Minggu, 3 Maret 24

Benarkah KPK Sekarang Dijadikan Alat Politik Penguasa?

Benarkah KPK Sekarang Dijadikan Alat Politik Penguasa?
* Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/Spt)

Obsessionnews.com – Heboh! Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo di Kompas TV, Kamis (30/11/2023), membocorkan pembicaraan dia dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang kasus korupsi e-KTP yang  melibatkan Setya Novanto beberapa tahun lalu. Menurutnya, Jokowi memanggilnya ke Istana Negara, lalu Jokowi marah dan meminta dia untuk tidak mengusut kasus  korupsi Setya Novanto, pada pertemuan tersebut.

Namun, Ketua KPK periode 2015-2019 ini menyatakan kepada Jokowi tidak bisa mengubah posisi pertersangkaan Setya Novanto, karena UU KPK sebelum revisi 2019, setelah “sprindik” dikeluarkan maka kasus tidak bisa dihentikan, bahkan oleh presiden sekalipun. Tampaknya Agus berani bicara karena dia kecewa dengan situasi KPK saat ini, di mana ketua KPK Firli Bahuri menjadi tersangka kasus pemerasan mantan menteri. KPK pun sekarang bisa jadi alat politik penguasa.

Sejak jabatan Ketua KPK dipegang Firli Bahuri di era Presiden Jokowi, diduga pimpinan KPK dijadikan alat kekuasaan rezim penguasa. Meski pengakuan Agus terlambat, tapi bisa dijadikan langkah awal untuk membongkar tudingan publik bahwa KPK sekarang sudah jadi alat politik penguasa. Ternyata revisi UU KPK menjadikan lembaga yang semula superbody ini sekarang bisa dikendalikan oleh presiden.

Waktu itu KPK sudah menetapkan Setya Novanto tersangka korupsi pada tiga ninggu sebelum Agus dipanggil Presiden Jokowi. Sedangkan KPK penyidik yang tidak memiliki perangkat hukum SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) seperti halnya Polri dan Kejaksaan. Oleh karena itu, Agus menyatakan hal itu ke Jokowi, sehingga KPK  tidak bisa menghentikan penyidikan yang sedang berlangsung.

Karena KPK tak bisa menghentikan perkara/mancabut status tersangka, maka diduga Presiden bersama DPR untuk melakukan revisi UU KPK. antara lain SP3 semula tak ada menjadi ada. “Juga KPK di bawah presiden. Karena, waktu itu mungkin pikiran Presiden: Ini ketua KPK diperintah presiden kok nggak mau,” cerita Agus saat bertemu Presiden Jokowi.

Entah revisi UU KPK pada tahun 2019 tersebut inisiatif DPR atau pemerintah, tampaknya revisi ini berujung pada pelemahan KPK, di antarnya KPK di bawah Presiden alias menjadi semacam “lembaga eksekutif”.

Ternyata tak hanya Agus Rahardjo yang pernah kena marah Presiden Jokowi. Sudirman Said mantan Menteri ESDM di era Jokowi juga pernah ditegur Jokowi ketika melaporkan mantan ketua DPR Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait kasus ‘papa minta saham’ yang sempat ramai di publik pada tahun 2015.

Menurut Sudirman, saat dirinya melaporkan kasus Setya Novanto ke MKD DPR, Presiden sempat marah. “Saya ditegur keras, dituduh seolah-olah ada yang memerintahkan atau ada yang mengendalikan,” beber Sudirman.

Yang jelas, duganya, revisi UU KPK bagian dari serangan sistematis. “Sekarang kita baru ada keyakinan bahwa itu sesuatu yang sistemik. Jadi mulai kan sebetulnya usaha merevisi UU KPK sejak dulu akan dilakukan oleh DPR, tapi tidak pernah ada, tidak pernah ditunaikan oleh presiden kecuali Presiden Jokowi,” papar Sudirman.

Namun, pihak Istana membantah pernyataan Agus Rahardjo yang menyebut bahwa revisi UU KPK merupakan imbas dari ketidaksukaan Presiden Jokowi terhadap pesngusutan kasus korupsi e-KTP. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan bahwa Presiden Jokowi justru terus berkomitmen mendorong penguatan KPK.

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhamad Isnur menduga kuat Presiden Jokowi melakukan penghalang-halangan penegakan hukum (Obstruction Of Justice) pada kasus tindak pidana korupsi. Hal itu berdasarkan pengakuan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo yang mengaku bahwa Jokowi pernah memerintahkan KPK untuk menghentikan kasus korupsi e-KTP.

Menurut dia, tindakan Jokowi menghalang-halangi penyidikan tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana serius. Tindakan obstruction of justice adalah tindakan yang menabrak dan berkontradiksi dengan UUD RI. Pada Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa obstruction of justice ialah tindakan setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap terangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.

“Ini merupakan tindakan penghinaan pada pengadilan karena menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum,” jelas Isnur Sabtu (2/12/2023).

Seiring dengan terbukanya kasus tersebut, lanjutnya, KPK perlu segera melakukan penyidikan lebih lanjut terkait dengan dugaan keterlibatan Presiden Jokowi dalam kasus korupsi e-KTP. Terlebih jika hal tersebut dilakukan secara langsung oleh presiden sebagai seorang kepala negara dan pemerintahan, perbuatan tersebut dapat mengarah pada pelanggaran Pasal 7B UUD 45.

Dalam pasal tersebut berbunyi “Melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”

Pengakuan Agus Raharjo ini juga menyingkap upaya sistematis pelemahan dan penghancuran KPK. Dari kelemahan KPK maka lembaga anti korupsi tersebut bisa dijadikan alat politik penguasa. Dari pengakuan Agus ini pula, semua dugaan publik bahwa KPK tidak independen bisa dibongkar semua. (Red)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.