Sabtu, 20 Oktober 18

Banyak Kader PDI-P Ditangkap, KPK Bantah Ada Unsur Politis

Banyak Kader PDI-P Ditangkap, KPK Bantah Ada Unsur Politis
* Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

Jakarta, Obsessionnews.com – Dalam beberapa bulan terakhir banyak kepala daerah dari kader PDI-P yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Namun pihak KPK membantah ada unsur politis di balik penangkapan itu. KPK menegaskan penangkapan dan penetapan tersangka itu sudah sesuai dengan prosedur.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan bila ada pihak yang merasa keberatan dengan OTT yang dilakukan KPK, bisa mengajukan keberatannya melalui jalur hukum di pengadilan.

“Banyak instrumen, apakah prapradilan, banding, dan lainnya yang diatur. Jadi debat tentang kerja-kerja KPK itu akan lebih elegan bila di pengadilan dilakukannya,” kata Saut dalam pesan singkatnya, Senin (11/6/2018).

Menurut Saut segala kritikan dan penilaian terhadap KPK adalah hal yang wajar. Ini mengingat sebagai lembaga penegak hukum memang perlu dipantau dan diawasi kinerjanya oleh berbagai pihak. Namun kata dia, penegakan hukum harus tetap jalan.

“KPK juga harus di-check and balances. Tapi penegak hukum harus di-challenge dengan hukum,” ucap Saut.

Sebelumnya, PDI-P mengkritisi kinerja KPK yang masih fokus pada OTT dibandingkan sistem pencegahan korupsi. Termasuk dua kader PDI-P yang baru-baru ini ditangkap KPK, yakni Wali Kota Blitar Samanhudi dan Bupati Tulungagung Sahri Mulyo yang juga calon bupati pejawat terkuat.

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto merasa kesan yang muncul dari OTT ini adanya kepentingan politik ini. Ini dapat dicermati pada kasus OTT terhadap Samanhudi dan Sahri Mulyo.

“Mereka berdua tidak terkena OTT secara langsung. Namun mengapa beberapa media online tertentu di Jakarta dalam waktu yang sangat singkat memberitakan OTT kedua orang tersebut, seakan menggambarkan bahwa keduanya sudah menjadi target dan memang harus ditangkap baik melalui OTT langsung maupun tidak langsung,” ujar Hasto dalam keterangan kepada wartawan, Minggu (10/6).

Menurut Hasto yang ditangkap di Kota Blitar faktanya seorang penjahit, dan bukan pejabat negara. Lalu di Tulungagung seorang kepala dinas dan perantara, bukan Sahri Mulyo. Kesemuanya lalu dikembangkan bahwa hal tersebut sebagai OTT terhadap Samanhudi dan Sahri Mulyo. “Ada apa di balik ini?,” ucapnya.

Berbagai OTT ini, menurut Hasto bukti sistem pecegahan korupsi KPK selama ini masih sangat lemah atau ‘mandul’. Hasto Kristiyanto menegaskan PDIP ikut geram dan marah dengan kader yang melakukan tindak pidana korupsi. Namun PDI-P menilai OTT yang dilakukan KPK selama ini memiliki kecenderungan hanya yang memiliki eletabilitas tinggi.

“Kami sudah memberikan sanksi tertinggi yang bisa kami lakukan, yaitu pemecatan seketika, tidak mendapat bantuan hukum dan mengakhiri karir politiknya,” kata Hasto. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.