Kamis, 21 Oktober 21

Blok Mahakam Harus Diserahkan ke Pertamina

Blok Mahakam Harus Diserahkan ke Pertamina

Blok Mahakam Harus Diserahkan ke Pertamina
Oleh: Binsar Effendi Hutabarat  

Jakarta, Obsessionnews – Merujuk Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam penjelasan pasal-pasal 33 UUD 1945 sebelum ada amandemen, berbunyi: “Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasinya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh di tangan orang-seorang”.

Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bermakna, suatu penegasan dari arti demokrasi ekonomi, yaitu perekonomian yang diselenggarakan demi kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepentingan rakyatlah yang lebih utama bukan kepentingan orang-seorang. Meskipun sebagai hak warganegara, ada orang-seorang yang tetap saja dihormati.

Dari kerangka filosofis yang dikehendaki oleh para founding father tersebut, maka bagi yang mengabaikan aspek historis yang sudah melahirkan perasaan kebangsaan saat itu, sesungguhnya penguasaan negara tidak akan berjalan efektif manakala berada dalam tata-main era globalisasi saat ini.

Jika ada penafsiran “dikuasai oleh negara” berarti negara sebagai regulator, fasilitator, dan operator yang secara dinamis menuju negara yang hanya sebagai regulator dan fasilitator semata-mata. Begitu juga jika ada yang menafsirkan bahwa pengusaaan negara terhadap badan usaha cabang produksi tidak harus selalu 100%, bahkan ada yang menyetujui privatisasi, asalkan privatisasi itu tidak meniadakan penguasaan negara. Sudah jelas penafsiran itu, adalah tafsir liberalisme. Sebab jika dipahami dari segi imperativisme suatu Undang-Undang Dasar, maka “menguasai” haruslah disertai dengan “memiliki”.

Selanjutnya dengan mengacu pada visi dan misi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam “Nawa Cita” yang dalam butir pertama menyebutkan, menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas-aktif. Butir kedua menyebutkan, membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

Terkait wilayah kerja lapangan minyak dan gas bumi (migas) yang terdapat di Blok Mahakam, Kalimantan Timur, yang akan habis masa kontraknya dengan Total E&P Indonesie asal Perancis yang bermitra dengan Inpex Corporation Limited asal Jepang pada tahun 2017, tentu untuk keberlanjutannya tidak harus bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 serta mengabaikan butir pertama dan butir kedua “Nawa Cita” itu sendiri.

Bertolak dari pemikiran bahwa pada realitanya sejak September 2012 sudah ada petisi rakyat Kalimantan Timur untuk Blok Mahakam diserahkan ke Pertamina. Dan pihak Pertamina sendiri menyatakan, sejak tahun 2008 sudah mengajukan proposal atas kesiapan dan kemampuannya untuk mengelola sekaligus menjadi operator Blok Mahakam setelah habis masa berlakunya kontrak pada 31 Desember 2017.

Dilanjutkan untuk ketiga kalinya, Plt Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Muhamad Husen pada 27 November 2014 sudah berkirim surat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said yang dengan ketegasannya menyatakan, siap untuk mengelola Blok Mahakam 100%. Sebab Pertamina telah memiliki kemampuan secara teknis dan finansial untuk mengelola Blok Mahakam. Diantaranya Pertamina sendiri telah terbukti berhasil karena memiliki kapabilitas operasi lepas pantai (offshore) dengan kesuksesan meningkatkan produksi secara signifikan di Blok Offshore North West Java (ONWJ) dan Blok West Madura Offshore (WMO) pasca pengambilalihan oleh Pertamina.

Menyusul Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto menyatakan, akan menyerahkan proposal pengelolaan Blok Mahakam paling lambat akhir Februari 2015. Dia menyebut, bahwa Pertamina berniat untuk mengambil 100% pengelolaan blok tersebut. Dan untuk merealisasikan rencana tersebut, diperkirakan Pertamina membutuhkan dana hingga US$ 1 miliar atau sekitar Rp12,6 triliun.

Berikutnya pada 27 Februari 2015, Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam menyatakan bahwa Pertamina telah menyerahkan proposal kepada Pemerintah, yang isinya meminta Pemerintah agar menyerahkan sepenuhnya pengelolaan kepada Pertamina. Dalam proposal Pertamina itu, kendati tidak menyampaikan mengenai skema partnership, tapi proposal itu telah disusun secara matang. Sebab, Pertamina lebih fokus kepada rencana pengembangan Blok Mahakam dari aspek teknis, ekonomis, dan komersial.

