Solo, Obsessionnews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan keputusan dirinya membubarkan PT Pertamina Energy Trading Ltd atau Petral menimbulkan resistensi, karena menurutnya banyak yang tidak senang kalau anak usaha PT Pertamina (Persero) tersebut harus dibubarkan.
“Yang tidak efisien yang menyebabkan kartelisasi, yang menyebabkan oligopolis, semuanya harus hilang, Petral juga sama,” ungkap Jokowi saat memberikan kuliah umum pada Sidang Senat Terbuka Dalam Rangka Lustrum ke-8 Universitas Sebelas Maret, Solo, Jawa Tengah, Jumat (11/3/2016).
Meski tidak menyebutkan siapa orang yang dimaksud, tapi Jokowi mengatakan pihak tersebut sepertinya tidak rela kehilangan pendapatannya yang bisa mencapai hingga triliunan itu. “Tapi banyak yang tidak senang, saya tahu banyak sekali karena di sini bukan triliun lagi,” tegas Jokowi.
Namun Jokowi menegaskan Petral harus dibubarkan karena, di dalamnya terjadi praktik kartelisasi yang menyebabkan ketidakefisienan. Pemerintah pun memutuskan untuk membeli minyak secara langsung atau dengan pola G to G, bukan lagi melalui orang ketiga.
“Beli minyak kita kan bisa beli G to G, langsung pemerintah ke pemerintah jelas lebih murah, itu kenapa lewat orang ketiga,” tegas Presiden Jokowi.
Petral akhirnya resmi dibubarkan setelah hampir satu dekade beragam cara dilakukan untuk membubarkan anak usaha PT Pertamina (Persero) tersebut. Pemerintahan Jokowi-JK melalui Menteri ESDM Sudirman Said dan Dirut Pertamina Dwi Soetjipto memutuskan melikuidasi perusahaan yang disebut-sebut sarang mafia migas itu.
Wacana pembubaran Petral muncul pertama kali pada 2006, di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu, perusahaan yang bermarkas di Singapura tersebut rencananya akan digantikan oleh Integrated Supply Chain (ISC) yang dikomandoi Sudirman Said. Namun rencana itu tak berhasil karena ‘kuatnya’ Petral. Bahkan Sudirman Said harus menerima pil pahit, dipecat pada 2009.
Percobaan pembubaran Petral kembali muncul di era kepemimpinan Dahlan Iskan sebagai Menteri BUMN. Pada 2012 Dahlan menggulirkan kembali wacana pembubaran Petral karena disinyalir tempat tumbuh suburnya praktik mafia migas. Ini terkait temuan indikasi korupsi dan permainan kotor sejumlah oknum dalam impor minyak. Namun hingga lengser dari jabatannya, Dahlan gagal membubarkan Petral. (Has)
