Obsessionnews.com – Lembaga pemberi layanan publik yang terus bergerak memenuhi kebutuhan pelanggannya melalui pelayanan yang makin cepat, mudah, dan efisien. Ini tentu saja berkorelasi dengan pelayanan data kependudukan untuk verifikasi atau pencocokan data pelanggan.
Baca juga:
Dirjen Dukcapil Peragakan KTP Digital di Kota Bekasi
Jemput Bola, Dukcapil di Papua Berhasil Cetak 1.700 Dokumen Kependudukan
Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (2/9/2022), mengatakan, saat ini 5.359 lembaga telah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Dukcapil menggunakan hak akses verifikasi data kependudukan berbasiskan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
“Jumlah mereka terus meningkat,” kata Zudan.
Dia menyampaikan, untuk mendukung transformasi pelayanan publik dan bertambahnya lembaga yang bekerja sama, Ditjen Dukcapil tentunya membutuhkan pengembangan berbagai perangkat yang memadai.
“Kondisi perangkat yang dimiliki Ditjen Dukcapil Kemendagri sudah tidak bisa optimal karena perangkat yang sudah lebih dari 10 tahun, dan melewati masa garansi, sehingga tidak memiliki lagi dukungan spare part atau istilahnya end off sale, end off support/end off life,” ujar Zudan.
Dia mengakui, selama lima tahun terakhir ini anggaran Ditjen Dukcapil memang berkurang terus. Sebab lainnya postur ABPN yang sedang fokus untuk penanganan kemiskinan, pencegahan stunting, dan pandemi Covid-19.
Untuk itu semua, ujar Zudan, Dukcapil membutuhkan dukungan alokasi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan perangkat infrastruktur antara lain server, storage, dan lainnya yang memadai.
“Itu semua agar pelayanan publik yang berbasis NIK data kependudukan tetap terjaga dengan baik, yaitu sistem SIAK, data ware house,” tandasnya.
Selain itu Dukcapil ingin meningkatkan kualitas pemberian pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) sebagai dasar pelayanan kepada masyarakat, yaitu penyediaan blangko KTP-el, sistem tanda tangan elektronik, pencetakan dokumen kependudukan mandiri, face recognition, dan KTP digital.
Zudan tanpa tedeng aling-aling menjelaskan, saat ini kebutuhan perangkat infrastruktur tersebut terpenuhi sebagian dengan adanya partisipasi berupa dukungan perangkat dari 32 lembaga, yakni Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta.
“Mereka memberikan perangkat berupa server, storage dan perangkat lainnya, sejumlah 175 server dan 14 storage, 16 chassis dan 1 rak dengan nilai mencapai Rp166.100.820.256,” kata Zudan.
Sejumlah direksi BUMN dan swasta yang dihubungi turut menyampaikan pendapatnya tentang urgensi pemberian hibah tersebut untuk menjaga agar sistem di Dukcapil tetap hidup.
Direktur Teknologi Informasi dan Digital PT Pegadaian (Persero) Teguh Wahyono mengungkapkan, pemberian hibah dimaksudkan untuk membantu peningkatan pelayanan data kependudukan kepada masyarakat.
“Di era kolaborasi tidak layak apabila sektor usaha hanya tinggal diam menunggu pemerintah untuk menyiapkan segala infrastruktur yang dibutuhkan untuk kemajuan bangsa,” kata Teguh.
CEO PrivyID Marshall Pribadi menyatakan, dengan kerja sama hak akses data kependudukan milik Dukcapil maka Privy dapat menangkal ribuan percobaan penipuan dan pencurian identitas.
“PrivyID paham bahwa untuk melayani permintaan verifikasi identitas dan biometrik dari semua pihak yang terus meningkat, Ditjen Dukcapil harus menyediakan sumber daya komputasi yang sangat intensif. Maka dari itu Privy proaktif untuk bersumbangsih dengan menghibahkan sejumlah server kepada Ditjen Dukcapil yang bermanfaat bagi semua pihak,” ujarnya.
Pada saat yang sama Zudan menyampaikan apresiasinya dan mengucapkan terima kasih kepada lembaga yang memberikan hibah perangkat.
“Dengan hibah tersebut penyelenggaraan pelayanan publik data kependudukan dan pengembangan tetap berjalan dengan baik. Ini bagian dari berkontribusi bagi kemajuan usaha dan layanan publik. Ekonomi nasional dapat tumbuh serta pemberian pelayanan publik oleh lembaga dapat dilakukan,” tutur Zudan. (ars/red)
