Rabu, 30 November 22

Bawaslu Imbau KPU 5 Hal Soal Rekrutmen PPK dan PPS

Bawaslu Imbau KPU 5 Hal Soal Rekrutmen PPK dan PPS
* Gedung Bawaslu RI. (Foto: Kapoy/obsessionnews)

Obsessionnews.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menghimbau KPU untuk memerhatikan beberapa hal dalam pembentukan Badan Adhoc, yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di tingkat kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat kelurahan/desa.

Hal itu disampaikan Bawaslu dalam keterangan tertulisnya yang diterima obsessionnews.com, Jumat (25/11/2022).

Baca juga: Bawaslu Bakal Bentuk Panwascam dalam Waktu Dekat

“Imbauan disampaikan agar dalam pelaksanaannya, proses perekrutan tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian, juga sebagai bentuk pencegahan terhadap berbagai kerawanan dan pelanggaran selama proses berlangsung,” tulis Bawaslu dalam rilisnya.

Tak hanya itu, imbauan Bawaslu juga disampaikan kepada KPU agar selanjutnya KPU mengimbau seluruh jajaran struktur di bawahnya sampai tingkat kabupaten/kota untuk memerhatikan beberapa hal.

Pertama, Bawaslu mengimbau KPU agar memerhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, keadilan, dan kemandirian calon yang ikut mendaftar rekrutmen yang diselenggarakan.

Kedua, Bawaslu mengimbau KPU untuk menyebarluaskan informasi pembentukan PPK dan PPS di berbagai media, baik media konvensional maupun media digital. Sehingga, masyarakat yang sudah memenuhi syarat bisa menyiapkan diri untuk mengikuti rekrutmen.

Baca juga: Bawaslu Rekomendasikan KPU untuk Perhatikan Pemilih Kelompok Rentan

Ketiga, KPU diimbau untuk memerhatikan ketepatan waktu pembentukan PPK dan PPS sebagaimana jadwal tahapan yang sudah ditetapkan KPU melalui PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Bawaslu juga mengingatkan KPU, untuk memastikan PPK dan PPS yang terpilih agar sesuai dan memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur perundang-undangan, yakni:

1. Warga negara Indonesia;
2. Berusia paling rendah 17 tahun;
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
5. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu lima tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
6. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
7. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
8. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Terakhir, Bawaslu akan mengawasi tahapan pembentukan Badan Adhoc KPU tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. (Poy)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.