Bandung, Obsessionnews – Indonesia Public Policy&Business Development Network (IP&B) dibuka resmi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi di Bandung, Selasa (9/6/2015).
Lembaga tersebut merupakan lembaga non pemerintah, non profit dan non partisan yang memiliki perhatian khusus pada isu kebijakan publik dan isu pembangunan Indonesia dalam segala bidang diantaranya ekonomi, politik, hukum, bisnis pertahanan, keamanan, reformasi birokrasi dan sebagainya.
“IP&B merupakan lembaga yang berkontribusi aktif bagi proses pembangunan Indonesia dalam upaya mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai negara kesejahteraan (welfare state) pada tahun 2045,” ujar Happy Bone Zulkarnain sebagai penggagas lembaga tersebut.
Happy menilai di Bandung dan Jabar saja banyak pemikir kritis dan solutif termotivasi untuk bergabung dengan Center of Exellence seperti IP&B bersama membangun Indonesia.
Tampak hadir dalam kesempatan tersebut Wagub Jabar Deddy Mizwar, Walikota Bogor Bima Arya, Pengamat Hukum Asep Warlan, Pengamat Politik Deddy Djamaludin Malik, Ketua Umum Hipmi Bahlil Lahadalia dan Anggota DPRRI Nurul Arifin.
Pada kesempatan tersebut juga digelar diskusi “Evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Indonesia”. Tema tersebut dianggap penting mengingat mengakarnya masalah dalam birokrasi di Indonesia, baik di daerah maupun pusat.Padahal, selain infrastruktur, birokrasi adalah instrumen utama dalam meningkatkan daya saing (Competitiveness) suatu negara.
Menurut Happy, pada masa pemerintahan Jokowi, masyarakat mengharapkan suatu terobosan mendasar dalam hal reformasi birokrasi yang seringkali dikaitkan dengan Revolusi Mental, baik bagi para birokrat dan masyarakat serta Nawacita sebagai Visi Pemerintah.
“Namun pada awal pemerintahan Jokowi-JK yang terjadi justru berbagai fenomena dan ketidakpastian yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan birokrasi di Indonesia, terutama pemerintah pusat yang seharusnya menjadi contoh, diantaranya konflik MA dan KY yang membuat krisis generasi hakim, KPK Versus Polri, PSSI dan Menpora dan lain-lain.” (Dudy Supriyadi)
