada.

Penyusunan RAD akan dipimpin oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan melibatkan partisipasi aktif publik. Sebagai salah satu prasyaratnya, pemerintah daerah harus membuka proses pemantauan pencapaian RAD dengan masukan publik.

“Pemerintah pusat harus mampu menangkap, menghargai, dan membantu mengembangkan setiap inovasi kecil yang diprakarsai oleh rekan-rekan di daerah. Hanya dengan demikian kita mampu menebarkan benih keterbukaan ke lebih banyak daerah maupun instansi pemerintah pusat lainnya,” ujar Direktur Aparatur Negara, Kementerian PPN/Bappenas sekaligus Koordinator Nasional Open Government Indonesia (OGI), Raden Siliwanti.

Lebih lanjut Siliwanti menambahkan, upaya ini juga sejalan dengan salah satu agenda prioritas dalam Nawacita Presiden Joko Widodo yang mengamanatkan bahwa pemerintah harus selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

Sementara itu, Bupati Bojonegoro, Suyoto atau yang akrab disapa Kang Yoto, telah mengukuhkan kesiapan jajarannya sebagai percontohan bagi Pemerintah Daerah Terbuka OGP.

“Kami memastikan jajaran kami akan solid dalam menjamin keterbukaan dan partisipasi publik di pemerintahan daerah. Keterbukaan itu sangat penting artinya untuk menjaga kepercayaan publik pada pemkab. Dimana kepercayaan itu akan menentukan partisipasi publik dalam pembangunan,” tegasnya.

Terpilihnya Kabupaten Bojonegoro di ajang tersebut, sejatinya, melengkapi prestasi lainnya di kancah internasional. Sejak tahun 2008 hingga 2016, atau sejak Kang Yoto memimpin, Kabupaten Bojonegoro telah meraih ratusan penghargaan di tingkat nasional maupun Internasional.

Lebih dari itu, sosok Kang Yoto kerapkali diundang sebagai narasumber atau pembicara di tingkat Internasional untuk berbagi pengalaman suksesnya menjaga harmoni antarkekuatan politik, mengatasi banjir, solusi tepat untuk rakyat saat mengatasi kekeringan, menjaga kerukunan antar dan intra pemeluk agama dan merawat Kebhinnekaan.

Selain itu, Kang Yoto juga sering diminta berbagi pengalaman suksesnya dalam hal peningkatan sumber daya manusia dan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, inovasi dan terobosan dalam pemerintahan, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat, serta keberhasilannya membangun fasilitas kesehatan untuk rakyat.

 

Ajang prestisius pertama

Program Percontohan Pemerintah Daerah Terbuka OGP ini adalah yang pertama kali dilakukan sejak kemitraan OGP terbentuk di bulan September 2011. Kemitraan ini bertujuan untuk mendukung kemajuan keterbukaan pemerintah sesuai dengan aspirasi dan komitmen nyata sebagaimana dicanangkan oleh setiap negara anggotanya.

OGP mendorong negara-negara anggotanya untuk mewujudkan transparansi, partisipasi publik, akuntabilitas dan inovasi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahannya sebagai konsekuensi alamiah dari suatu negara demokrasi. Di Indonesia, OGP dikoordinasikan oleh Sekretariat Nasional Open Government Indonesia. OGP melihat momentum gerakan keterbukaan di tingkat pemerintah daerah perlu diberi dukungan ekstra untuk membantu menyebarluaskan semangat keterbukaan dalam skala yang lebih luas.

Semangat keterbukaan ini diharapkan dapat turut mendorong Pemerintah Daerah sebagai ujung tombak pemerintah di masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik mereka. Itulah yang menjadi latar belakang utama peluncuran program percontohan ini. Proses seleksi OGP Subnational Government Pilot ini diikuti oleh lebih dari 40 pemerintah daerah dari 69 negara anggota OGP.

Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Sugeng Bahagijo, menyambut baik terpilihnya Bojonegoro sebagai pelopor pemerintah daerah terbuka.

“Pemerintah daerah merupakan pilar dari Indonesia. Jika keterbukaan hanya berhenti pada pemerintah pusat, maka keterbukaan hanya bersifat parsial. Reformasi keterbukaan ini harus diikuti oleh setidaknya 400-500 pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia,” katanya.

Lebih lanjut Sugeng menambahkan, “Indonesia sebagai salah satu negara pendiri OGP sekaligus steering committee OGP perlu membuktikan bahwa keterbukaan tidak hanya memberikan manfaat bagi pemerintah dan media semata namun juga kepada seluruh warga negara di manapun. Karena itu partisipasi dan keterbukaan semua kota dan kabupaten di Indonesia adalah mandatory bukan optional. Hal ini juga menjadi salah satu prinsip yang dibawa untuk pelaksanaan Agenda Sustainable Development Goals (SDGs), terutama pada Tujuan 16 tentang ‘keadilan, perdamaian, dan tata pemerintahan yang akuntable’.”

INFID dan Kelompok Masyarakat Sipil lainnya seperti Yayasan TIFA, Transparency International Indonesia, Medialink, dan FITRA terus mendorong pemerintahan terbuka di semua lini. Terutama di tengah pemberitaan tentang Panama Papers yang menuntut urgensi keterbukaan fiskal dan keterbukaan sektor swasta dan perusahaan. (Fath@imam_fath)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.