Sabtu, 21 Mei 22

Banyak Pelanggaran Pilkada Muna Dilaporkan ke MK

Banyak Pelanggaran Pilkada Muna Dilaporkan ke MK

Muna, Obsessionnews – Pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah  (KPUD) Muna memutuskan pasangan nomor urut 3 Baharudin-La Pili memenangkan Pilkada Kab.Muna Sulawesi Tenggara unggul 33 suara dari pasangan nomor Urut 1 Rusman-Malik Ditu (Rumah Kita).

Untuk itu, Rumah Kita segera mengajukan pengaduan di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (21/12/2015). Pengaduan dilatarbelakangi dengan berbagai temuan yang melanggar UU, bahkan kemenangan 33 suara dianggap hasil dari penggelebungan suara oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

“Besok tanggal 21 Desember akan didaftarkan gugatan kita di MK, dan disanalah kebenaran dan keadilan akan kita dapatkan karena bukti dan kesaksian sangat kuat dan panwas kabupaten Muna sangat profesional, cepat, tepat dalam mengawasi berbagai kecurangan yang terjadi dan semua laporan dari tim paslon Rumah Kita telah dikeluarkan rekomendasinya oleh panwas kabupaten Muna,” ungkap Fungsionaris Partai Demokrat Kab. Muna Dedi Suhardji pada Obsessionnews.com, Minggu (20/12/2015).

Menurut Dedi, pengaduan di MK bagian dari pertarungan kebenaran melawan kejahatan yang terorganisir. Berbagai keganjalan ditemukan kubu Rumah Kita baik dari teknis pelaksanaan maupun penggelebungan kertas Suara.

Penemuan Keganjalan
Sebanyak 322 TPS melakukan perhitungan suara namun para saksi diberikan form penulisan C1, setelah perhitungan C1 plano (lidi-lidi) yang telah ditandatangani KPPS. Semestinya kata Dedi, diberikan sebelum perhitungan suara dimulai, akhirnya hasil perhitungan dari C1 Plano (lidi-lidi)  dipindahkan ke C1 terdapat sebagian dituliskan penyelenggara sedangkan saksi hanya bertandatangan. “Hal ini terjadi semua KPPS di seluruh TPS, dan saksi juga tidak mempertanyakan ini,” tuturnya.

Selanjutnya Dedi memaparkan ada keganjalan yang ditemukan di desa Oempu Kecamatan Tongkuno, Formulir C6 (kartu panggilan) ditemukan didalam hutan sebagian telah dibakar sehingga C7 (Daftar hadir pemilih) dalam kotak tersebut dihilangkan.

Bukan saja itu kata Dedi, di kelurahan Wamponiki ada 2 orang menggunakan hak pilihnya sebanyak dua kali pada TPS yang berbeda. Tentunya kata Dedi temuan itu harus ditindak lanjuti sesuai dengan perintah UU nomor 1 tahun 2015 yang dijabarkan dalam PKPU Nomor 10 tahun 2015 Pasal 59 ayat 2 huruf d bahwa “ PSU di TPS dapat diulang apabila hasil penelitian dan pengwasan panwas kecamatan terbukti terdapat satu (1) atau lebih pemilih menggunakan hak pilih pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda”.

“Persoalan ini sebelumnya kami sudah laporkan di Panwas Kabupaten Muna dan telah ditanggapi dengan mengeluarkan rekomendasi Pengumutan Suara Ulang (PSU) ditempat tersebut, namun karena waktunya sudah lewat sehingga hal tersebut tidak bisa dilakukan,” ujarnya.

Jika mengacu pada amanat PKPU No. 2 tahun 2015 menyangkut jadwal tahapan penyelenggaraan pilkada, penetapan Pleno Pilkada Kab. Muna melewati waktu ketentuan tahapan sampai 19 Desember sedangkan Pleno KPUD  waktunya 16-18 Desember.

laporan temuan Rumah Kita mengenai keganjalan Pilkada Muna
laporan temuan Rumah Kita mengenai keganjalan Pilkada Muna

Menilai hal tersebut Dedi menganggap sikap KPUD Muna telah melakuakan pelanggaran keras dengan melanggar PKPU Nomor 2 Tahun 2015. Sebelumnya Paslon Rumah Kita mengusulkan PSU namun katentuan waktunya lewat sehingga PSU tidak bisa dilakukan karena dapat melanggar PKPU. Sedangkan KPU melanggar PKPU mengenai waktu tahapan tetap dilakukan dan diamini KPU sendiri.

