Sabtu, 4 Juli 20

Basuki Hariman Disebut sebagai Kartel Daging

Basuki Hariman Disebut sebagai Kartel Daging

Jakarta, Obsessionnews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap permainan jahat Direktur Utama Sumber Laut Perkasa dan PT Impexindo Pratama Basuki Hariman dalam impor daging. Basuki disebut sebagai kartel yang ingin monopoli bisnis daging di tanah air.

“Iya, dia itu kartel, lihat saja kita dapatkan 28 stempel di perusahaan mereka, penguasa daging sapi,” ungkap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di kantornya, Jakarta, Selasa (31/1/2017).

Basuki sebagai salah satu pihak yang mengajukan uji materi terhadap Undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan di Mahkamah Konstitusi. Maksud dari uji materi ini agar pihak Basuki bisa mendapatkan ijin dari Bulog untuk mengimpor daging.

“Basuki ini yang ingin memonopoli sehingga dengan adanya impor dari Bulog itu merasa tersaingi dan tidak bisa lagi menjual lebih mahal, itu itunya, makanya mereka meminta judicial review itu supaya dibolehkan Bulog untuk mengimpor dari negara yang dianggap belum 100 persen,” katanya.

Basuki bukan pemain baru di dunia impor daging. Namanya pernah dikaitkan dengan kasus suap kuota impor daging yang menjerat mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaq, dan koleganya Ahmad Fathanah. Namun pengusaha pemiliki 20 perusahaan itu lolos dari jeratan KPK.

“Kalau soal daging ini kan memang dia yang terlibat si pemberi ini adalah memang pada waktu kasus lama dulu juga dia pernah ditanyakan, pernah dimintai keterangan. Jadi oleh karena itu, maka kita lihat lagi dan ternyata masih menyangkut kasus itu,” ujar Syarif.

Penyidik KPK menangkap Basuki Hariman bersama dengan sekretarisnya NG Fenny, Kamaludin dan hakim konstitusi Patrialis Akbar, pada operasi tangkap tangan di Jakarta, Rabu (25/1/2017).

Basuki Hariman dan sekretarisnya, NG Fenny diringkus KPK karena diduga memberikan suap terhadap Patrialis dan rekannya, Kamaluddin. Suap terkait pengurusan perkara uji materi UU 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Mahkamah Konstitusi (MK). (Has)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.