Oleh: Gede Sandra*
Menteri ESDM Sudirman Said (SS) dalam membela konsep dana Ketahanan Energi-nya seringkali merujuk pada konsep Petroleum Fund milik Timor Leste. Dalam pernyataannya yang berhubungan belum lama ini, Menteri SS bahkan berani beretorika, bahwa Indonesia telah tertinggal dari Timor Leste. Saya sepenuhnya setuju dengan pendapat ini! Kita memang ketinggalan dari Timor Leste, tapi ternyata tidak hanya dalam konsep dana energi seperti diutarakan menteri SS, melainkan juga dalam konsep yang lebih strategis yaitu tentang kebijakan energi. Dalam tulisan ini saya ingin membandingkan kebijakan strategis kedua pemerintahan terkait dua buah blok migas yang posisinya berdekatan, yaitu Masela/Abadi di Indonesia vs Greater Sunrise di Timor Leste.
Beberapa Fakta Dasar
Cadangan gas Blok Masela secara resmi ditemukan pada tahun 2000 (tahun 1998 adalah penandatangan kontrak/PSC), sedangkan cadangan gas Blok Greater Sunrise ditemukan pada tahun 1974 (kontrak diberikan tahun 1963). Besarnya cadangan terbukti untuk Blok Masela adalah sebesar 27,6 TCF dengan kapasitas produksinya sebesar 7,5 MTPA, sedangkan besar cadangan terbukti untuk Blok Greater Sunrise adalah sebesar 8,3 TCF dengan kapasitas produksi 5 MTPA. Tingkat kedalaman laut di sekitar Blok Masela berkisar dari 400-800 m, sedangkan di Blok Greater Sunrise berkisar 100-600 m. Palung terdalam di sekitar Masela mencapai 1500 m, sedangkan di Greater Sunrise mencapai 3200 m. Berdasarkan rekaman kegempaan, dalam 200 tahun terakhir tidak pernah terjadi gempa di kedua wilayah blok tersebut.
Pada awalnya 100% interest Blok Masela dimiliki oleh Inpex Masela (asal Jepang, patungan dari Inpex 51% dan Japan National Oil Corporation 49%) selaku operator. Komposisi terakhir kepemilikan Blok Masela adalah sebesar 65% Inpex Masela dan 35% Shell. Sedangkan untuk Blok Greater Sunrise formasinya adalah sebesar 33,4% interest dimiliki oleh Woodside Petroleum (asal Australia) selaku operator, 30% Conoco Phillips (asal Amerika Serikat), 26,6% Shell, dan 10% Osaka Gas (asal Jepang).
Namun ternyata secara teritori kita lebih beruntung, karena 100% wilayah Blok Masela terletak di perairan Indonesia. Sedangkan Blok Greater Sunrise, yang berjarak 150 km dari Timor Leste dan 450 km dari Australia, wilayahnya terbagi 20% berada di perairan Timor Leste dan 80% berada di perairan Australia. Sejarahnya akan coba saya sampaikan secara singkat.
Pada tahun 1963 Pemerintah Australia memberikan kontrak eksplorasi Blok Greater Sunrise kepada Woodside Petroleum, saat itu Timor Leste masih merupakan koloni Portugis. Australia pada saat itu mengklaim kedaulatannya adalah sepanjang 2/3 jarak dari ujung Benua Australia ke Pulau Timor, tapi Portugis tidak menerima klaim tersebut dan mempermasalahkannya. Portugal ingin agar batas pemisah wilayah kedua negara dibentuk dari suatu garis median (median line) yang terletak di antara Timor dan Australia, yang berdasarkan hukum internasional yang berlaku.
Pemerintahan Orde Baru yang berdiri setelah tahun 1967 membawa berkah bagi Australia, karena Suharto -yang ingin menunjukkan kedekatannya dengan Barat- pada tahun 1972 menandatangani penyerahan sejumlah besar wilayah di utara median line kepada Australia. Namun Portugal tetap bertahan mempermasalahkannya meskipun dikepung oleh Indonesia dan Australia, yang akhirnya meninggalkan suatu gap dalam garis batas antara Australia dan Timor- hingga disebut sebagai Timor Gap.
