Jakarta, Obsessionnews – Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie tidak mau banyak komentar saat dimintai komentar soal kasus Ketua DPR Setya Novanto yang meminta saham kepada PT Freeport dengan menjual nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Aburizal mengatakan, sikap resmi Partai Golkar dalam kasus ini yakni menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Selebihnya, Golkar kata dia, tidak mau berpolemik dan berandai-andai tentang kesalahan dan sanksi yang tepat untuk Setya Novanto.
“Serahkan kepada MKD,” kata Aburizal menegaskan, sebelum mengikuti Seminar Fraksi Partai Golkar di DPR, Jumat (20/11/2015).
Pernyataan “Serahkan kepada MKD” selalu diulang-ulang oleh Aburizal setiap kali awak media melontarkan pertanyaan tentang Setya Novanto. Termasuk saat ditanya mengenai banyaknya desakan publik yang meminta Setya untuk mundur, dan juga desakan publik yang meminta Setya di Polisikan. “Serahkan kepada MKD,” katanya lagi.
Sama halnya dengan Aburizal, Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, Ade Komaruddin juga menegaskan, partainya menghormati dan menyerahkan sepenuhnya dugaan pelanggaran etik Setya Novanto kepada MKD. Menurutnya, ini bagian dari etika politik yang harus ditaati.
“Pak Setya Novanto adalah anggota Fraksi, maka secara etik harus membantu Setya Novanto secara etik di MKD,” katanya.
Ade menjelaskan, ada anggota DPR dari Fraksi Golkar yang duduk di MKD. Ade meminta kepada anggotanya untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur UU. Menurutnya, permintaan itu bukan bagian dari intervensi, karena sikap fraksi adalah kepanjangan tangan dari partai.
“Kita menghendaki transparasi, tentu dengan meminta anggota kami di MKD untuk bekerja sesuai dengan prosedur,” jelasnya.
Diketahui dalam laporannya ke MKD, Senin (16/11/2015), Menteri ESDM Sudirman Said menyebut Setya Novanto bersama pengusaha minyak Reza Chalid menemui bos PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddi sebanyak tiga kali.
Pada pertemuan ketiga 6 Juni 2015, di kawasan Pasific Place SCBD Jakarta Pusat. Novanto meminta saham kepada Freeport sebesar 11 persen untuk Presiden dan 9 persen untuk Wapres demi memuluskan renegosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport.
Tidak hanya itu Novanto juga meminta agar diberi saham suatu proyek listrik yang akan dibangun di Timika, dan meminta PT Freeport menjadi investor sekaligusoff taker (pembeli) tenaga listrik yang dihasilkan dalam proyek tersebut.
Untuk menguatkan laporannya Sudirman turut menyampaikan bukti berupa rekaman dan transkrip pembicaraan antara Novanto, pengusaha, dan petinggi PT Freeport itu. (Albar)
