Sejak menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan RI, sosok Susi Pudjiastuti tak pernah sepi dari pemberitaan media. Tentunya pemberitaan atas keberhasilan kinerjanya. Pada tahun 2016 dan 2017 ini, ia kembali menorehkan pencapaian yang luar biasa. Misal, keberadaannya sebagai Komandan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (illegal fishing) atau Satgas 115 yang mampu meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan tumbuh hampir 40 persen dari sebelumnya. Nilai Tukar Nelayan sebesar 102 tahun 2014, sekarang naik menjadi 110.
Di sisi lain, ia mampu membangkitkan kesadaran bahwa sumber daya yang ada di laut sangatlah penting. Bahkan, kesehatan laut juga berperan penting terhadap perubahan iklim dan nutrisi manusia.
Di era kepemimpinannya, ia juga akan fokus menertibkan kepemilikan pulau-pulau kecil dan terluar yang ada di Indonesia. Ia tegas akan melakukan pendataan dan pemetaan pada pulau-pulau yang saat ini dikuasai oleh pihak-pihak swasta. Ini dilakukan dengan melakukan sertifikasi aset negara pada pulau-pulau tersebut bersama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).
Tak hanya itu, di bawah nakhoda Susi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga mampu mencetak rekor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tertinggi sepanjang sejarah. Tahun 2016 lalu, PNBP sektor kelautan dan perikanan menyentuh angka Rp 360,86 miliar. Angka itu meningkat pesat dari PNBP 2015 yang hanya Rp 77,49 miliar.
Produksi perikanan tangkap selama 2016 juga menunjukan kenaikan dari tahun sebelumnya. Tahun lalu, produksi perikanan tangkap mencapai 6,83 juta ton atau sebesar Rp 125,38 triliun. Angka itu naik dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebesar 6,77 juta ton senilai Rp 122,4 triliun.
Selain dikenal sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, ibu dari tiga anak ini juga dikenal sebagai pemilik PT ASI Pudjiastuti Marine Product, yakni perusahaan yang bergerak di bidang eksportir produk-produk hasil perikanan, dan PT ASI Pudjiastuti Aviation yang mengoperasikan sekitar 50 pesawat maskapai penerbangan Susi Air dan mempekerjakan sekitar 185 pilot.
Pencapaian yang Susi torehkan tak sampai di situ. Beberapa tahun terakhir, beragam penghargaan berhasil ia sabet. Bahkan dua di antaranya adalah penghargaan bertaraf internasional. Seperti penghargaan Leaders for a Living Planet Award yang diberikan oleh World Wildlife Fund for Nature (WWF) pada September 2016 lalu. Penghargaan ini diberikan atas kemampuannya memberantas penangkapan ikan tidak sah terutama oleh armada-armada kapal asing. Tidak hanya itu, penghargaan ini juga diberikan untuk mengapresiasi kinerjanya dalam menjaga kesehatan laut Indonesia.
Kepiawaiannya mengelola sektor kelautan dan perikanan Indonesia juga membuatnya dianugerahi penghargaan Excellence in National Stewardship 2017 oleh Peter Benchley Ocean Awards pada Februari 2017.
Selain itu, keberaniannya mengawal kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) saat terjadi praktek perbudakan dalam bisnis perikanan di atas kapal asing yang terjadi di Indonesia bagian Timur juga menjadi salah satu faktor yang membuatnya mendapat penghargaan tersebut. Nilai tambah yang dimiliki Susi sehingga meraih penghargaan ini ialah Susi pernah memimpin proses pembebasan hiu paus yang terjebak di sebuah keramba jaring apung (KJA) di Provinsi Maluku.
Penghargaan bergengsi lain yang pernah diterima oleh Susi adalah dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa oleh Universitas Diponegoro (Undip) Semarang pada Desember 2016 lalu. Gelar ini diberikan atas kebijakan yang dilaksanakan memiliki dampak yang besar terhadap lingkungan dan ekonomi.
Hebatnya lagi, hal lain yang mendasari pemberian gelar ini adalah tingginya rasa kepedulian Susi terhadap lingkungan. Bukan hanya karena ia seorang menteri kelautan. Ia juga tidak segan mengajak nelayan dan para pemilik hotel di sekitar bibir pantai untuk menjaga kesehatan laut.
Sebulan sebelumnya, yakni pada November 2016, ia juga menerima sertifikat kompetensi profesi bidang pembangunan kelautan dan perikanan dengan jenjang kualifikasi level 9 dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Sertifikat ini setingkat gelar doktoral di bidang akademik. Sertifikat ini diberikan setelah Susi mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan melalui Peer Review oleh Master Asesor penguji dari BNSP, didampingi tim ahli dari KKP.
Baru-baru ini, wanita kelahiran Pangandaran, 15 Januari 1965 ini, mengumpulkan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) yang ada di gudang BMKT untuk dipamerkan di sebuah museum harta karun yang terletak di Lantai 2 Gedung Mina Bahari IV Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Di museum mini ini terdapat lebih dari 2000 koleksi harta karun yang dipamerkan. Koleksi-koleksi ini berasal dari Batu Hitam dari Dinasti Tang, lalu di Cirebon dari lima dinasti, dan BMKT di Pulau Buaya dari Dinasti Sung. Museum/galeri ini sendiri baru diresmikan pada 13 Maret 2017.
Adanya museum mini ini tidak hanya sebagai wadah benda-benda bersejarah yang berasal dari bawah laut saja, tapi juga sebagai kelanjutan dari program yang ingin membuat laut Indonesia sebagai poros maritim.
Di masa jabatannya ini, Susi juga memberlakukan aturan baru, yakni pelarangan untuk pihak asing yang ingin memberikan nama pada pulau-pulau di Indonesia. Di Indonesia sendiri terdapat 13.466 pulau Indonesia telah terdaftar di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Sedangkan sebanyak 1.106 pulau telah terverifikasi namun belum didaftarkan ke PBB. Tahun ini tepatnya pada bulan Agustus mendatang, pulau-pulau yang belum terdaftar tersebut akan segera didaftarkan ke PBB.
Perihal pulau-pulau yang ada di Indonesia, Susi juga menegaskan pulau di Indonesia tidak bisa dimiliki secara pribadi, bahkan untuk pulau-pulau kecil sekalipun. Ia menyatakan hal tersebut tidak diizinkan oleh aturan yang berlaku di Indonesia.
Kinerjanya yang bersinar tersebut membuat Susi dianugerahi gelar “Best Executive 2017” di ajang Obsession Awards 2017 yang dihelat di Hotel Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (30/3/2017). Selain Susi, yang juga mendapat penghargaan kategori tersebut adalah Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Ketua Dewan Komisionaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad , Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, dan Menteri Pariwisata Arief Yahya. (Indah Kurniasih)
