Selasa, 21 September 21

Berebut Suara Pemilih NU di Pilkada DKI 2017

Berebut  Suara Pemilih NU di Pilkada DKI 2017
* Lambang Nahdlatul Ulama (NU). (Sumber foto: http://www.moslemforall.com/)

Oleh : Hersubeno Arief, Konsultan Media dan Politik

 

Presiden Jokowi meresmikan Masjid Raya Jakarta, Sabtu (15/4). Peresmian masjid yang diberi nama KH Hasyim Asy’ari ini sempat mengundang kontroversi. Tak kurang mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta dengan sangat agar Jokowi menunda peresmian masjid yang rencananya dilaksanakan hari ini, Minggu (16/4).


Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan usai Peresmian Masjid Raya K.H. Hasyim Asy’ari, d Jl. Daan Mogot, Jakarta Barat, Sabtu (15/4). (Foto: Humas Setkab/Nia)

Ada alasan yang cukup kuat mengapa Din meminta penundaan. Tanggal 16 April adalah hari pertama Ahok kembali aktif sebagai gubernur, setelah masa cutinya berakhir. Dengan begitu ketika Jokowi meresmikan masjid tersebut, maka Ahok sebagai gubernur DKI pasti mendampingi Jokowi.

Sebuah acara kenegaraan yang dihadiri oleh seorang presiden,  pasti akan mendapat peliputan media yang cukup luas. Jadi wajar bila acara ini dicurigai sebagai kampanye terselubung, tapi terang-terangan menggunakan fasilitas negara.

Apa saja keuntungan Ahok dengan peresmian masjid tersebut? Setidaknya ada tiga keuntungan yang bersama timnya akan dia  kapitalisasi.

Pertama, Ahok bisa tetap berkampanye di hari tenang, sementara Anies-Sandi bersama timnya tidak bisa lagi melakukannya. Kehadiran Presiden bersama Ahok yang diliput media secara besar-besaran, apalagi evennya di sebuah masjid, akan di-broadcast secara massif, bahwa Ahok sangat memikirkan kesejahteraan umat Islam, terutama aspek ibadah.

Kedua, Ahok bisa memanfaatkan dana APBD, bahkan APBN sekaligus untuk kampanye gratis. Seremoni besar ini dibiayai oleh pemerintah daerah (APBD). Sedangkan kehadiran Presiden beserta seluruh perangkat protokol dan pengamanannya menggunakan dana negara (APBN). Masjid senilai Rp 170 miliar itu didanai oleh APBD, bukan kantong pribadi  Ahok.

Masih ingat bagaimana Ahok mengkapitalisasi pembangunan RPTRA Kalijodo dengan melakukan kunjungan ke lokasi bersama anaknya saat kampanye putaran pertama? Pesan yang ingin disampaikan sangat terang benderang. “Ini lho kerjaan gua. Kereen khan?”

Ketiga, ini yang kelihatannya sangat penting dan  tampaknya menjadi taget utama Ahok bersama timnya, merebut suara kaum nahdliyin. Perhatikan nama masjid yang dipilih, KH Hasyim Asy’ari atau di kalangan nahdliyin sering disebut sebagai Hadratus Syaikh KH  Hasyim Asy’ari,  pendiri Nahdlatul Ulama (NU) yang nota bene kakek mantan Presiden Abdurahman Wahid.

Nama besar itu memang seharusnya tidak perlu diperdebatkan. Ketokohan mbah Hasyim Asy’ari yang juga pahlawan nasional juga  tak perlu diragukan. Namun dalam konteks Pilkada DKI bahkan bila ditarik ke  konteks politik nasional dan kaitannya dengan Jokowi, pemilihan nama itu bisa jadi sarat dengan kepentingan politik.

Namanya juga sedikit curiga, sedikit lho. Boleh-boleh saja kan kita bertanya, mengapa tidak memakai nama lokal Betawi, supaya matching dengan desain dan arsitektur bangunan yang mengadopsi unsur budaya Betawi.  Kalau mau tetap mengambil nama dari kalangan NU, banyak nama tokoh NU Betawi yang bisa dipilih. Sebutlah misalnya KH Abdullah Syafi’i, pendiri pesantren Assyafi’iyah, atau KH Muhammad Thohir  Rohili, pendiri pesantren Atthohiriyah.

Kedua nama itu juga tidak kalah mencorong namanya dan  selalu lekat di hati  warga Betawi. Melalui putrinya, almarhumah Tutty Alawiyah, sebagai pegiat majelis ta’lim sekaligus Ketua Badan Kontak Majelis Ta’lim (BKMT) jaringannya sangat luas. Putra lainnya, KH Abdul Rasyid Abdullah Syafi’i,  juga memiliki massa yang sangat besar. Begitu juga dengan putra-putri KH Muhmmad Thohir Rohili yang kesemuanya aktif dalam kegiatan dakwah di Jakarta.

Salah satu dari kedua nama itu sebenarnya bisa dipilih dan secara kultural lebih pas dengan kaum nahdliyin di Jakarta. Sayangnya, dalam Pilkada DKI kali ini keturunan kedua kiai besar itu, tampaknya tidak menjadi pendukung Ahok, malah  berada di posisi berseberangan.

Mengapa pemilih NU sangat penting diperebutkan? Sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, termasuk di Jakarta, suara mereka sangat menentukan keterpilihan seorang kandidat. Itulah sebabnya  mengapa setiap Pilkada dan Pilpres – ini menjelaskan dalam konteks kepentingan politik Jokowi — suara pemilih NU selalu diperebutkan.

