Blok Masela: Kepala SKK Migas Menekan Jokowi ?!
IRESS meminta agar Pemerintahan Jokowi-JK segera menertibkan dan memberi peringatan kepada Kepala SKK Migas yang telah menekan pemerintah untuk segera mengambil keputusan tentang Plan of Development (POD) Blok Masela, melalui penerbitan Press Release Kepala SKK Migas tertanggal 16 Maret 2016. Padahal kepastian pembangunan blok migas tersebut saat ini masih dalam tahap evaluasi dan kajian yang intensif guna memilih apakah pembangnan kilang LNG akan di lakukan di darat (Skema Onshore) atau di laut (Offshore, FLNG).
Kepala SKK Migas mengungkap tentang potensi terjadinya downsizing personil dan lay off karyawan oleh Inpex, reposisi karyawan oleh Shell, serta tertundanya investasi selama 2 tahun, jika POD Blok Masela tidak segera disetujui Presiden Jokowi. Dengan latar belakang informasi tersebut, SKK Migas tampaknya telah bertindak lebih menyuarakan kepentingan kontrator Blok Masela, Inpex dan Shell, dibanding kepentingan negara dan rakyat yang seharusnya dilindungi dan diperjuangkan oleh SKK Migas.
Melalui penerbitan press release tersebut, SKK Migas telah menggunakan ruang publik meminta Presiden Jokowi untuk segera menyetujui revisi POD skema offshore/FLNG yang direkomendasikan oleh SKK Migas beserta Inpex/Shell senilai US$ 14 miliar. Padahal SSK Migas sangat paham keputusan pembangunan skema offshore atau onshore Blok Masela masih belum diputuskan Presiden Jokowi. Apalagi, dengan adanya perbedaan pendapat yang tajam tentang skema antara KESDM dengan KK Maritim, maka proses pengambilan keputusan mestinya dilakukan tertutup oleh Presiden dan anggota kabinetnya, tanpa boleh diintervensi oleh pejabat/lembaga negara lain di luar anggota kabinet tersebut.
Sehingga, tertangkap kesan bahwa SKK Migas telah bertindak diluar kelaziman, memaksakan kehendak, dan melanggar tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang mewakili pemerintah dalam pelaksanaan aspek-aspek kontraktual dan pengawasan kontrak-kontrak migas. Padahal di sisi lain, Pemerintah RI sendiri memiliki prosedur pengambilan keputusan yang harus diikuti dan dipatuhi melalui proses yang prudent dan akuntabel, serta diatur dalam UU/peraturan, sehingga prosedur tersebut menghasilkan keputusan yang sesuai dengan kepentingan negara dan rakyat.
IRESS meminta pemerintah untuk bekerja independen serta tetap menjaga harkat dan martabat bangsa Indonesia dalam pengembilan keputusan pengembangan Blok Masela. Amanat konstitusi dan kepentingan strategis negara dan rakyat harus menjadi rujukan utama dalam pengambilan keputusan. Presiden Jokowi harus membebaskan proses pengambilan keputusan dari berbagai intervensi dan tekanan yang datang dari berbagai pihak di luar pemerintahan. Karena itu, IRESS meminta agar Presiden Jokowi tidak terpengaruh terhadap sikap Kepala SKK Migas tersebut di atas. Pemerintah pun tidak perlu khawatir atau takut jika Inpex dan Shell mengancam untuk memutus kontrak atau hengkang dari rencana penegmbangan Blok Masela.
Dari berbagai data dan informasi yang terbuka diakses publik dan sumber-sumber yang terpercaya, IRESS telah melakukan kajian tentang perhitungan biaya pengembangan Blok Masela secara tekno-ekonomis. Dari kajian tersebut diperoleh bahwa biaya pengembangan Masela melalui Skema Onshore diperkirakan 15-20% lebih murah dibanding Skema Offshore. Apalagi jika aspek sosial-politik, budaya dan hankam diperhitungkan, termasuk aspek multiplier effect, maka pembangunan Blok Masela melalui Skema Onshore merupakan pilihan yang sangat layak untuk diimplementasikan! Sejalan dengan kajian ini, IRESS merekomendasikan agar Presiden Jokowi segara menetapkan Blok Masela dikembangkan melalui Skema Onshore.
Meski IRESS meyakini bahwa Skema Onshore merupakan pilihan yang lebih layak berdasarkan kajian-kajian yang telah dilakukan hingga saat ini, termasuk kajian oleh KK Maritim dan Kantor Staf Kepresidenan, namun guna meyakinkan Presiden, kajian-ulang dapat pula dilakukan. Untuk itu, IRESS merekomendasikan agar Pemerintahan Jokowi-JK membentuk tim khusus yang melibatkan seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait, bersama sejumlah unversitas, untuk membuat kajian-ulang yang komprehensif berdasarkan pertimbangan seluruh aspek terkait, perihal pemilihan skema pembangunan Masela, apakah Skema Onshore atau Offshore. Presiden Jokowi perlu memimpin langsung tim kajian tersebut, dan dapat pula menetapkan target waktu penyelesaian selama 2-4 bulan.
Pengembangan Masela harus mempertimbangkan kepentingan ketahanan energi dan kepentingan strategis nasional melalui partisipasi BUMN. Perpanjangan kontrak yang diminta kontraktor (dari 2028 menjadi 2048) akibat penundaan pengembangan yang terkesan sudah “disengaja” oleh Inpex/Shell, seharusnya hanya direstui jika Pertamina mendapat alokasi saham Masela sekitar 20-25%. Selain itu, BUMD Maluku harus memperoleh 10% saham di Blok Masela, namun implementasi pemilikan saham tersebut dijalankan melalui pembentukan konsorsium BUMD dengan Pertamina. (*)
Marwan Batubara
Dir. Eksekutif IRESS
(Indonesia Resources Studies)
