Jakarta, Obsessionnews.com – LSM Pemantau Pilkada (Pemilihan kepala daerah) dan pengamat pemilu merekomendasikan agar ke depan Pilkada langsung hanya untuk Pemilihan umum Gubernur (Pilgub), bukan untuk pemilihan Bupati/walikota karena biayanya sangat tinggi. Selain itu, Pilkada Serentak 2018 diharapkan menjadi momentum perubahan bagi Demokrasi di Indonesia.
Rekomendasi tersebut dikemukakan pada Rapat Dengar Pendapat Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dengan dengan LSM Pemantau Pilkada dalam rangka persiapan Pemilihan Kepala Daerah(Pilkada) Serentak tahun 2018, di Ruang Rapat Komite I DPD RI Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (12/3/2018).
Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komite I DPD RI Akhmad Muqowam tersebut, Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Dr Chusnul Mariyah yang juga mantan Anggota KPU periode 2002-20007 menegaskan, DPD RI harus berperan mengawasi pelaksanaan PIlkada 2018 dan Pemilu Legislatif (Pileg) serta Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 nanti.
“DPD punya kewenangan dalam pengawasan pelaksanaan pilkada sesuai dengan undang-undang, dan dalam penyelengaraan pemilu nanti baik pilkada, pileg dan pilpres DPD mampu mengawasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan mulai dari KPU, Bawaslu, DKPP, Rezim yang berkuasa, peserta pemilu sampai ke pemilih,” tandasnya.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menambahkan, disamping pengawasan di berbagai tahapan Pilkada, ada poin penting yang perlu disoroti dan tidak kalah pentingnya yaitu sumber dana kampanye para calon peserta pemilu kepala daerah.
“Saat ini baru dua puluh lima persen hanya dana kampanyeyang dilaporkan dengan benar oleh para calon peserta, ini masih sangat rendah padahal ini juga termasuk hal yang perlu diawasi karena terkait politik uang,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Komite I DPD RI Akhmad Muqowam menyatakan, dari sekian sistem pemerintahan yang ada di dunia, sistem Demokrasi Pancasila kita masih yang terbaik. “Saya juga berharap Pilkada Serentak di 171 daerah menghasilkan momentum perubahan ke arah yang lebih baik, terutama bagi daerah. Jangan hanya berupa pesta demokrasi,” tuturnya. (Red)
