Oleh: Sudarsono, Peneliti dan Pemerhati Pemilu
Menjadi Indonesia membutuhkan proses panjang dan harus di bayar dengan darah, air mata, dan harta. Pengorbanan yang tidak bisa ditukar dengan apapun akan sangat sia-sia ketika kepentingan golongan atau kelompok tertentu mendominasi kepentingan bangsa yang sudah merdeka selama 71 tahun. Pancasila sebagai ideologi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pijakan berbangsa dan bernegara tidak boleh terkikis oleh syahwat kuasa beserta semilir angin anti demokrasinya yang menginginkan Indonesia hancur lebur tanpa cita-cita.
Pilkada DKI Jakarta 2017 menjadi pembelajaran sangat berharga untuk bangsa ini, sikap toleransi dan saling menghargai yang didasari atas nilai-nilai persatuan sungguh teramat penting untuk tetap dijadikan acuan dalam berbangsa dan bernegara sampai kapanpun. Sebab, oknum-oknum yang menginginkan Indonesia hancur lebur tidak akan berhenti untuk terus berkonspirasi dengan segala cara hingga misinya tercapai. Kedepan, Indonesia akan kembali diuji lewat pesta demokrasi (Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019) yang sejatinya menjadi ajang setiap lapisan bangsa untuk melakukan konsolidasi kembali demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan yang subtansial, bukan dijadikan ajang saling sikut, saling sikat, dan bahkan menciptakan konflik sosial yang menjurus pada perpecahan dan endingnya dunia menjustifikasi Indonesia gagal sebagai bangsa.
Lantas, bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia agar bisa menghadapi ujian yang sangat dahsyat itu demi menjaga keutuhan NKRI? Jawaban yang sangat bijak adalah selain kedewasaan berfikir dan bersikap, tentu berpegang teguh terhadap nilai-nilai Pancasila yang sarat akan muatan lokal dan nilai-nilai agama secara universal merupakan keniscayaan. Landasan ideologi bangsa yang dijadikan pakaian nasional sejak negara ini didirikan, harus terus di implementasikan dalam setiap sendi kehidupan dan sekaligus menjadi benteng terakhir apabila ada pihak luar yang ingin merongrong bangunan besar yang dinamakan Indonesia.
Pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai pancasila di setiap sendi kehidupan salah satunya di dalam berdemokrasi. Sebab di dalam sistem demokrasi telah teruai dengan jelas kerangka besar, dimana rakyat menjadi penentu satu-satunya dalam menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan perdamaian. Dalam hal ini harus juga dipahami bahwa berdemokrasi yang sesuai Pancasila adalah memegang prinsip permusyawaratan (adanya negoisasi kedua pihak untuk menentukan pilihannya) dengan tetap mengedapankan aspek keadilan dan kebebasan berpolitik seseorang. Artinya perbedaan pilihan politik setiap warga Negara harus dimaknai sebagai ekspresi atas implementasi dia terhadap makna Pancasila dan itu harus dihormati oleh siapapun karena telah diatur dalam konstitusi, bukan justru diolok-olok bahkan dikucilkan di dalam hubungan sosial-masyarakat.
Masyarakat sebagai penyangga vital demokrasi yang didalamnya bertumpu beragam kepentingan harus diarahkan untuk penyempurnaan konsep dan praktek demokrasi Pancasila di Indonesia. Peran tokoh masyarakat dan tokoh agama sangat strategis mengingat keduanya merupakan tumpuan dan panutan masyarakat yang tak tergantikan sepanjang sejarah, sehingga pesan-pesan yang disampaikan haruslah sinergis-beriringan dengan cita-cita bangsa dan juga ikut meminimalisir ketika mulai muncul riak-riak konflik yang mengarah pada terganggunya hubungan antar sesama.
Di dalam demokrasi Pancasila, Negara (pemerintah) memiliki peranan penting untuk memastikan terciptanya politik yang dinamis, menjaga stabilitas keamanan setiap warga, dan memastikan kembali semua tahapan sudah sesuai dengan mekanisme Pancasila. Hal ini berdampak pada tegaknya hukum yang berkeadilan serta merta Negara tidak menjadi alat atau perwakilan satu golongan semata. Pada Pilkada DKI Jakarta 2017, stigma negatif begitu kencang ditudingkan kepada pemerintah bahkan dugaan kriminalisasi terhadap Ulama dan aktivis juga dianggap bagian konspirasi pemerintah yang berkoalisi dengan pemodal. Kedepan, asumsi negatif tersebut tidak lagi muncul memperkeruh suasana demokrasi yang terus menerus dikemas dengan baik, tentu hal itu menjadi tanggung-jawab sekaligus beban pemerintah dalam memberi pelajaran yang berharga bagi rakyatnya. Salah satu cara adalah dengan berlaku seadil-adilnya dan yang paling penting menjadi pengayom semua golongan.
