Minggu, 20 Januari 19

Capaian Kerja Jokowi-JK Belum Maksimal

Capaian Kerja Jokowi-JK Belum Maksimal
* Talkshow "Telaah Kritis 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK di ruang auditorium MM Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Rabu (20/12/2017). (Foto: Humas UGM)

Yogyakarta, Obsessionnews.com – Tiga tahun masa pemerintahan Joko Widodo (JK) dan Jusuf Kalla (JK) dinilai memberikan banyak perubahan lewat percepatan pembangunan infrastruktur.

Di sisi ekonomi, Jokowi dinilai berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen.

Namun demikian capaian tersebut tetap belum maksimal, karena pemerintahan Jokowi-JK baru mapan bekerja justru di tahun ketiga. Sebab dua tahun pertama lebih banyak melakukan konsolidasi politik dan terjadinya kegaduhan antar menteri di Kabinet Kerja.

Oleh karena itu Jokowi-JK diharapkan mengoptimalkan masa dua tahun sisa kepemerintahannya dengan mengonsolidasi para menteri untuk maksimal bekerja.

Demikian yang mencuat dalam Talkshow “Telaah Kritis 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK di ruang auditorium MM Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Rabu (20/12/2017).

Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Achmad Nurmandi menilai dua tahuan pemerintahan Jokowi dan JK banyak menyelesaikan tugas konsolidasi politik. Baru pada tahun ketiga Jokowi mulai mapan bekerja.

”Masa dua tahun itu masa konsolidasi politik. Mulai mapan bekerja di tahun ketiga. Tinggal dua tahun lagi, padahal 2019 sudah pemilu. Jadi relatif pendek untuk bekerja,” tutur Nurmandi seperti dikutip Obsessionnews.com dari situs UGM, Kamis (21/12).

Menurutnya, salah satu persoalan yang dihadapi Jokowi selama ini adalah belum solidnya para menteri yang tergabung di Kabinet Kerja, karena banyak menteri yang berasal dari partai politik mengedepankan kepentingan pribadi dan kelompoknya. .

“Tantangan kabinet ke depan apakah bisa memastikan kerja bersama. Ini masalah penting yang harus diselesaikan pak Jokowi-JK,” tandasnya.

Selain itu, Nurmandi juga menyoroti keterbatasan Presiden mengawasi kerja para pejabat di bawah menteri, seperi direktur, deputi dan dirjen.

”Sumber penyakitnya ada di sini, Presiden tidak bisa mengontrol semua pejabat di bawah menteri, bagaimana mengusahakan agar anggaran itu efektif dan sampai pada masyarakat,” ujarnya. (arh)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.