Jumat, 6 Desember 19

Bappenas & Banggar Harus Hitung Subsidi Rakyat di APBN/APBD

Bappenas & Banggar Harus Hitung Subsidi Rakyat di APBN/APBD

Jakarta – Inisiator dan deklarator PARRINDO (Parlemen Rakyat Indonesia) Dr Ir Pandji R Hadinoto MH menilai, saatnya kini Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menghitung berapa besaran Subsidi Rakyat di APBN dan APBD untuk mata-mata anggaran pengeluaran yang ada.

Hal ini sekaligus menanggapi pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti, minggu lalu, yang ingin Indonesia keluar dari keanggotaan G20 atau negara-negara dengan perekonomian terbesar di dunia, khususnya di sektor perikanan. Ada alasan mendasar, mengapa Susi ingin Indonesia keluar dari G20. Menurutnya, yang penting untuk kita jangan sampai gara-gara kita di G20 itu kita dikenakan tarif impor negara tujuan ekspor kita.

Menurut data Kementerian KKP seperti dikutip detikFinance, Jumat (14/11/2014), tarif impor produk perikanan Indonesia ke berbagai negara tujuan ekspor ke dunia seperti Uni Eropa, mencapai 14-20%. Contoh ekspor Bigeye Tuna Indonesia ke Uni Eropa, yang dikenakan tarif impor 14,5%. Sementara Timor-timur, Srilanka, hingga Ekuador bebas bea masuk. Ikan tuna kuning beku dari Indonesia ke Uni Eropa, juga dikenakan tarif impor 18,5%, sementara dari Timor-timur, Srilanka, hingga Ekuador bebas bea masuk.

Pengenaan Uni Eropa atas tarif bea masuk tinggi 20,5% juga dikenakan pada produk ikan kaleng tuna Indonesia. Hal yang sama juga terjadi pada udang, di mana tarif bea masuk yang dikenakan Uni Eropa atas udang beku Indonesia mencapai 7%, sementara negara Timor-timur, Srilanka, hingga Ekuador bebas bea masuk.

Sedangkan untuk tarif impor produk perikanan Indonesia ke Jepang juga dikatakan tinggi. Seperti ikan tuna kuning beku dari Indonesia ke Jepang, dikenakan tarif bea masuk 3,5-4%, tuna kaleng 9,6%, dan patin asap 3,5%. Sementara Timor-timur lagi-lagi dibebas bea masuk. “Kita itu sebetulnya yang kita maksud saya ingin Indonesia itu di perikanannya sama dengan Timor Timur. Kalau di perikanan nggak ada untungnya,” ungkap Menteri KKP.

Oleh karena itu, Pandji Hadinoto mendesak Bappenas dan Banggar DPR untuk menghitung berapa besaran Subsidi Rakyat di APBN dan APBD untuk mata-mata anggaran pengeluaran seperti: (1) tarif pajak ekspor hasil laut ke luar negeri hasil temuan Menteri KKP tersebut, (2) beda biaya impor minyak mentah Luar Negeri terhadap pendapatan ekspor minyak mentah Ddalam Negeri [mengingat volume impor LN meningkat vs volume produksi DN menurun], (3) proyeksi-proyeksi kerugian illegal logging, illegal fishing, illegal trading baik di laut bebas maupun lintas batas, (4) pembiayaan rutin eksesif birokrasi, (5) biaya penyimpangan program kerja infrastruktur dan lain sebagainya.

“Tradisi hitungan Subsidi Rakyat di APBN ini bisa dikembangkan pula oleh pemerintah daerah dalam hal ini BAPPEDA dan BANGGAR DPRD untuk keperluan transparansi APBD,” tegas Politisi Keadilan dan Persatuan Indonesia yang juga Koordinator BaMus NasPan45 ini, Senin (17/11/2014).

Dengan demikian, lanjut Pandji, baik Revolusi Mental JokoWi dkk maupun Bina Mental Anti Korupsi Abraham Samad dkk akan lebih terarah dan menemukan jalannya lebih tepat sasaran ketika dioperasikan di praktek keseharian penyelenggaran negara dan daerah.

“Hal ini sekaligus mendorong partisipasi masyarakat peduli pemerintahan bersih dan akuntabel menuju kearah Indonesia Mulia 2015-2025 sebagai tumpuan Indonesia Bermartabat 2025-2035 dan rintisan kearah Indonesia Sejahtera Lahir Batin 2035-2045 untuk menggapai Indonesia Jaya 2045 dan seterusnya,” sambung Alumnus Sipil 1968 ITB yang juga Pendiri Poros Koalisi Proklamasi 17845 ini. (Ars)

Related posts