Jakarta, Obsessionnews – Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Kontraktor Mekanikal dan Elektrikal Indonesia (AKLI) dan Pengurus Pusat Asosiasi Profesionalis Elektrikal Indonesia (APEI) bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/6/2016).
Dalam kesempatan pertemuan itu, AKLI dan APEI mengeluhkan kepada Presiden Jokowi mengenai kesulitan yang mereka hadapi terkait dengan perizinan usaha dan sertifikasi tenaga kerja.
Dalam menjalankan operasinya, sekitar 80% anggota AKLI belum berbadan hukum dan tidak mampu memperpanjang izin usaha karena diharuskan berubah menjadi PT dan memiliki banyak tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi sebagai syarat perizinan usaha.
“Kami sangat memerlukan uluran tangan pemerintah untuk menyederhanakan persyaratan perizinan usaha dan sertifikasi tenaga kerja baik untuk sertifikat badan usaha maupun sertifikat profesi. Dengan penyederhanaann ini, diharapkan kelangsungan usaha anggota kami dapat terjamin dan bersaing,” ujar Ketua Umum APEI, Puji Muhardi.
AKLI dan APEI turut melaporkan kepada Presiden mengenai perizinan usaha ketenagalistrikan dan usaha jasa konstruksi yang tumpang tindih akibat dari Undang-Undang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Ketenagalistrikan, dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hal tersebut dirasa berat bagi anggota AKLI dan APEI dan dikhawatirkan akan menurunkan daya saing perusahaan dan tenaga kerja dalam memasuki MEA.
“Kami laporkan bahwa untuk berusaha jasa konstruksi di Indonesia harus memiliki berbagai macam sertifikat badan usaha yang diterbitkan oleh LPJK, Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, dan Kemenaker. Ibarat ojek, kami harus punya 3 SIM, 3 STNK, dan 2 BPKB,” jelasnya.
AKLI dan APEI merupakan sebuah wadah atau himpunan dari para instalatir listrik Indonesia yang bertujuan untuk dapat melaksanakan fungsi dan peranannya sebagai mitra pemerintah dan mitra usaha penyedia tenaga listrik dalam memenuhi keperluan akan tenaga listrik. (Has)