Dengan memilih nama Hasyim Asy’ari, seperti bunyi pepatah “sekali tepuk, dua lalat mati’ atau “sekali mendayung,  dua tiga pulau terlampaui”. Ahok diuntungkan dalam politisasi simbol keagamaan dan kultural di Pilkada DKI. Dalam jangka panjang,  Jokowi juga akan diuntungkan pada Pilpres 2019, karena telah menanam down payment terlebih dahulu di kalangan NU.

Dalam Pilkada DKI kali ini posisi politik NU memang cenderung agak membingungkan. Apakah mendukung atau menentang Ahok. Kebingungan itu setidaknya bisa terlihat dari sikap Ketua Umum Tanfidziah Pengurus Besar (PB) NU KH Said Agil Siradj (SAS).

Ketika kasus penistaan agama oleh Ahok, Kiai SAS berada dalam kubu yang menyatakan itu bukan bentuk penistaan. Namun ketika  Rais Aam PBNU KH Ma’ruf Amin dihina oleh Ahok dalam persidangan, Kiai SAS sangat marah dan menyatakan Ahok akan rugi, karena warga NU pasti tidak akan mendukungnya. Tapi pada kesempatan lain menyatakan silakan warga NU memilih pemimpin tanpa melihat latar belakang agamanya. Sebaliknya sikap KH Ma’ruf Amin tegas menentang Ahok.

Kebingungan lain adalah ketika Pengurus Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor, salah satu organisasi onderbouw NU mendukung Ahok, bahkan kemudian memberi julukan Ahok sebagai Sunan Kalijodo. He he he….ini serius lho, bukan bercanda. Kelihatannya Ansor melihat Ahok sejajar dengan para wali penyebar agama seperti Sunan Kalijogo. Mirip khan? Gawaaat!. Untunglah beberapa pengurus Anshor memprotesnya dan beberapa orang  malah mengundurkan diri.

Secara politik,  bila melihat parpol representasi NU seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan PPP yang punya irisan besar dengan pemilih NU, semuanya juga kompak mendukung Ahok.

PKB pada putaran pertama mendukung Agus-Silvy. Pada putaran kedua, mereka segera beralih ke Ahok-Djarot. Ini kelihatan tidak jauh-jauh urusannya dengan posisi mereka di kabinet Jokowi. Dengan perolehan suara  hanya 9,04 persen, PKB mendapat jatah empat menteri, yakni Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora), Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Tenaga Kerja, dan Menristek Dikti M Nasir. Wajar kalau mereka membebek apa saja pilihan politik Jokowi.

PPP, nah ini yang lucu, tragis, ironis, menyedihkan, menyebalkan atau kata apalagi yang bisa anda sebutkan. Di putaran pertama PPP kubu Djan Faridz langsung mendukung Ahok. Bisa diduga kartu  apa yang tengah dimainkan mantan Ketua Pengurus Wilayah NU Jakarta ini.  Djan membuat langkah kuda, agar mereka didukung pemerintah dalam sengketa dengan Romi.

Sebaliknya PPP kubu Romi kelihatannya agak lumayan berani melawan arus. Pada putaran pertama mereka mendukung pasangan Agus-Silvy. Sikap ini sesungguhnya membahayakan posisi mereka sebagai partai pendukung Jokowi. Mereka  mendapat jatah satu kursi, yakni Menteri Agama.

Ketika putaran kedua tiba, dua-duanya kompak mendukung Ahok. Urusannya ya pasti tidak jauh-jauh dari soal berebut legalitas kepengurusan PPP. Kubu Djan posisinya di atas angin, karena pengadilan memenangkan sengketanya dengan Romi. Tinggal pengesahan dari Kemenkumham. Nah tombol sepenuhnya di tangan Jokowi atau jangan-jangan malah di tangan  Megawati. Menkumham kan petugas partai.

Posisi ini  membuat kubu Romi ketakutan dan langsung balik kucing, ke bawah ketiak Jokowi. Jadilah kedua pengurus partai berlambang ka’bah ini bersatu padu mendukung Ahok. Kalau meminjam judul novel karya ulama terkenal Buya Hamka, maka posisi Ahok saat ini bisa diberi  judul Ahok di Bawah Lindungan Ka’bah.  Semoga saja menjadi penyebab hidayah. Amiin.

Jadi bagaimana sebenarnya posisi kaum santri nahdliyin ini? Bila melihat akar rumput, dipastikan suara terbanyak akan mendukung Anies-Sandi. Gerbong pemilih PPP adalah gerbong kosong yang ditinggalkan penumpangnya. Dampaknya diprediksi bisa jangka panjang, sampai Pileg 2019. Sementara PKB di Jakarta tidak cukup kuat, mereka hanya memperoleh 6 kursi  dari total 106 kursi yang diperebutkan dalam Pileg 2014.

Secara organisatoris NU DKI melalui Pengurus Wilayah (PW) sudah menyatakan dengan tegas mendukung Anies-Sandi. Mereka bahkan melakukan sosialisasi fatwa haramnya memilih pemimpin non muslim, sebagaimana keputusan Muktamar NU ke-30 di Pesantren Lirboyo, Kediri tahun 1999. Jadi massa NU dikembalikan ke jalan yang lurus. Jalan yang Insya Allah diridhoi para kiai sepuh.

Karena itulah bisa dipahami bila Ahok dan para pendukungnya dengan bantuan pemerintah melakukan berbagai akrobat meraih dukungan suara pemilih NU. Keberhasilan meraih dukungan NU akan menjadi kunci kemenangan Ahok secara legal dalam Pilkada. Kalau tidak berhasil secara legal, masih ada cara lain yang bisa ditempuh, yakni money politics dan kecurangan. Dua-duanya boleh ditempuh asal tidak ketahuan. (***)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.