Kamis, 21 Oktober 21

Batalkan Pembangunan Pulau Palsu!

Batalkan Pembangunan Pulau Palsu!
* Pengamat politik Network for South East Asian Studies (NSEAS) Muchtar Effendi Harahap.

Jakarta, Obsessionnews.com –  Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada tahun  2016 merintis proyek reklamasi Teluk Jakarta. Ahok tak peduli meski banyak pihak yang menentangnya, karena proyek itu merugikan para nelayan.

Isu reklamasi Teluk Jakarta itu menjadi salah satu isu besar dalam kampanye Pilkada DKI 2017 yang diikuti tiga pasangan calon, yakni Agus Harimuti Yudhoyono (AHY)-Sylviana Murni,  Ahok- Djarot Syaiful Hidayat, dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Anies-Sandi terang-terangan menentang reklamasi Teluk Jakarta.

Anies Baswedan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Duet Ahok-Djarot tumbang dalam Pilkada DKI 2017. Pemenangnya adalah Anies-Sandi, yang kemudian dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI periode 2017-2022 pada Senin (16/10/2017). Setelah Ahok tak lagi berkuasa, pemerintah pusat melalui Kemenko Maritim mengambil alih proyek reklamasi Teluk Jakarta. Masyarakat menagih gubernur baru untuk merealisasikan janjinya pada kampanye  menghentikan reklamasi Teluk Jakarta .

Pengamat politik Network for South East Asian Studie(NSEAS) Muchtar Effendi Harahap menjelaskan konsep reklamasi itu mengandung dua pengertian. Pertama, penataan lahan di sepanjang pantai. Kedua, pembangunan pulau baru atau pulau palsu.

“Yang menjadi masalah dan polemik bukan reklamasi pantai, tetapi pembangunan pulau palsu. Anies tentu tidak membatalkan reklamasi pantai, karena memang dia tidak pernah janji membatalkan dan menyatakan menolak. Yang dia janjikan adalah batalkan pembangunan pulau palsu. Ini penting dipahami publik agar tidak salah pengertian tentang konsep reklamasi konteks DKI ini,” kata Muchtar ketika dihubungi Obsessionnews,com, Jumat (20/10).

Muchtar menegaskan Anies berani  menghentikan reklamasi seperti janjinya pada kampanye Pilkada 2017.  Anies berani kalau kalau hanya melawan kepentingan Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan dan konglomerat  Cina. Sebaliknya  Anies tidak berani, jika ada tekanan dari kelompok Jusuf Kalla (JK) yang mendukungnya  di Pilkada DKI.

“Kalau kelompok JK memperoleh kepentingan bisnis dengan reklamasi tersebut,  baru Anies tidak berani,” tandas Muchtar. (arh)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.