Oleh: Lukman Hakiem, Peminat Sejarah
PERKEMBANGAN politik di Tanah Air, sejak Presiden Sukarno mencanangkan konsepsinya mengenai demokrasi terpimpin, berubah pesat. Kalangan politisi dan militer di daerah yang tidak menyetujui Konsepsi Presiden lantaran mengikutsertakan kaum komunis, ditambah terjadinya ketimpangan ekonomi, bersekutu di dalam suatu gerakan yang kemudian melahirkan Perjuangan Semesta (Permesta) di Sulawesi dan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera.
Mendahului pembentukan PRRI, di Padang pada 10 Februari 1958, Letnan Kolonel Ahmad Hussein menyampaikan “Piagam Perjuangan Menyelamatkan Negara”.
Inti Piagam tersebut ialah:
1. Menuntut supaya dalam 5 X 24 jam sejak tuntutan ini diumumkan, Kabinet Djuanda mengembalikan mandat kepada Presiden/Pejabat Presiden, dan Presiden/Pejabat Presiden mengambil kembali mandat Kabinet Djuanda.
2. Supaya Hatta dan Hamengku Buwono IX ditunjuk untuk membentuk satu Zaken Kabinet Nasional.
3. Berseru kepada Bung Hatta dan HB IX agar jangan sekali-sekali menolak tanggung jawab ini.
4. Menuntut kepada DPR dan para pemimpin rakyat supaya dengan sungguh-sungguh memungkinkan Hatta-HB IX membentuk kabinet.
5. Menuntut kepada Presiden Sukarno supaya bersedia kembali mematuhi kedudukannya sesuai dengan konstitusi, dan memberi kesempatan sepenuhnya kepada Hatta-HB IX untuk membentuk kabinet.
6. Apabila tuntutan 1 dan 2 tidak dipenuhi maka sejak saat itu kami terbebas dari wajib taat kepada Dr. Ir. Sukarno sebagai Kepala Negara.
Telegram kepada Letkol Ahmad Husein
BAGAIMANA sikap Masyumi terhadap pergolakan daerah itu?
Partai Masyumi menyatakan, baik pembentukan Kabinet Karya — yang dibentuk oleh warga negara Dr. Ir. Sukarno atas mandat dari Presiden Sukarno — maupun pembentukan PRRI sama-sama inkonstitusional.
Sejak saat-saat genting menjelang Proklamasi PRRI, pimpinan Masyumi, baik sendiri maupun bersama pimpinan partai lain,
dengan sepengetahuan Pemerintah, telah melakukan berbagai usaha guna mencegah Proklamasi PRRI.
Pada tanggal 15 Februari 1958, pimpinan Partai Nasional Indonesia (Soewirjo dan Manuaba), Masyumi (H. Soekiman Wirjosandjojo dan Anwar Harjono), Partai Nahdlatul Ulama (K.H. Masjkur, K.H.M. Dachlan, Imron Rosjadi, dan A.A. Tanaman), Partai Syarikat Islam Indonesia (Anwar Tjokroaminoto dan Harsono Tjokroaminoto), dan Partai Rakyat Indonesia (Soetomo alias Bung Tomo) mengirim telegram kepada pimpinan Dewan Perjuangan, Letnan Kolonel Achmad Husein.
Telegram pemimpin lima partai politik plus Partai Katolik itu pada pokoknya meminta kepada pemimpin Dewan Perjuangan “supaya Saudara jangan bertindak apa-apa lebih dulu. Kami sedang berusaha supaya DPR menjadi perantara untuk mencari jalan penyelesaian.”
Dasar Politik Masyumi
SEBELUM bersama-sama lima partai lain mengirim telegram kepada Letkol Ahmad Husein, Masyumi mengeluarkan pernyataan yang ditandatangani oleh H. Soekiman Wirjosandjojo (Wakil Ketua I) dan H.M.Yunan Nasution (Sekretaris Umum).
Sesudah menyatakan rasa syukur dan terima kasih karena telah diberi kesempatan untuk bertukar pikiran dengan berbagai pihak yang berwenang, dan mengkonstatir terdapat kesamaan pandangan dalam melihat perkembangan keadaan, Masyumi menyampaikan pendiriannya.