Ketika terjadi revolusi politik di Portugis pada tahun 1974 yang berimplikasi merdekanya negara-negara jeajahannya, termasuk Timor Leste, karena khawatir Timor Leste jatuh ke tangan komunis, Suharto segera melakukan invasi militer ke Timor Leste yang dimulai pada Desember 1975 (ingat bahwa Woodside telah mengumumkan berhasil menemukan cadangan di Blok Greater Sunrise setahun sebelumnya). Australia adalah negara Barat yang pertama mendukung invasi Suharto ke Timor tersebut. Dukungan yang tentu tidak gratis, karena ternyata Suharto telah menjanjikan akan menghapus gap di perbatasan Australia dan Timor, sehingga kelak Blok Greater Sunrise dapat masuk 100% ke wilayah Australia!
Untunglah PBB bersuara keras mengutuk invasi militer Indonesia atas Timor Leste, kemudian mengeluarkan laporan-laporan yang membuktikan terjadinya pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan militer Indonesia tahun 1978-1979. Akhirnya konstalasi politik di negara-negara Barat bergeser. Perundingan dengan Indonesia untuk menghapus gap menjadi lebih alot selama bertahun-tahun, sampai akhirnya pada tahun 1989 lahirlah perjanjian Timor Gap Treaty yang intinya tetap membagi wilayah Blok Greater Sunrise menjadi 20% untuk Timor dan 80% untuk Australia. Sepuluh tahun kemudian, setelah Suharto jatuh, Timor Leste merdeka dari Indonesia.
Menolak Kilang Terapung (FLNG)
Namun, lemahnya posisi Timor Leste di Blok Greater Sunrise –baik dalam aspek kepemilikan interest dan kepemilikan wilayah- (hebatnya!) tidak menyurutkan upaya pemerintah mereka memperjuangkan kedaulatan atas sumber daya alamnya. Hal ini yang sangat membedakan dari Indonesia, yang para pejabatnya belumlag satu suara, dalam kasus Blok Masela. Pada bulan April 2010, Menteri ESDM Timor Leste Agio Pereira berani menolak proposal pengembangan Blok Greater Sunrise dari kontraktor Woodside Petroleum bersama partner-partnernya Shell, Conoco, dan Osaka gas, yang intinya mengusulkan skema kilang LNG terapung/floating (FLNG).
Kata-kata Menteri Agio Pereira saat itu, seperti dikutip dari Financial Times (30/04/2010), adalah: “Bangsa ini secara tegas berkomitmen untuk membangun suatu industri migas di darat (onshore), termasuk dari suatu jaringan perpipaan menuju Timor Leste dari lapangan Greater Sunrise. Timor Leste tidak akan menyetujui segala pengembangan atas Greater Sunrise yang tidak menyertakan perpipaan ke Timor Leste!”. Penolakan pemerintah Timor Leste terhadap usulan skema FLNG telah memanaskan hubungan negara ini dengan kontraktor (berikut para partnernya) dan juga dengan pemerintah Australia.
Mirip dengan argumentasi yang dikemukakan Kemenko Maritim dan Sumber Daya, pemerintah Timor Leste memandang bahwa teknologi FLNG belum proven. Hal ini tentu “pukulan telak” bagi Shell sebagai pemilik teknologi FLNG, yang merupakan partner utama dari kontraktor Blok Masela maupun Blok Great Sunrise. Belum proven-nya kilang FLNG menyebabkan tak ada satupun perusahaan asuransi di dunia yang berani menanggung resiko kegagalan teknologi FLNG. Benar, bahwa gagal atau tidaknya baru dapat diamati pasca 2017 setelah FLNG Prelude beroperasi. Seorang petinggi Shell Indonesia menjawab: nanti dana internal perusahaan akan disisihkan untuk membiayai skema asuransi bila terjadi kecelakaan.
