Rabu, 20 Januari 21

Berikut Isu Penting yang Menjadi Rekomendasi Muswil Parmusi Aceh

Berikut Isu Penting yang Menjadi Rekomendasi Muswil Parmusi Aceh
* Ketua PW Parmusi Aceh Bahrom Muhammad Rasyid. (Foto: Albar/OMG)

Banda Aceh, Obsessionnews.com – Musyawarah Wilayah  (Muswil) Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Provinsi Aceh yang ke-IV telah resmi ditutup dengan menetapkan kembali Bahrom Muhammad Rasyid sebagai Ketua PW Parmusi Aceh untuk masa bakti 2019-2024. Penutupan Muswil berlangsung di Asrama Haji Aceh, Minggu (15/14/2019)

Dalam Muswil itu, PW Parmusi Aceh telah membuat rekomendasi, sekaligus untuk menyikapi berbagai isu penting yang ramai dibicarakan atau dibahas baik di tingkat nasional, mau pun di Priovinsi Aceh. Rekomendasi ini menyangkut berbagai persolan, baik tentang agama, pendidikan, lingkungan hidup dan kesehatan.

“Rekomendasi ini penting agar bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, sebagai bahan pertimbangan dan masukan agar persoalan yang menyangkut masyarakat secara luas bisa ditemukan solusinya,” ujar Bahrom di Asrama Haji Aceh.

Berikut beberapa poin penting yang menjadi rekomedasi dari Muswil ke-IV Parmusi Aceh yang sudah dirangkum.

1. Agama

A. Musywil IV juga mendesak Pemerintah Propinsi Aceh untuk menerapkan Undang-Undang dan Qanun yang telah disahkan oleh Pemerintah Aceh.

B. Mencermati berkembangnya praktik bisnis obat, kosmetika dan hiburan yang sesungguhnya prostitusi terselubung, serta bisnis keuangan dan bank yang berlabel syariah, maka Muswil mendesak kepada pihak-pihak berwenang untuk menghentikan segala bentuk praktek yang mengatasnamakan dan berlabel syariah yang tidak sesuai dan bertentangan dengan Syariat Islam.

C. Mendesak Pemerintah Aceh untuk bersikap tegas dalam menjaga perlakukan Syariat Islam di Aceh dengan memerintahkan Wilayut Hisbah (WH), Satpol PP bekerja sama dengan pihak keamanan untuk melakukan razia secara rutin terhadap hotel-hotel/ penginapan, salon dan café-cafe. Dan Tidak memperpanjang izin terhadap pemilik yang melanggar syariat Islam.

D. Musywil IV Parmusi Aceh juga menghimbau kepada Pemerintah Aceh bersama dengan Kemenag Aceh untuk mengusahakan penambahan quota Haji mengingat masyarakat Aceh 90% lebih beragama Islam.

D. Terkait dengan rilis Kementerian Agama tentang rendahnya indeks kerukunan beragama di Provinsi Aceh, Parmusi Aceh mendesak Pemerintah, DPRA, MPU dan unsur terkait lainnya untuk melakukan klarifikasi dan dialog terbuka antara Pemeintah Aceh dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Agama.

2. Pendidikan

A. Parmusi mendesak pemerintah untuk menjamin terselenggaranya pendidikan secara menyeluruh di semua wilayah provinsi Aceh, sekurang-kurangnya pendidikan dasar dan menengah secara gratis, termasuk dalam hal ini pendidikan yang diselenggarakan oleh pondok pesantren.

B. Kondisi gedung dan sarana prasrana pendidikan yang tidak memadai, atau boleh dikatakan tidak layak, terjadi di daerah pedalaman. Karena itu Musywil Parmusi Aceh mendesak Pemerintah untuk merehabilitasi dan melengkapi sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia, khususnya di daerah pedalaman dan perbatasan.

C. Musywil IV menolak adanya diskriminasi dalam dunia pendidikan, khususnya bagi pondok pesantren dan madrasah. Untuk itu Parmusi mendesak kepada pemerintah dan DPR untuk menerbitkan UU tentang Pesantren dan Madrasah. Dalam hal ini Musyawarah menuntut untuk memberikan perlakuan kebijakan dan penganggaran yang sejajar dan adil dengan lembaga pendidikan lainnya.

3. Lingkungan Hidup

A. Mendesak pemerintah untuk menindak para perusak lingkungan, dan pemburuan binatang di lindungi yang marak terjadi di Sumatera, dan juga di daerah-daerah lain. Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem yang perlu dijaga untuk keberlangsungan dan keseimbangan seluruh mahluk.

4. Hukum

Diharapkan kepada Pemerintah Aceh tetap ikhlas dalam mejalankan qanun-qanun Aceh untuk diterapkan dalam menjaga pelaksanaan hukum di Aceh.

5. Ekonomi

A. Muswil IV Parmusi mendesak Pemerintah Aceh mengatur tata niaga hasil-hasil pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan melaksanakan revitalisasi bidang pertanian, termasuk penataan kelembagaan koperasi hingga ke desa-desa.

B. Mendesak pemerintah Aceh untuk memperhatikan tumbuh kembangnya Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), khususnya dalam peningkatan akses sumberdaya produktif. Dalam hal ini mengingat kebutuhan modal merupakan keniscayaan bagi pengembangan koperasi dan UMKM.

6. Kesehatan

A. Musywil IV merekomendasikan operasional BPJS Kesehatan memberlakukan semua masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang sama, tidak mempersulit pasien apalagi sampai membebani pasien dengan menaikan iuran bulanan.

B. Musywil IV mengharapkan kepada Pemerintah Aceh untuk meninjau kembali kerja sama pemerintah Aceh dengan BPJS Pusat karena masyarakat merasakan Jaminan kesehatan Aceh (JKA) lebih bagus pelayanannnya bila dibandingkan dengan pelayanan BPJS.

C. Minimnya stok obat-obatan di rumah sakit dan Puskesmas sangat terasa bagi pasien (peserta BPJS) sehingga menimbulkan rasa kekecewaan karena tidak terpenuhinya obat-obatan yang dibutuhkan. Dalam hal ini Musywil IV Parmsi Aceh mendesak pemerintah untuk dapat memenuhi obat-obatan dan kebutuhan kesehatan lainnya kepada pasien.

Diketahui acara rangkaian Muswil Parmusi Aceh juga dihadiri Ketua Umum H. Usamah Hisyam didampingi Ketua Majelis Penasehat PP Muslimah Parmusi Daisy Astrilita, Ketua Umum Muslimah PP Parmusi Nurhayati Payapo, Bendahara PP Parmusi Dewi Achyani, dan Wakil Ketua Lembaga Dakwah Parmusi Pusat, Ustadz Dr. Bukhori Abdul Shomad. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.