Jakarta, Obsessionnews – Jaksa Agung HM Prasetyo bertemu dengan Pimpinan DPR di Gedung Nusantara III Senayan, Rabu (21/8/2015). Pertemuan itu membahas masalah penanganan hukum di Kejaksaan Agung. Termasuk salah satunya mengenai kasus-kasus korupsi.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah pun mengaku, sempat menanyakan tentang kejelasan kasus-kasus korupsi di masa lalu, seperti kasus Bantuan Likuditas Bank Indonesia yang merugikan Rp 138 triliun dan juga kasus BPPN pada tahun 2001.
”Apakah kasus-kasus lama seperti BLBI, BPPN, dalam keputusan politik dibuka kembali,” ujar Fahri, di DPR Jumat (21/8).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengatakan, pihaknya sangat terbuka mendengarkan keluhan dari Kejagung, dalam mengungkap kasus-kasus besar. Sebab, ia percaya di bawah Kepemimpinan Prasetyo bisa menyelamatkan aset-aset negara yang dicuri oleh para koruptor.
”Kalau dibuka, kami juga ingin aset triliunan rupiah yang hilang bisa kembali,” tuturnya.
Menurut Fahri, keinginan DPR sudah sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo, dimana pada saat melakukan rapat konsultasi dengan Pimpinan DPR di Istana Bogor, Presiden kata Fahri mengeluhkan masalah penanganan hukum di Indonesia yang belum bisa berjalan secara maksimal.
“Ini sekaligus memfoloap dari hasil pertemuan kita dengan Presiden. Dimana muncul banyak masalah hukum, termasuk kriminalisasi,” tandasnya. (Albar)
