Minggu, 29 Januari 23

Bawaslu Harap Adanya MoU Dapat Netralisir PNS Dalam Pilkada

Bawaslu Harap Adanya MoU Dapat Netralisir PNS Dalam Pilkada

Jakarta, Obsessionnews – Penandatanganan MoU antara Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Badan kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemekpolhukam) diharapkan dapat mendorong efektivitas penegakan hukum bagi PNS yang terlibat dalam politik praktis pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak.

Pimpinan Bawaslu Nasrullah mengatakan Bawaslu, KASN, BKN, dan Kemenpolhukam akan tetap mengarah pada MoU tetapi lebih kepada pendekatan substantif.

“MoU akan mengatur mengenai bagaimana Bawaslu menindaklanjuti temuan tersebut (dugaan keterlibatan PNS dalam pilkada),” ujar Nasrullah di Gedung Bawaslu, Jakarta, Sabtu (12/9/2015).

Nasrullah menyampaikan, MoU tersebut penting mengingat Bawaslu tidak memiliki wewenang untuk menindak PNS yang terlibat secara aktif dalam pilkada. Padahal, Undang-Undang jelas melarang keterlibatan PNS dalam penyelenggaraan pilkada.

Di sisi lain, Bawaslu menemukan banyak keterlibatan PNS dalam penyelenggaraan pilkada di daerah. Misalnya, saat deklarasi pasangan calon dan saat proses pendaftaran pasangan calon di KPU.

Tetapi, atas keterlibatannya, PNS yang bersangkutan hanya diberi sanksi administratif berupa teguran oleh atasan langsungnya. Masalahnya, seringkali kan justru atasannya ini diuntungkan dengan keterlibatan PNS yang bersangkutan.

“Apa mungkin dia masih mau memberi sanksi pada orang yang menguntungnkannya,” tutur Nasrullah.

Ia menambahkan, dalam pengawasan penyelenggaraan pilkada, Bawaslu berurusan dengan peserta pemilihan. Sedangkan, pihak lain yang terlibat namun bukan peserta pemilihan menjadi tanggung jawab lembaga terkait seperti KASN.

“Maka dari itu ingin berkoordinasi dengan lembaga yang terkait dengan upaya penindakan terhadap ASN yang melanggar ini,” katanya.

Sebelumnya, lanjut Nasrullah, KASN telah sepakat untuk bekerja sama dan membentuk payung hukum berupa MoU untuk meneggakan netralitas PNS dalam penyelenggaraan pilkada. Namun, dia juga berharap ada masukan dari pihak terkait lainnya seperti Menedagri, Kemenpan-RB, BKN dan Kemenkopolhukam. (Purnomo)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.