Selasa, 28 September 21

Barnabas Suebu Jadi Tersangka Korupsi Proyek PLTA

Barnabas Suebu Jadi Tersangka Korupsi Proyek PLTA

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Gubernur Papua Barnabas Suebu sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Detailing Engineering Design Pembangkit Listrik Tenaga Air di Sungai Mamberamo tahun anggaran 2009-2010.

Barnabas menjabat sebagai Gubernur Papua tahun 2006-2011. Ia diketahui menjadi calon anggota legislatif terpilih 2014-2019 mewakili daerah pemilihan Papua.

“Penyidik menemukan dua alat bukti permulaan yang cukup dan disimpulkan diduga terjadi tindak pidana korupsi terkait Detailing Engineering Design PLTA di Sungai Mamberamo tahun anggaran 2009-2010,” ujar Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa (5/8/2014).

Bersama Barnabas, KPK juga menetapkan Jannes Johan Karubaba (JJK) selaku kepala dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua 2008-2011 dan Lamusi Didi sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Lamusi adalah Direktur Utama PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya, perusahaan swasta yang mengerjakan proyek pengadaan Detailing Engineering Design Pembangkit Listrik Tenaga Air di Sungai Mamberamo.

Penetapan ini setelah KPK melakukan serangkaian pemeriksaan dalam proses penyelidikan. Dalam proses pemeriksaan, penyidik KPK banyak yang diterbangkan ke Papua. KPK menduga telah terjadi penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh ketiga tersangka.

Penyalahgunaan kewenangan dimaksud terkait penunjukkan subkontraktor dari proyek tersebut. Apalagi, PT KPIJ diduga masih ada hubunganya dengan Barnabas Suebu yang ketika proyek berjalan menjabat sebagai Gubernur Papua.

KPK juga menduga PT KPIJ melakukan penggelembungan harga proyek yang nilai anggarannya Rp 56 miliar. Sehingga, merugikan keuangan negara mencapai Rp 36 miliar. “Pemeriksaan para terperiksa pada masa penyelidikan memang lebih banyak dilakukan di Papua,” jelas Johan.

KPK menjerat ketiga tersangka dengan pasal pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang (UU) No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal tersebut mengatur tentang perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Pelaku yang terbukti melanggar pasal tersebut terancam pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar. (Has)

 

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.