Hanya, ternyata akhirnya dana internak Shell yang digunakan untuk asuransi pun akan ditagih lagi semua ke cost recovery. Pertanyaan sederhana saja: seandainya nanti di tahun 2018 atau setelahnya, ternyata kapal FLNG Prelude mengalami kendala teknis yang cukup beresiko –semisal pergeseran, kebocoran, atau bahkan ledakan, apa yang dapat kita lakukan di Indonesia, sebagai pemerintah yang sudah terlanjur melakukan tahapan-tahapan dari rancang hingga konstruksi FLNG Masela? Cukup menggelitik, pernah ada pejabat SKK MIgas yang menjawab pertanyaan tersebut dengan: “Ya, kita tinggal ganti lagi aja, kita kembalikan ke onshore (OLNG)!”. Bila demikian, betapa mubazirnya energi dan anggaran negara kita kelak.
Di atas semuanya, Pemerintah Timor Leste benar-benar serius memilih skema OLNG bagi pengembangan Blok Gtreater Sunrise. Tidak peduli munculnya suara-suara pengamat di Timor Leste yang masih mengecilkan manfaatnya OLNG. Pada bulan Maret 2015, Menteri ESDM Timor Leste Alfredo Pires menyatakan kesiapannya untuk membayar investasi perpipaan sepanjang 150 km yang mengalirkan gas dari Blok Greater Sunrise ke daratan Timor. Menurut perhitungan mereka, harga pipa sepanjang 150 km ke Timor adalah sebesar USD 800 juta (juga menurut mereka harga pipa ke Darwin sepanjang 450 km adalah sebesar USD 1,8 miliar).
Menteri Pires menyatakan dana investasi pipa ini akan diambil dari cadangan devisa Timor Leste yang saat itu berjumlah USD 18 miliar, meskipun pada tahun 2013 Menteri Pires juga sempat menyebut akan menggunakan dana petroleum fund untuk membiayai investasi pipa ke onshore ini! ; sumber: http://www.reuters.com/article/timor-australia-gas-idUSL4N0GT26F20130830). Angka harga pipa versi Timor Leste ternyata jauh lebih murah dari estimasi Kemenko Maritim dan Sumber Daya yang menyebutkan bahwa untuk membangun pipa sepanjang 90 km saja (Masela-Selaru) diperlukan dana USD 1,2 milyar.
Menteri Pires juga menyatakan, bahwa harga kilang OLNG jauh lebih pasti dibanding harga kilang FLNG –yang belum ada pembandingnya yang sudah beroperasi di dunia. Ia memperkirakan, harga kilang OLNG untuk kapasitas produksi 5 MTPA adalah kurang dari USD 15 miliar. Sedangkan untuk harga kilang FLNG, Menteri Pires memperkirakan nilainya dapat mencapai USD 20 milyar untuk kapasitas produksi yang sama. Perkiraan harga OLNG, mungkin karena minimnya pengalaman Timor Leste dalam pembangunan kilang LNG onshore, agak lebih besar dari perkiraan yang dilakukan Kemenko Maritim dan Sumber Daya yang menyebut nilai USD 16 milyar untuk harga kilang OLNG kapasitas 7,5 MTPA.
Yang perlu diperhatikan di sini, disebutkan Woodside berargumen bahwa kilang OLNG lebih mahal dari FLNG sebesar USD 5 miliar (sumber: http://www.reuters.com/article/timor-australia-gas-idUSL4N0GT26F20130830), sehingga ada semacam penghematan di sana. Mungkin ini suatu kebetulan saja, bahwa angka USD 5 milyar yang sebenarnya masih merupakan “asumsi penghematan” –karena mustahil FLNG lebih murah dari OLNG- ini juga muncul di Rapat Kabinet yang membahas Blok Masela. Kabarnya sepanjang rapat tersebut, para pejabat pendukung FLNG tampak bersemangat sekali untuk memanfaatkan dana USD 5 miliar yang merupakan “asumsi penghematan” ini, sungguh menyedihkan..
