Sejumlah Muslim Rohingya dilaporkan tewas saat berusaha menyeberangi sungai Naf di perbatasan Myanmar-Bangladesh, ketika lari dari kejaran militer Myanmar.
Berdasarkan keterangan resmi pasukan penjaga pantai Bangladesh, sekurang-kurangnya 11 anak-anak dan sembilan perempuan Muslim Rohingya tewas dalam insiden tersebut. Sementara PBB mengumumkan, lebih dari 2.600 rumah milik Muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine, Barat Myanmar dibakar oleh militer negara itu.
Menurut keterangan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi, UNHCR dalam tiga hari terakhir sekitar 60.000 Muslim Rohingya lari ke Bangladesh untuk menyelamatkan diri dari kekerasan yang terus meningkat oleh militer Myanmar.
Putaran baru kekerasan berdarah terhadap minoritas Muslim Rohingnya di Myanmar dimulai setelah pasukan pemerintah negara itu dikerahkan ke wilayah Barat. Meski dikecam banyak pihak, pemerintah Myanmar mengklaim, pengerahan militer itu dilakukan untuk menciptakan keamanan dan melindungi Muslimin Rohingya.
Padahal, kondisi di lapangan kembali membuktikan bahwa militer Myanmar sendiri yang menjadi pelaku kekerasan dan pembunuhan terhadap Muslim Rohingya. Dalam hal ini banyak informasi yang sengaja ditutupi dan tidak bisa diakses publik, karena media dihalangi untuk meliput berita di lokasi kejadian.
Sebagian dari Muslim Rohingya tewas ditembak langsung oleh militer Myanmar, atau karena menjadi sasaran kekerasan berdarah kelompok Buddha ekstrem. Sebagian yang lain tewas karena perahu yang mereka naiki terbalik, atau karena kelaparan yang mereka derita di hutan atau di tengah laut.
Sebenarnya, setelah penerapan reformasi ekonomi dan politik di Myanmar, dunia berharap pemerintah negara itu segera memulai langkah untuk menyelesaikan masalah Muslim Rohingya. Pasalnya, kebijakan pemerintah Myanmar yang tidak mengakui secara resmi kewarganegaraan Muslim Rohingya, membuka lebar peluang terjadinya penganiayaan dan pembunuhan terhadap mereka.
Dr. Marie Lall, Dosen di University College London, UCL yang juga pakar masalah Myanmar mengatakan, dengan diterapkanya reformasi ekonomi dan politik di Myanmar, meski kondisi keuangan warga kota negara itu mulai membaik, namun hasilnya tidak dinikmati warga desa dan sekitarnya, bahkan justru memperburuk kondisi banyak warga minoritas yang berusaha mempertahankan tempat tinggal dan mata pencahariannya.
Putaran baru kekerasan berdarah terhadap Muslimin Rohingya sudah dimulai, tapi negara-negara Barat tetap membisu karena khawatir akan reaksi negatif pemerintah Myanmar dan kehilangan keuntungan ekonomis yang didapat dari ide reformasi yang digulirkannya. Bagi Barat, selama kepentingan ekonomi dan dominasinya atas sebuah negara terjaga, maka pelanggaran Hak Asasi Manusia dan aksi kekerasan yang mematikan sekalipun menjadi tidak penting.
Ramzy Baroud, jurnalis Amerika keturunan Palestina, sehubungan dengan hal ini menuturkan, pasca pencabutan sanksi atas Myanmar, terbuka peluang yang besar untuk mengeksploitasi kekayaan alam negara itu, dan masalah ini bagi negara-negara Barat lebih diutamakan ketimbang masalah HAM. Karenanya, mereka bungkam menyaksikan pembunuhan terhadap Muslimin Rohingya dan hanya mengejar kepentingan ekonominya di Myanmar.
Satu-satunya harapan sekarang tertumpu pada negara-negara Muslim, agar mereka mengambil sikap tegas untuk menghentikan berlanjutnya kejahatan militer dan kelompok Buddha ekstrem terhadap Muslimin Myanmar. Tidak diragukan Malaysia dan Indonesia sebagai dua negara Muslim anggota ASEAN, organisasi yang Myanmar juga bernaung di dalamnya, memikul tanggung jawab besar untuk menyelamatkan Muslimin Rohingya dari kekerasan yang menimpa mereka.
Indonesia sendiri yang dalam hal ini sangat menghindari megaphone diplomacy (diplomasi berisik), artinya upaya bantuan lebih banyak dilakukan diam-diam agar pemerintah Myanmar tetap mau membuka komunikasi dengan Indonesia, telah melakukan banyak langkah untuk menghentikan aksi kekerasan terhadap Muslim Rohingya, mulai dari menampung sementara pengungsi Rohingya sampai memberikan bantuan dana dan membangun sekolah serta rumah sakit di lokasi konflik. Namun tidak bisa dipungkiri masih diperlukan upaya lebih besar sehingga pembunuhan terhadap saudara-saudara Muslim Rohingya di Myanmar bisa dihentikan.
Kejahatan Baru Militer Myanmar Terungkap
Laporan sejumlah saksi mata di Myanmar, menunjukkan bahwa pasukan negara itu memperlakukan Muslimin Rohingya dengan tindakan paling sadis.
IRIB (3/9) melaporkan, menurut keterangan saksi mata, militer Myanmar memenggal kepala anak-anak dan membakar Muslimin Rohingya. Hal itu dianggap telah meningkatkan kekhawatiran akan meluasnya kejahatan terhadap Muslimin di negara itu.
Pada hari Jumat (1/9) lembaga hak asasi manusia, Fortify Rights merilis laporan mengerikan yang didapat dari pengakuan saksi mata di desa Chut Pyin, wilayah Rathedaung, 27 Agustus 2017 lalu.
“Situasinya mengerikan, pembunuhan massal terus terjadi. Pemerintah dan militer harus mengerahkan seluruh upayanya untuk mencegah terjadinya serangan yang lebih besar,” kata Matthew Smith, Kepala Kantor Fortify Rights.
Fortify Rights mewawancarai 24 orang Muslim Rohingya yang selamat dan sejumlah saksi mata serangan yang terjadi pekan lalu di tiga kota, negara bagian Rakhine, yaitu Maungdaw, Buthidaung dan Rathedaung. Para korban selamat dan saksi mata menceritakan terjadinya pembunuhan massal dan pembakaran rumah oleh militer Myanmar, polisi, Lon Tein (penjaga keamanan) dan warga sipil bersenjata.
Sultan Ahmed, 27 tahun, korban selamat yang diwawancarai Fortify Rights mengatakan, penduduk sipil bersenjata dari sebuah desa, dibantu militer Myanmar membunuhi Muslimin Rohingya. Sebagian mereka dipenggal dan banyak yang dimutilasi. Kami bersembunyi di rumah saat penduduk sipil bersenjata itu memenggal orang, dan kami melarikan diri dari pintu belakang.
PBB, Sabtu (2/9) mengumumkan, 60 ribu Muslimin Rohingya melarikan diri ke perbatasan Bangladesh menyusul serangan baru yang dilancarkan militer Myanmar terhadap mereka. (ParsToday)
