Selasa, 27 September 22

Bawa Uang Kertas Asing Lebih 1 M Terancam Denda 10 Persen

Bawa Uang Kertas Asing Lebih 1 M Terancam Denda 10 Persen
* Ilustrasi uang kertas asing.

Jakarta, Obsessionnews.com – Bank Indonesia (BI) menganggap perlu penyesuaian pengaturan terkait sanksi atas pelanggaran ketentuan pembawaan uang kertas asing (UKA) ke dalam dan ke luar daerah pabean Indonesia. Hal itu dilakukan dengan pertimbangan untuk mencapai dan memelihara tingkat kestabilan nilai rupiah.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Agus Martwardojo telah menandatangani Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 20/2/PBI/2018 tentang Perubahan Atas PBI Nomor 19/7/PBI/2017 tentang Pembawaan Uang Kertas Asing ke Dalam dan Keluar Daerah Pabean Indonesia.

Dalam PBI itu ditegaskan, setiap orang dilarang melakukan pembawaan UKA dengan jumlah yang nilainya paling sedikit setara dengan Rp 1 miliar. Larangan sebagaimana dimaksud tidak berlaku bagi Badan Berizin, yaitu Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penyelenggara Valuta Asing (KUPVA) Bukan Bank.

“Badan Berizin sebagaimana dimaksud setiap akan melakukan Pembawaan UKA dengan jumlah yang nilainya paling sedikit setara dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), wajib memperoleh Persetujuan Pembawaan UKA, dan dilarang melakukan Pembawaan UKA melebihi persetujuan untuk setiap Pembawaan UKA,” bunyi Pasal  7 ayat 1 dan 3 PBI ini, seperti dikutip Obsessionnews.com, Rabu (14/3/2018).

Dalam pasal berikutnya disebutkan, untuk mendapatkan Persetujuan Pembawaan UKA sebagaimana dimaksud, Badan Berizin mengajukan permohonan Persetujuan Pembawaan UKA kepada Bank Indonesia, dilengkapi dengan proyeksi kebutuhan UKA per mata uang dan detail rencana Pembawaan UKA untuk periode Pembawaan UKA yang bersangkutan.

BI, menurut PBI ini, dapat menolak permohonan Persetujuan Pembawaan UKA dari Badan Berizin sebagaimana dimaksud berdasarkan pertimbangan, yakni peruntukan Pembawaan UKA, aspek historis Pembawaan UKA, kondisi makro ekonomi, dan/atau pertimbangan lainnya.

Menurut PBI ini, penetapan konversi UKA ke dalam mata uang rupiah yang terkait dengan ambang batas Pembawaan UKA sebagaimana dimaksud menggunakan nilai kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Dalam hal mata uang asing yang digunakan dalam Pembawaan UKA tidak terdapat dalam nilai kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan, menurut PBI ini, penetapan konversi mata uang asing tersebut dilakukan ke dalam dolar Amerika Serikat terlebih dahulu dengan menggunakan kurs jual pasar sebelum menggunakan nilai kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan.

“Setiap Orang yang melakukan pelanggaran atas ketentuan Pembawaan UKA sebagaimana dimaksud, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 10 persen dari seluruh jumlah UKA yang dibawa dengan jumlah paling banyak setara dengan Rp 300 juta,” bunyi Pasal 19 PBI ini.

Adapun Badan Berizin yang melakukan Pembawaan UKA dengan jumlah yang nilainya paling sedikit setara dengan Rp 1 miliar dan tidak memiliki Persetujuan Pembawaan UKA, menurut PBI ini, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 10 persen dari seluruh jumlah UKA yang dibawa dengan jumlah paling banyak setara dengan Rp 300 juta.

Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud, PBI ini menegaskan bahwa Badan Berizin juga dikenakan sanksi administratif oleh Bank Indonesia berupa teguran tertulis, penghentian sementara Pembawaan UKA, pencabutan Izin Pembawaan UKA.

“Pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan disetor ke kas negara melalui akun penerimaan pabean lainnya,” bunyi Pasal 20B PBI ini. (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.