Senin, 23 Mei 22

Bayar Utang Lapindo, Ical Disarankan Jual TV One

Bayar Utang Lapindo, Ical Disarankan  Jual TV One

Jakarta, Obsessionnews – Komisi VII DPR RI Inas Nasrullah Zubir mendesak pemerintah harus mencabut izin aktivitas pertambangan PT Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim), menyusul perusahaan bermasalah ini berencana melakukan kembali pengeboran disekitar daerah terdampak lumpur Lapindo.

Inas khwatir pengeboran akan membuat tanah di sekitar lokasi amblas dan menyebabkan bencana lumpur yang sama seperti sebelumnya. Hal ini sesuai dengan prediksi Ketua Pusat Studi Bencana Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Amin Widodo yang menyatakan, amblesnya lokasi lumur Lapindo hanya menunggu waktu.

“Jika kegiatan exploitasi ini bertujuan untuk membayar hutang talangan ganti rugi kepada pemerintah, maka pemilik Lapindo Brantas yaitu Bakrie (Aburizal Bakrie atau ARB), sebaiknya menjual saja TV One untuk melunasi utang tersebut,” kata Inas Nasrullah, saat dihubungi, Minggu (10/1/2016).

Dia melanjutkan, ‎hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kedalaman dangkal di wilayah Kabupaten Sidoardjo sering dijumpai struktur geologi berupa perlipatan, patahan, dan rekahan yang berpotensi menyemburkan lumpur panas.

“Jadi, janganlah kita bermain-main dengan alasan menghormati kontrak, sementara lampu kuning terhadap explorasi dan exploiasi sudah dinyalakan dimana bencana kedua sudah mengintip dibalik kontrak tersebut,” tegasnya.

“Persoalannya, apakah Lapindo Berantas mau bertanggung jawab jika terjadi bencana kedua? Padahal ganti rugi bencana lapindo saja ditalangi oleh Pemerintah dan bahkan di era SBY pernah mampir di APBN,” imbuhnya.

Belum lagi, ungkapnya, info yang diperoleh dari Kepala SKK Migas adalah izin exploitas di Tanggulangin belum diberikan. Apabila izin belum diberikan, tapi Lapindo Brantas sudah mengeluarkan biaya untuk exploitasi, maka sudah dipastikan bahwa SKK Migas sudah memberikan sinyal kepada Lapindo Brantas.

“Selain itu juga Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sudah diterbitkan oleh Pemda,” ungkapnya. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.