Jakarta, Obsessionnews – Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengungkapkan, fenomena kenaikan harga beras selalu terjadi hampir setiap tahun. Biasanya kenaikan itu terjadi satu bulan sebelum panen raya dimana para petani sudah berharap akan mendapat keuntungan yang besar dari hasil panenya. Namun justru sebaliknya, kenaikan harga beras itu menjadi petaka bagi para petani.
Hal ini disebabkan lantaran pada saat beras itu naik, maka akan dimunculkan opini bahwa persediaan beras di Bulog menipis, sehingga pemerintah bisa merencanakan untuk melakukan impor beras dengan harga murah. Kondisi ini menurut Daniel akan merugikan petani, karena hasilnya panenya tidak laku dengan adanya impor beras besar-besaran.
“Persoalan harga beras melambung selalu berulang dari tahun ketahun selalu terjadi sebulan sebelum panen raya. Kejadian dilakukan secara sistemik dan terstruktur yang sengaja dikondisikan untuk impor beras,” ungkap Daniel di DPR, Kamis (26/2/2015).
Untuk itu, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyarankan agar Bulog melakukan operasi pasar di berbagai daerah. Operasi itu bisa dilakukan ditingkat swasta dan juga pemerintah. Tujuannya untuk memastikan berapa persediaan beras di Indonesia yang masih tersisa, apakah cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat beberapa bulan kedepan.
Selain operasi pasar juga dibutuhkan untuk mengatahui apakah ada permainan pengusaha besar yang sempat disebut jumlahnya ada delapan. Pengusaha ini biasa disebut sebagai kartel yang bisa mengendalikan harga beras sewaktu-waktu. ”Bagaimanapun impor harus distop. Bulog harus melakukan operasi pasar. Karena bisa jadi ada oknum yang bermain ditingkat swasta maupun pemerintah,” tegasnya.
Sementara itu anggota Komisi VI DPR M Sarmudji mengatakan, operasi pasar tidak mungkin bisa terjadi kalau Bolog tidak mendapat persetujuan dari Kementerian Perdagangan. Ia justru mencurigai kenaikan beras jangan-jangan memang dimainkan oleh orang dalam dari Bulog sendiri, yang bekerjasama dengan pihak swasta. Atau dari pemerintah dalam hal ini Kemendag.
“Bulog bisa melakukan operasi pasar kalau ada izin dari Kementerian Perdagangan. Kalau ternyata ada permainan juga di Kemendag, nanti bisa saja ada yang minta tolong jangan dimainkan dulu seminggu,” tandasnya di DPR.
Menurut Sarmudji kenaikan beras tidak masuk akal jika dikaitkan dengan minimnya pasokan beras di Bulog. Sebab, ia mengaku sudah ada anggota Komisi VI yang melakukan sidak ke Bulog Jawa Timur dan hasilnya mengejutkan, persediaan beras di Bulog masih cukup untuk 14 bulan kedepan, khususnya distribusi wilayah Jatim. ”Bulog ini belum bisa mengendalikan pasokan beras di pasar,” bebernya.
Misalnya saja politisi Partai Golkar itu mengatakan, beras raskin untuk bulan Januari 2015 saja sampai saat ini belum dikeluarkan. Padahal ini sudah masuk Februari akhir. “Harusnya kan jatah untuk Januari sudah dikeluarkan bulan kemarin, ini sudah masuk akhir Februari sebentar lagi Maret. Jadi pengeluaran baras di Bulog nggak pernah stabil,” ungkapnya pula. (Albar)