Masyumi menegaskan kembali dasar-dasar politik yang dilaksanakannya selama ini, yaitu:
1. Mengembalikan kedudukan Undang-Undang Dasar.
2. Mengembalikan ketertiban hukum dan demokrasi.
3. Menjaga jangan sampai daerah-daerah melepaskan dirinya dari ikatan Negara Republik Indonesia.
4. Meyakinkan bahwa kekerasan senjata tidak akan membawa penyelesaian.
Masyumi mengakhiri statemennya dengan narasi berikut ini:
“Maka Pimpinan Partai Masyumi terus menerus berusaha untuk menemui satu jalan yang dapat ditempuh bersama oleh pusat dan daerah untuk menyelamatkan negara ini, dan dalam taraf sekarang ini mengajak dengan sungguh-sungguh kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk segera mengambil langkah bersama yang nyata untuk menghindarkan terjadinya sesuatu yang tidak bisa dipulihkan lagi.”
Sebagai tindak lanjut dari statemennya, Masyumi melakukan kontak intensif dengan Pejabat Presiden Mr. Sartono, Perdana Menteri Djuanda, Wakil Perdana Menteri Mr. Hardi dan K.H. Idham Chalid, KSAD Jenderal Nasution, mantan Wakil Presiden Mohammad Hatta, serta para pemimpin partai politik: PNI (Soewirjo), NU (K.H.M. Dachlan), Partai Katolik (I.J. Kasino), Partai Kristen Indonesia (A.M. Tambunan), dan lain-lain.
Kontak-kontak yang sangat luas itu dilakukan oleh Soekirman Wirjosandjojo, Prawoto Mangkusasmito, K.H. Faqih Usman, Mohamad Roem, Zainal Abidin Ahmad, dan lain-lain.
Semua ikhtiar Masyumi itu diapresiasi, baik oleh PM. Djuanda dalam pidato di DPR, maupun oleh Presiden Sukarno dalam pidato saat menerima kembali jabatannya dari Pejabat Presiden Mr. Sartono.
Membubarkan Diri dan Menggugat
UJUNG cerita PRRI sudah diketahui bersama.
Meskipun dicegah oleh Bung Hatta dan Rektor Universitas Indonesia (UI) Prof. Bahder Djohan, Jenderal Nasution tetap melakukan serangan militer ke basis PRRI di Sumatera Barat.
Prof. Bahder diminta Nasution untuk tutup mulut. Dia berjanji akan menyelesaikan PRRI dalam hitungan pekan. Fakta membuktikan, PRRI diselesaikan Nasution bukan dalam hitungan pekan, melainkan dalam hitungan tahun.
Dampak pergolakan daerah menimpa Masyumi. Karena keterlibatan tiga tokohnya: M. Natsir, Sjafruddin Prawira, dan Burhanuddin Harahap, Masyumi secara kelembagaan dituduh terlibat dalam pergolakan daerah
Dan karena Masyumi menolak untuk mengutuk Natsir, Sjafruddin, dan Burhanuddin, maka Masyumi diperintahkan untuk membubarkan diri atau dibubarkan dan dinyatakan sebagai partai terlarang.
Masyumi memilih alternatif pertama: membubarkan diri. Seraya menyatakan membubarkan diri, Masyumi menggugat Pemerintah. Pada tingkat pertama, pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara Masyumi melawan Pemerintah. Masyumi naik banding. Sampai rezim Sukarno jatuh, proses banding Masyumi tidak pernah terdengar kabar beritanya.
Tidak keliru jika dikatakan pembubaran Masyumi belum berkekuatan hukum tetap.
Cerita Mohammad Natsir
PERTANYAANNYA, mengapa Natsir dan kawan-kawan ikut PRRI?
Pada satu kesempatan, Natsir menuturkan bahwa pada saat itu Indonesia menghadapi dua hal yang mengkhawatirkan.
Pertama, komunis masuk istana; kedua, pecahnya Indonesia.