“Ini tidak berkeadilan bagi kami,  paslon Rumah Kita sangat dirugikan karena ketidak adilan itu, olehnya itu kiranya panwas melihat hal ini sebagai pelanggaran serius untuk di laporkan Komisioner KPUD Muna ke DKPP,” jelasnya.

Lebih lanjut Dedi memaparkan temuan-temuan yang tidak rasional dalam pertarungan Pilkada. Ia mengatakan adanya jumlah DPTB-2 yang fantastis sebanyak 3949 daftar pemilih tambahan yang menggunakan KTP, KK, Pasport atau identitas lainnya, sementara DPTB-1 perbaikan Daftar Pemilih Tetap hanya 180 orang.

“Hal ini sangat tidak rasional karena jauh lebih besar DPTB-2 daripada DPTB-1 yang semestinya lebih banyak DPTB-1 daripada DPTB-2, ini menunjukkan lemahnya kerja penyelenggara dalam memperbaharui daftar pemilih, atau ada kegiatan yang terstruktur diseluruh TPS melalui kepala desa, Lurah dan camat dalam hal mengeluarkan Surat keterangan Tempat tinggal (SKTT). Sementara Syarat SKTT dapat dikeluarkan harus membawa NIK KTP lama atau Kartu keluarga KK,” kesalnya.

Terkait identitas lainnya dalam UU No. 8 Tahun 2015 dan PKPU ini, kubu Rumah kita mengharapkan ada tafsiran pakar hukum maupun kepemiluan. Secara dinamika dilapangan penerbitan SKTT yang dilakukan beberapa kepala desa telah dijemput oleh aparat dan dimintai kesaksiannya karena ada yang mengeluarkan secara kolektif 3 nama 1 nomor surat dalam 1 lembar SKTT. Sebanyak 17 orang dari Buton Tengah desa Waburense  memilih di kec. Marobo dan SKTT nya dibuatkan dalam hari yang sama. “Sehingga kami lihat ada kerja yang terstruktur dan massif terjadi di semua desa,” duganyan.

Bukan saja itu Beber Dedi,  ternyata di desa Laiworu, Kecamatan Batalaiworu ditemukan pemilih Fiktif sebesar 33 orang. Sehingga Dedi menilai kemenangan 33 suara itu sudah dicocokkan dengan daftar hadir pemilih (C7). “Pleno PPK kecamatan Batalaiworu,  DPTB-2 sebanyak 176 orang namun yang menyalurkan suaranya sebanyak 206 orang. Jadi ada penggelembungan 33 orang dan hal ini telah diakui oleh ketua KPUD Kab. Muna, yang ditanda tangani dan dibubuhi stempel basah,  disaksikan seluruh saksi pasangan calon dan seluruh anggota komisioner dan Panwas Kabupaten,” bebernya.

“Angka 33 bukan kemenangan bagi pihak lain tapi angka 33 adalah fakta penggelembungan yang didapatkan setelah dikonfrontir dengan membuka kotak/peti suara, dicocokkan dengan seluruh formulir C1 sampai dengan C7. Angka 33 bukan selisih tapi angka yang menunjukkan terbukanya tabir kecurangan,” terangnya.

Atas nama Rumah Kita Dedi menghimbau kepada seluruh sahabat dan simpatisan pendukung pasangan Rusman Emba-Malik Ditu agar tetap tenang, tetap bergembira, berkonsolidasi, menjaga silaturahim dan keamanan daerah. “Perjuangan ini adalah jihad melawan kejahatan, bukan soal paslon Rumah Kita dan Anda, tapi soal kebaikan daerah yang mesti lahir pemimpin dengan cara-cara yang baik dan benar, soal kebenaran yang harus diperjuangkan dan kecurangan, kejahatan yang harus dilawan dan diakhiri,” tandasnya. (Asma)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.