Begal APBD vs Begal Lahan
Oleh: Salamuddin Daeng
Pertarungan ‘membegal’ APBD DKI Jakarta yang berujung pada perkelahian Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (AHOK) versus pihak DPRD DKI, ternyata bersumber dari komitmen pelaksanaan proyek E-Budgeting dalam tata kelola anggaran APBD DKI Jakarta. APBD DKI yang disetujui DPRD sesuai UU Keuangan Daerah tidak ditindaklanjuti AHOK.
AHOK berkeyakinan E-Budegtinglah yang harus digunakan. Kalau tidak, APBD DKI akan ‘dibegal’ oleh DPRD. APBD versi AHOK inilah yang dikirim ke Mendagri, meski konsekuensinya melanggar UU.
Apa E-Budgeting ? Adalah program standarisasi pengelolaan anggaran amanat pemberi utang kepada Indonesia seperti Bank Dunia (World Bank), Asian Development Bank (ADB) untuk mendukung e-office system. Proyek ini juga dibiayai utang Official Development Assistance (ODA).
Tujuan agar Indonesia dapat membayar utangnya secara berkelanjutaan. Selain itu, membuka ruang swasta khususnya asing untuk memakai APBD dan investasi dalam mega proyek yang dijamin oleh APBD. Proyek ini satu paket dengan Proyek e-Government dan e-Processing. Di DKI Jakarta proyek E-Budgeting dimulai tahun 2000.
Program ini diperkuat dengan Instruksi Presiden No. 6/2001 Tentang Telekomonikasi, Media dan Informasi dan UU 11/2008 tentang Transaksi Elektronik. Tahun 2012 pemerintah mengalokasikan Rp 2,2 triliun untuk membiayai proyek proyek ini. Namun hingga saat ini proyek E-Budeting dinilai gagal, baik dalam memberantas korupsi, apalagi meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Proyek E – Budeting hanya sukses menyerahkan APBD untuk perusahaan swasta dan asing melalui mega proyek ratusan triliun seperti Pengadaan Bus Transjakarta, Mega proyek MRT, Monorel, dan berbagai mega proyek pengerukan sungai, drainase, reklamasi pantai dan lain-lain, di DKI Jakarta.
Konflik antara DPRD vs AHOK adalah pertarungan antara “begal” lokal seperti yang dituduhkan AHOK melawan “begal” internasional besar asing yang didukung Pemda DKI, yang ingin menyantap habis APBD DKI beserta mega proyek yang dijamin APBD DKI. Selamat bertarung! [#]
*) Salamuddin Daeng – Pengamat Asosiasi Ekonomi Politik (AEPI) dan Peneliti The Indonesia for Global Justice (IGJ)
