Selasa, 29 September 20

Berpotensi Picu Konflik Ideologi, PBNU Tolak RUU HIP

Berpotensi Picu Konflik Ideologi, PBNU Tolak RUU HIP
* Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj. (Foto: Pikiran Rakyat)

Jakarta, Obsessionnews.com — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) turut menyosoti soal Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang tengah menjadi polemik. PBNU meminta pembahasan RUU HIP dihentikan agar tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan.

“Sebaiknya proses legislasi RUU HIP dihentikan dan seluruh komponen bangsa memusatkan energinya untuk keluar dari pandemi dan berjuang memulihkan perekonomian nasional,” kata Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj dalam siaran pers, Selasa (16/6/2020).

Menurut Said Aqil, di tengah situasi bangsa yang sedang menghadapi krisis kesehatan dan keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19, Indonesia tidak perlu menambah beban sosial dengan memercikkan riak-riak politik yang dapat menimbulkan krisis politik.

“Tidak ada urgensi dan kebutuhan sama sekali untuk memperluas tafsir Pancasila dalam undang-undang khusus. Pancasila sebagai Philosophische Grondslag dan Staatsfundamentalnorm merupakan pedoman yang mendasari platform pembangunan nasional,” katanya.

PBNU menolak RUU HIP karena dinilai dapat memicu kembali konflik ideologi yang bisa mengarah kepada krisis politik. “Anyaman kebangsaan yang sudah dengan susah payah dirajut oleh founding fathers bisa koyak kembali dengan rumusan-rumusan pasal RUU HIP yang polemis,” tegasnya.

Namun lanjut Said, apabila pemerintah dan DPR memandang ada masalah mendasar terkait pembangunan nasional di bidang demokrasi politik Pancasila, maka jalan keluarnya adalah melakukan reformasi paket undang-undang bidang politik, bukan dengan membuat UU baru.

“Begitu pula jika ada masalah terkait dengan haluan pembangunan ekonomi nasional, yang dirasakan menyimpang dari jiwa demokrasi ekonomi Pancasila, maka yang perlu dipersiapkan adalah RUU Sistem Perekonomian Nasional sebagai undang-undang payung yang secara jelas dimandatkan oleh Pasal 33 ayat (5) UUD 1945,” tukas Said. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.