Jakarta, Obsessionnews – Komandan Gerakan Nasionalisasi Migas (GNM) Binsar Effendi Hutabarat mendesak Pemerintah Indonesia agar Blok Mahakam harus dikelola oleh Pertamina seratus persen paska habis kontrak akhir tahun 2017 dengan Total E&P Indonesie asal Prancis dan Inpex Corporation asal Jepang. Pasalnya, selama hampir setengah abad, kedua perusahaan migas asing itu menguras habis isi perut migas di Blok Mahakam. Mereka itu sudah sangat kenyang, sementara lihat saja penduduk Sanipah yang dekat anjungan Blok Mahakam, listrik pun sulit didapat.
“Jangan kita ini hanya pandai menyuarakan Trisakti Bung Karno begitu heroik, jika untuk memperjuangkan kedaulatan energi agar bisa berdikari dibidang ekonomi yang pada 31 Desember 2017 sudah di depan mata kita, yakni Blok Mahakam, yang resmi dikembalikan ke negara. Lagi-lagi mau dibagi ke Total dan Inpex. Ini tentunya sangatlah memilukan,” kata Binsar Effendi yang juga Ketua FKB KAPPI Angkatan 1966, Sabtu (26/9/2015).
Binsar pun mengutip pernyataan Presiden Jokowi saat meresmikan pengoperasian perdana mesin bor bawah tanah (tunnel boring machine) proyek transportasi masal alias mass rapid transit (MRT) pada 21 September lalu. “Presiden Jokowi katakan bahwa ini keputusan politik, kalau dihitung untung rugi, ya rugi terus, enggak akan berubah angkanya. Maka, 10 Oktober 2013, meski ada yang demo, ya putuskan jalan. Alhamdulillah, sekarang kita bisa lihat proses pengerjaan yang sangat bagus, jelas Jokowi,” kutip Ketua Umum Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (SPKP) ini.
Pertamina itu, lanjut Binsar, sudah berpengalaman dalam mengerjakan kegiatan usaha hulu. Belakangan Blok ONJW (Offshore North West Java) berhasil diproduksi bagus setelah mengakuisisi British Petroleum (BP), dan Blok WMO (West Madura Offshore) yang lebih sulit dari Blok Mahakam juga berhasil mendongkrak lifting minyak dan gas bumi (migas) setelah mengakuisisi dari Kodeco. “Kenapa kita tidak percaya kepada Pertamina yang milik negeri kita sendiri, dan yang seratus persen sahamnya dimiliki Pemerintah. Ini kan pembodohan publik,” tandasnya geram.
Ia mengungkapkan, sudah sejak tahun 2008 Pertamina dan sesuai aturan kontrak bagi hasil atau Production Sharing Contract (PSC), telah menyampaikan minatnya untuk mengelola sepenuhnya Blok Mahakam paska habis kontrak tahun 2017. Dan pada akhir 2014 pun, Pertamina sudah menyeerahkan proposal kesanggupan dan kemampuannya untuk sepenuhnya menjadi operator Blok Mahakam.
“Baik Dirut Pertamina Bu Karen Agustiawan di tahun 2008 maupun Plt Dirut Pak Husen di tahun 2014, itu sama-sama selaku mantan Direktur Hulu Pertamina. Sangat tidak mungkinlah kedua pejabat tinggi Pertamina itu asal minta tanpa ada dasar dan tidak menghitung untung ruginya lebih dulu,” terangnya.
Sebab itu, lanjut Binsar, pihaknya sangat menyesalkan pernyataan Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam (22/9) yang mengakui bahwa Pertamina tidak bisa mengelola Blok Mahakam sendirian dan Pertamina pun kini berharap bantuan Total E&P. “Padahal sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI), Faisal Yusra bilang dari segi teknomik, Pertamina memang sangat sanggup mengelola Blok Mahakam secara mandiri tanpa perlu menggandeng Total E&P dan Inpex. Apalagi sebagian besar proses pengelolaan gas di Blok Mahakam sudah ditangani oleh Pertamina, seperti sektor hilirnya di PT Badak. Artinya jika para pekerjanya saja menyatakan sanggup, kenapa Syamsurl Alam mengambil sikap ragu-ragu”.
Binsar juga meminta mantan anggota Tim Antimafia Migas Fahmi Radhy sekaligus pengamat energi dari Universitas Gajah Mada (UGM) yang meragukan kemampuan pendanaan Pertamina dalam mengelola Blok Mahakam. Pasalnya, butuh dana besar untuk investasi dan teknologi dalam mengelola Blok Mahakam. Belum lagi dari sisi karakteristik berbeda dengan blok migas lain, “Hendaknya jangan memperkeruh tuntutan rakyat agar Blok Mahakam diserahan kepada Pertamina untuk mengelola sepenuhnya,” imbaunya kepada Fahmi Radhy.
“Sebab dari sisi pendanaan, Pertamina di nilai sanggup berinvestasi untuk mengelola Blok Mahakam tanpa bantuan perusahaan asing. Apalagi Blok Mahakam sudah berproduksi. Pertamina hanya butuh Rp. 2 triliun dan tidak masalah, karena dapatnya Rp. 3 triliun. Jadi masalah pendanaan tidak menjadi hal krusial, karena bukan proyek baru,” tegas Ketua Umum SPKP.
Binsar yang ikut menandatangani Petisi Blok Mahakam Untuk Rakyat pada Oktober 2012 dan menyusul bergabung dengan Koalisi Akbar Rakyat Selamatkan Negara (KARSN) yang menuntut Blok Mahakam dikelola Pertamina. Kemudian selain meminta kepada Pemerintah juga meminta kepada Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto untuk berani mengambil sikap melawan intervensi Total dan Inpex yang sudah mempengaruhi pihak Pemerintah, dengan adanya keputusan Menteri Eneregi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudiman Said yang membagi saham 30 persen Blok Mahakam untuk Total dan Inpex setelah habis kontraknya.
“Yang terhormat Dirut Pertamina, Pak Dwi. Anda sebenarnya didukung oleh FSPPB (Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu). Dan dibelakang anda ada rakyat, termasuk kami pensiunan Pertamina, yang sejak tahun 2012 menuntut agar Blok Mahakam dikelola seratus persen oleh Pertamina dan harga mati. Jika, anda kalah dengan intervensi, sebaiknya anda mundur ketimbang mendapat kutukan publik!” serunya. (Ars)