Terkait adanya tudingan dari Menteri SS kepada Kemenko Maritim dan Sumber Daya sebagai “orang-orang jahat” karena memiliki niat mengganti investor, ternyata Menteri ESDM Timor Leste juga sama “jahatnya”. Dikatakan, Menteri Pires cukup percaya diri seandainya kelak ternyata kontraktor atau partner-partnernya mencabut diri dari kepemilikan Blok Greater Sunrise, produk LNG dari kilang OLNG mereka akan tetap laku di pasar Asia (ia menyebut nama Korean Gas Company sebagai calon buyer dan investor potensial; sumber: http://www.smh.com.au/business/timorleste-fears-floating-lng-vessels-are-sitting-ducks-for-terrorists-20150311-141pvw.html). Nama perusahaan minyak asal Malaysia, Petronas, juga sudah berkali-kali disebut oleh Menteri ESDM Timor Leste sebagai calon investor potensial (sumber: http://www.reuters.com/article/timor-australia-gas-idUSL4N0GT26F20130830), karena selain memang Petronas sudah mendapatkan pekerjaan dari peemrintah Timor Leste untuk membuat studi kelayakan terhadap perpipaan Blok Greater Sunrise.
Yang paling tajam tentu saja ucapan Menteri Pires tahun lalu, bahwa mungkin saja perusahaan minyak nasional Timor Leste, Timor Gap EP, membeli interest milik Woodside, atau mungkin Shell, atau mungkin ConocoPhillips. Pada suatu acara setelah sarapan di Perth bersama Perdana Menteri Colin Barnett dan CEO Woodside Peter Coleman, Alfredo Pires menyatakan, “Jika Woodside berniat menjual.. jika (mereka) merasa semua hal sudah menjadi terlalu panas untuk diatasi, anda mungkin mau untuk menghabiskan uang di tempat lain,” (sumber: http://www.reuters.com/article/timor-australia-gas-idUSL4N0GT26F20130830)…
Sebagai penutup dari tulisan ini, saya hendak sedikit bersaksi tentang suatu hal yang mungkin relevan. Kira-kira pada minggu ke-3 Agustus 2015, pemimpin perjuangan rakyat Timor Leste, mantan Perdana Menteri Timor Leste, kini menjabat Menteri Perindustrian Timor Leste, Xanana Gusmao, datang mengunjungi Rizal Ramli di kediaman pribadinya di Kemang. Perlu diketahui bahwa kunjungan Xanana Gusmao ini hanya berselang beberapa hari dari pelantikan Rizal Ramli sebagai Menko Maritim dan Sumber Daya. Kedua tokoh yang berasal dari pergerakan tersebut terlihat sangat akrab bagai sahabat lama, saling berpelukan hangat, dan saling melempar canda tawa.
Kemudian setelah acara inti selesai, Xanana Gusmao ditemani Rizal Ramli menemui para wartawan yang memang sudah menunggu di depan kediaman. Salah satu ucapannya yang saya ingat betul adalah, bahwa Xanana Gusmao sempat bernostalgia, menyebut dirinya pernah “bersekolah” di Indonesia di suatu tempat yang bernama Rumah Tahanan Cipinang. Sontak, Rizal Ramli menanggapi dengan kelakar, bahwa ternyata dirinya juga “satu sekolah” dengan Xanana, hanya lokasinya agak berbeda yaitu di Lapas Sukamiskin.
Betul, faktanya kedua tokoh tersebut merupakan korban kesewenang-wenangan Rezim Suharto di masa lalu, keduanya dipenjara dengan alasan yang sama: politik. Kedua sahabat tersebut kemudian tertawa berderai-derai, saling memandang penuh makna, para wartawan pun ikut tertawa. Tak lama acara konferensi pers bubar.●
*) Gede Sandra – Staf pengajar di Universitas Bung Karno (UBK)
