Minggu, 25 Agustus 19

Belum Ada Transportasi Memadai Jadi penyebab Kisruh Antar Angkutan

Belum Ada Transportasi Memadai Jadi penyebab Kisruh Antar Angkutan
* Aksi mogok supir angkot hingga berujung bentrokan dengan ojek online di Bogor, Jawa Barat.

Jakarta, Obsessionnews.com – Pengamat Transportasi Aditya Dwi Laksana menilai penyebab utama kisruh antara onjek online dengan angkutan konvensional karena pemerintah belum mampu menyediakan sarana transportasi publik yang memadai. Transportasi yang ada saat ini masih kategori seadanya, sehingga masyarakat lebih memilih sendiri kebutuhan transportasinya.

“Artinya bahwa masyarakat belum mendapatkan transportasi publik yang baik, transportasi yang sekarang ada masih kategori seadanya,” kata Aditya di Jakarta, Kamis (23/3/2017).

Aditya mengakui angkutan konvensional, seperti angkutan kota, bus, mikrolet maupun taksi akan sulit bersaing dengan ojek online, karena jenis transportasi dalam jaringan (daring) ini mudah diakses, murah dan efektif, walaupun ojek online diketahui bukan merupakan salah satu angkutan yang berkeselamatan.

“Yang kelebihan online tarifnya lebih murah dan lebih mudah diakses,” tukasnya.

Jadi menurut dia, kalau pun pemerintah belum bisa menyediakan transportasi publik yang baik, maka pemerintah harus mampu menyediakan mekanisme yang memberikan kesetaraan perlakukan antara angkutan konvensional dengan angkutan online.

“Artinya supaya pengemudi angkutan konvensional tidak merasa terpinggirkan atau dianaktirikan bahkan hajat hidup mereka berkurang karena seolah-olah kendaraan online itu, seolah-olah difasilitasi atau dibiarkan sehingga makin berkembang,” kata Aditya.

Karena itu, Aditya mendorong supaya pemerintah dan DPR segera merevisi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek. Di mana dalam aturan itu harus memperketat syarat bagi transportasi online supaya adanya kesetaraan dengan angkutan konvensional.

“Sehingga mereka yang online mendapatkan kewajiban yang sama dengan plat kuning. Misalnya harus uji KIR, SIM-nya A umum, harus ada ketentuan membayar pajak, berbadan hukum, STNK harus atas nama perusahaan. Itu sebetulnya upaya-upaya supaya ada kesetaraan perlakukan,” ucap Adiyta. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.