Minggu, 19 September 21

Bareskrim Anggap Pemeriksaan Sri Mulyani Sudah Cukup

Bareskrim Anggap Pemeriksaan Sri Mulyani Sudah Cukup

Jakarta, Obsessionnews – Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Victor Edison Simanjuntak menganggap pemeriksaan terhadap mantan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati terkait penandatangan surat  tentang tata cara pembayaran penjualan Kondensat dari BP Migas ke PT TPPI sudah cukup.

“Sudah selesai diperiksa sementara ini cukup. Saya sudah membaca hasil pemeriksaan ini dan sementara ini saya anggap cukup keterangan beliau. Karena cukup jelas penjelasan yang diberikan mengenai surat yang beliau tandatangani,” kata Victor di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (9/6/2015).

Menurut Victor, keputusan tersebut ditandatangani Sri Mulyani berdasarkan surat dari BP Migas No 011 tertanggal 12 januari 2009, tentang penunjukan langsung kepada TPPI yang setengah lebih sahamnya dimiliki pemerintah.

“Suratnya itu didasari dan mengutip surat dari BP Migas, dan surat itu menunjuk PT TPPI untuk menjual Kondensat,” katanya.

Sebab sudah ada penujukan langsung itulah, maka Sri Mulyani atas nama bendahara negara menandatangani mekanisme pembayaran Kondensat.”Karena sudah ditunjuk SM lalu hanya menyetujui cara pembayarannya. Jadi PT TPPI sudah ditunjuk oleh BP Migas lebih dulu,” tutur Viktor.

Dalam kasus dugaan korupsi ini, penyidik menemukan pelanggaran dalam proses penunjukan langsung penjualan kondensat TPPI yang dipasok dari BP Migas. Selain itu, TPPI juga diduga menyelewengkan kebijakan penjualan kondensat yang seharusnya dipasok ke Pertamina.

Hingga saat ini penyidik sudah memeriksa 30 saksi, baik dari pihak SKK Migas, PT TPPI dan Kementerian ESDM. Pada kasus ini, penyidik telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni DH, RP dan HW. Dari ketiga itu, hanya HW yang belum diperiksa karena mengaku sakit di Singapura.

Tak Terbukti Lakukan Pidana
Kepala Direktur ‎Tindak Pidana Ekonomi Khusus Victor Simanjuntak mengungkapkan, berdasarkan hasil penyelidikan telah disimpulkan bahwa mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi terkait kasus penjualan kodensat oleh BP Migas dan PT TPPI.

“Sejauh ini tidak ditemukan adanya unsur tindak pidana pada Bu Sri Mulyani,” ujarnya di Bareskrim, Selasa (9/6/2015).

Padahal dugaan awal Sri Mulyani disebut-sebut terlibat dalam kasus tersebut. Sebab, pada saat menjabat sebagai Menteri Keuangan Sri telah menyetujui cara pembayaran kodensat yang dilakukan oleh PT TPPI ‎melalui BP Migas. Akibatnya, negara justru dirugikan Rp 2 triliun.

Namun, Victor mengatakan, ‎pada saat Sri Mulyani diperiksa sebagai saksi di Kantor Kemenkeu Senin (8/6/2016). ‎Dirinya menjelaskan tanda tangan kodenset itu sudah sesuai dengan surat Nomor 011 BP Migas. Dimana dalam surat tersebut BP Migas sudah menunjuk PT TPPI sebagai penjual kodensat milik negara.

“Karena sudah ditunjuk kayak itu, Sri Mulyani merasa berkewajiban untuk menetapkan cara pembayaran saja. Jadi (TPPI) ditunjuk terlebih dahulu, baru surat persetujuan Sri itu keluar,” kilahnya. (Purnomo/Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.