Minggu, 24 Oktober 21

Banyak Lembaga Keuangan di Sumbar Belum Berbadan Hukum

Banyak Lembaga Keuangan di Sumbar Belum Berbadan Hukum

Padang, Obsessionnews– Sebanyak 2.323 Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Sumatera Barat (Sumbar) yang belum berbadan hukum, di luar Kabupaten Mentawai dan Kabupaten Solok Selatan. Jumlah LKM tersebut pada umumnya yang belum menyampaikan datanya ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Untuk itu kami mengharapkan Bapak Gubernur berkenan untuk mengintruksikan bupati/walikota melanjutkan inventarisasi LKM yang belum berbadan hukum. Hasil inventarisasi LKM tersebut diharapkan dapat kami terima dalam waktu yang tidak terlalu lama,” kata Kepala Eksekutif Pengawasan Industri Keuangan Non Bank OJK, Firdaus Djaelani, saat sosialisasi UU No 1 tahun 2013 tentang LKM beserta Peraturan Pelaksanaannya di Padang, Selasa (10/3).

Firdaus menegaskan sebelum menjalankan kegiatan usahanya, LKM wajib memperoleh izin usaha dari OJK.

“Khusus bagi LKM yang sudah berdiri dan beroperasi sebelum Undang-Undang LKM berlaku yaitu 8 Januari 2015, wajib memperoleh izin usaha melalui pengukuhan sebagai LKM paling lambat tanggal 8 Januari 2016,” ujarnya.

LKM yang belum mengurus izin dari OJK sampa batas waktu yang telah ditentukan, akan dikenai sanksi pidana. LKM yang wajib memperoleh izin usaha yaitu bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai, badan kredit desa (BKD), badan kredit kecamatan (BKK), kredit Usaha rakyat kecil (KURK), dan lain-lain.

Dalam kesempatan yang sama Wakil Gubernur Sumbar Muslim Kasim mengatakan, jumlah LKM di Sumbar lebih dari 3.000 unit dan yang berbadan hukum baru 162 unit.

“Dari data yang ada 3.024 unit LKM di Sumbar belum berbadan hukum dan 162 unit LKM yang telah berbadan hukum,” kata Muslim..

Dia meminta kepada pemerintah kabupaten/kota supaya mengurus izin ke OJK, sebelum batas waktu yang ditentukan Januari 2016.

Ia berharap Januari 2016 seluruh unit LKM yang ada di Sumbar sudah berbadan hukum. Kebijakan pemerintah menerapkan aturan itu agar keberadaan LKM sebagai lembaga keuangan dapat tertata dengan baik sekaligus untuk meminimalisir kesalahan dan penyalahgunaan.

Sosialisasi UU No 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro beserta Peraturan Pelaksanaannya diikuti kepala dinas terkait dari 19 kabupaten/kota yang ada di Sumbar. Kegiatan itu dilaksanakan untuk memberikan pemahaman yang sama terhadap pengawasan keuangan yang dikelola LKM. (Musthafa Ritonga)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.