Dengan demikian, Pertamina sangat berharap agar pemerintah dapat memutuskan penetapan Pertamina sebagai pengelola Blok Mahakam segera, agar ada transisi operasi yang cukup. Sebab trend di dunia saat ini perusahaan nasional (National Oil Company) mendominasi penguasaan sumber daya migas di negaranya, yang bertujuan untuk menjamin ketahanan energi nasional.

Sejauh ini, penguasaan sumber daya migas nasional oleh Pertamina masih relatif rendah dibandingkan dengan NOC di negara lainnya. Pertamina pun memandang bahwa sekarang adalah saat yang tepat untuk memberikan peran lebih besar kepada Pertamina selaku NOC Indonesia. Dengan peningkatan porsi penguasaan sumber daya migas oleh Pertamina sendiri, maka akan memberikan arti penting bagi Indonesia dalam menjaga ketahanan energi nasional.

Pertamina juga menegaskan komitmen untuk menjaga keberlangsungan operasi pasca pengambilalihan Blok Mahakam, baik dari sisi operasional maupun isu yang terkait dengan sumber daya manusia (SDM). Sebagaimana pengalaman pengambilalihan Blok ONWJ dan Blok WMO oleh Pertamina, para pekerja yang sebagian besar adalah putra-putri Indonesia terus melanjutkan pengelolaan blok tersebut di bawah manajemen Pertamina tanpa ada masalah. Sebab itu untuk menjamin kelancaran pengambilalihan, Pertamina kembali mengusulkan agar penetapan Pertamina sebagai pengelola Blok Mahakam dapat segera dilakukan.

Akan tetapi President and General Manager Total E&P Indonesie Hardy Pramono pada 6 Maret 2015, mengusulkan kepada pemerintah untuk menerapkan masa transisi selama lima tahun terkait dengan masa depan produksi migas di Blok Mahakam setelah kontrak Total berakhir pada 2017. Dengan argumen apabila pekerjaan pembangunan melambat, maka akan ada penurunan produksi alamiah mencapai 60%. Sementara tujuan dari masa transisi yang diusulkan antara lain, untuk memungkinkan transfer kelancaran operator dari Total ke Pertamina dan mengamankan program investasi yang diperlukan untuk mempertahankan pruduksi pada tahun-tahun mendatang. Selain itu, guna menjamin komitmen pengiriman gas untuk para pembeli baik dari internasional maupun domestik.

Total juga mengusulkan kemitraan untuk Pertamina bisa memiliki akses ke aset yang saat ini dimiliki oleh Total di luar Indonesia, yang juga dilakukan saat masa transisi ketika Total menyerahkan operator Lapangan Bongkot di Thailand kepada PTTEP beberapa tahun yang lalu. Peran Total adalah untuk menawarkan dukungan kepada Pemerintah, khususnya Pertamina agar dapat memaksimalkan pendapatan migas untuk negara dari Blok Mahakam yang sebelumnya dikelola Total.

Sebelumnya, Plt Dirjen Migas Kementerian ESDM, I Gusti Nyoman Wiratmadja pada 25 Februari 2015, memberi isyarat lain, bahwa Pertamina tidak akan bisa mengelola Blok Mahakam 100%. Pertamina diminta tetap menggandeng operator sebelumnya. Yakni, Total dan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur. Akan ada opsi dimana Pertamina jadi mayoritas dan operator. Tapi, Pertamina harus tetap menggandeng Total agar bisa bekerjasama mengelola blok migas di luar negeri atau swap. Pemerintah pusat akan memberikan participating interest (PI) 10% kepada Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Kesimpulannya, Menteri ESDM Sudirman Said harus menyerahkan Blok Mahakam ke Pertamina sebagai pengelola Blok Mahakam 100%. Tak perlu ada masa transisi dan tak guna menggandeng Total kembali. Hal ini hanya ingin membuktikan Kedaulatan Energi benar-benar berada di tangan anak negeri sendiri. Karena itu diminta Menteri ESDM untuk memutuskan segera tanpa mengulur-ulur waktu. Bagaimanapun Total sudah mengelola Blok Mahakam selama 50 tahun.

Jadi, sudah cukup perusahaan asing ini menguras hasil sumber daya alam Indonesia yang seharusnya dapat negara optimalkan penggunaannya, apalagi di Blok Mahakam itu cadangannya masih sangat besar. Sebab, melalui  penyerahan hak partisipasi penuh Blok Mahakam ke Pertamina, maka akan memberikan dukungan kinerja perusahaan secara korporasi yang menjadi salah satu cara untuk meningkatkan produksi dan penerimaan negara sekaligus demi kedaulatan energi. [#]

*) Binsar Effendi Hutabarat – Ketua Umum Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (SPKP) dan Komandan Gerakan Nasionalisasi Migas (GNM).

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.