Senin, 29 November 21

Banyak Oknum Petugas LP Terlibat Kasus Narkoba

Banyak Oknum Petugas LP Terlibat Kasus Narkoba

Jakarta, Obsessionnews – Berdasarkan data dari Badan Nasional Narkoba (BNN), jumlah pengguna narkoba di Indonesia saat ini mencapai 5,8 juta orang. Dengan jumlah tersebut, menandakan bahwa peredaran narkoba di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menilai masifnya peredaran narkoba bisa disebabkan beberapa hal. Pertama, karena letak Indonesia sebagai negara kepulauan yang gampang dijadikan tempat untuk menyelundupkan narkoba. Kedua, penegakan hukum di Indonesia juga dinilai masih sangat lemah.

Artinya kata Nasir, wajar ‎bisnis narkoba menjadi lahan yang subur di Indonesia, penegak hukumnya juga terkesan tidak serius. Banyak dari mereka justru ikut terlibat dalam peredaran tersebut, seperti kasus gembong narkoba Fredy Budiman yang masih bisa mengedarkan naroba meski berada di Lapas Nusakambangan. Kasus ini ternyata melibatkan petugas sipir yang dijanjikan uang miliran rupiah serta rumah mewah.

Fenomena ini berbeda terbalik dengan beberapa kasus terorisme yang juga masuk dalam kategori kejahatan luar biasa bersama kasus korupsi. Untuk kasus terorisme pemerintah kelihatan lebih berani, lebih tegas melakukan pemberantasan teroris. Bahkan, gerakan atau ormas-ormas yang diduga menyebarkan paham radikal langsung ditindak oleh petugas Kepolisian.

“Jadi, ini bedanya kalau teroris memerangi pejabat. Kalau narkoba mendekati pejabat. Makanya susah diberantas narkoba itu,” ujar Nasir di DPR, Senin (20/4/2015).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga melihat, sistem bisnis narkoba sangat mudah dijalankan di Indonesia karena mengunakan metode marketing yang bagus. Pengedar bisa menawarkan kepada penggunanya meski terkadang mereka tidak memiliki uang. Dengan sistem seperti ini narkoba menjadi sangat mudah didapatkan oleh masyarakat

“Kalau bisnis narkoba itu, bisa ambil dulu uang belakangan,” tuturnya.

Terakhir, Nasir meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk tidak menunda-menunda lagi pelaksanaan hukuman mati ‎terhadap dua warga negara Australia. Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Sebab, PTUN sudah menolak gugatan yang diajukan oleh kedua orang tersebut. Ini menegaskan bahwa Kejaksaan Agung tinggal melaksanakan eksekusi.

“Jadi penundaan itu tidak tepat lagi. Soalnya ini kewenangan Presiden, Jaksa Agung kan pelaksana, kalau Presiden berani memerintahkan, eksekusi pasti jalan,” jelasny

Paling tidak kata Nasir, dengan dipercepat hukuman mati terhadap para terpidana narkoba itu, bisa menunjukan kepada masyarakat dan dunia secara luar bahwa pemerintah Indonesia tegas dan konsisten dalam memberantas narkoba. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.