Natsir melihat komandan militer di daerah-daerah masing-masing jalan sendiri. Malah ada yang pergi ke CIA, Amerika; mengadakan hubungan, mendapat senjata, malah dapat kapal terbang.
“Nanti kalau Aceh juga mencari ke tempat lain, bagaimana. Jadi, ada bermacam-macam risiko. Indonesia akan terpecah belah,” kata Natsir.
Maka empat tokoh Masyumi yaitu Natsir, Sjafruddin, Burhanuddin, dan Faqih Usman, kemudian bertemu secara diam-diam. Mengapa diam-diam? Sebab jika dikemukakan kepada publik, akan banyak orang tahu.
Supaya Indonesia tidak terpecah belah, diputuskan untuk menemui para pemimpin militer.
“Tetapi, hal itu tergantung para komandan militer itu. Maukah mereka kami campuri secara politis?”
Keempat tokoh itu berpendapat, daripada melihat Indonesia hancur lebur, biarlah dicoba pendekatan lain.
“Saya, Pak Sjaf, dan Pak Bur sepakat, biarlah kita korbankan pribadi-pribadi kita. Masyumi jangan terbawa. Prawoto tidak kami beritahu.”
Risiko itu diambil Natsir, Sjafruddin, dan Burhanuddin justru untuk keutuhan Indonesia, dan untuk menjaga agar Indonesia jangan masuk komunis.
Setelah mendapat persetujuan dari para komandan militer, Natsir dan kawan-kawan, datang. “Kami datang untuk mencari jalan penyelesaian. Bukan untuk memberontak,” gagas Natsir seraya menambahkan, bahwa misinya mempersatukan para perwira militer itu berhasil.
Untuk persatuan nasional, rapat para perwira militer dengan politisi sipil itu menyepakati usul Bung Karno tetap sebagai Presiden. Bung Hatta menjadi Perdana Menteri, dan Sultan HB IX sebagai Wakil Perdana Menteri.
Agar Indonesia tidak terpecah belah, diusulkan supaya ada otonomi daerah.
Jawaban Pemerintah atas tuntutan itu ialah bom. Dibomnya Painan. Sesudah Painan dibom, perasaan bertambah luka. Susah menyembuhkan luka itu.
Sukarno: PKI Pelopor Kekuatan Revolusi
APAKAH jika Natsir, Sjafruddin, dan Burhanuddin tidak datang ke Sumatera Barat, Masyumi tidak akan dipaksa membubarkan diri?
“Mungkin saja,” kata Natsir, “tetapi kami merasa, untuk apa ada Masyumi jika hanya untuk menuruti kemauan Sukarno. Kalau Masyumi ada sekadar untuk menuruti kemauan Sukarno, mengganti orang-orangnya dengan orang-orang Sukarno, dan mau menerima Nasakom, kami tidak rela.”
Natsir yakin, alasan utama pembubaran Masyumi ialah karena Masyumi tidak mau menerima Nasakom. Alasan kedua, karena dirinya dan kawan-kawan ikut PRRI.
Keyakinan Natsir secara tidak langsung dibenarkan oleh Sukarno.
Beberapa pekan menjelang dilengserkan dari kursi kepresidenan, ilmuwan politik Bernhard Dahm bercakap-cakap dengan Bung Karno.
“Mengapa Anda tidak mau membubarkan PKI?” tanya Dahm.
“Kita tidak dapat menghukum suatu partai secara keseluruhan karena kesalahan beberapa orang,” jawab Presiden Sukarno.
Dahm lalu mengingatkan Sukarno bahwa dia telah melakukannya pada 1960 saat melarang Masyumi dan PSI dengan alasan pemimpin kedua partai itu tidak menghukum anggota-anggotanya yang terlibat dalam PRRI.
“Masyumi dan PSI,” jawab Sukarno, “telah merintangi penyelesaian revolusi kami. Akan tetapi, PKI merupakan pelopor kekuatan-kekuatan revolusi. Kami membutuhkannya bagi pelaksanaan keadilan sosial dan masyarakat yang makmur.”
Dengan jawaban Sukarno kepada Dahm, jelaslah duduk perkaranya.[]
