London, Obsessionnews – Sebagian besar warga Indonesia yang menikah dengan orang asing, tetap ingin agar anak-anak mereka bisa mempunyai dwi kewarganegaraan, sebagai pembukti bahwa mereka adalah keturunan Indonesia. Maka pemerintah hendaknya mendorong RUU Dwi Kewarganegaraan agar segera dibahas DPR.
“Kami sampaikan kepada Bapak Jokowi, anak-anak kami ingin juga kewaranegaraan Indonesiaa, kan karena cinta Indonesia,” ungkap Jenny Culir, Ketua Barisan Relawan Jokowi Presiden (BaraJP) Inggris, setelah bertemu khusus dengan Jokowi, di London, Rabu (20/4) siang waktu setempat.
Jokowi mengakui, dwi kewarganegaraan juga menyangkut kemanusiaan dan cinta Tanah Air. “Pak Presiden bilang, akan didorong agar segera dibahas dan diundangkan,” ujar Jenny Culir yang menikah dengan warga negara Inggris. “Pak Presiden bilang, Rancangan Undang-undang (RUU) Dwi Kewarganegaraan sudah masuk dalam Prolegnas. Semoga DPR juga memahami urgensi RUU ini.”
Presiden Jokowi berjanji akan mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Dwi Kewarganegaraan bagi anak hasil perkawinan campur. Hal ini disampaikan Jokowi saat bertemu masyarakat dan diaspora Indonesia di Wisma Tilden Washington DC, Amerika Serikat, Minggu sore waktu setempat.
“(Pertanyaan) Bu Hani dari Philadelphia biar dijawab Bu Menteri Luar Negeri. Karena ke mana pun kita ditanyakan itu, kalau saya akan dorong agar itu cepat diselesaikan,” kata Presiden Jokowi menjawab pertanyaan tentang dwi kewarganegaraan tersebut.
Seorang warga bernama Hani yang tinggal di Philadelphia mengaku menikah dengan seorang petani di wilayah itu, dan memiliki anak yang berkewarganegaraan AS.
“Anak saya orang AS lahir di AS, saya takut anak saya ketika pulang ke Indonesia tidak bisa jadi orang Indonesia lagi. Saya mau anak saya bisa dapat dwi kewarganegaraan,” kata Hani dikutip dari Antaranews, Senin (26/10/2015). Pertanyaan itu disambut tepuk tangan sangat meriah oleh masyarakat yang hadir.
Hani mengaku, anaknya yang pertama telah duduk di bangku kuliah jurusan komputer sains menguasai bahasa Mandarin, Arab, Inggris, dan Indonesia.
Ia sendiri memantau RUU Kewarganegaraan sudah ada di Prolegnas di DPR, dan meminta agar pemerintah mendorongnya.
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi ketika dipersilakan Presiden Jokowi untuk menjawab pertanyaan tersebut mengatakan, pemerintah sudah membahas hal ini dan telah ada perkembangan ketika pada Agustus 2015 ada pertemuan diaspora Indonesia yang digelar di Jakarta.
“Kita sudah bahas, sudah ada pergerakan, Agustus kemarin ada pertemuan diaspora yang digelar di Jakarta dengan teman-teman diaspora,” kata Retno.
Menurut Retno, hal ini merupakan salah satu bentuk keberpihakan pemerintah terhadap diaspora di luar negeri, karena potensi diaspora untuk mendukung pembangunan nasional sangat besar.
“Aset yang ada ini harus kita kelola dengan baik dengan cara bekerja sama dengan baik. Kita kaji dan saya sudah sampaikan juga ke Menkumham, kalau Presiden mengatakan begitu arahnya sudah jelas mau ke mana,” papar Retno.
Di Kemenlu, ucap Retno, ada wakil direktur yang khusus mengurusi urusan diaspora yang menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kaum diaspora. (Red)
