Kamis, 26 Mei 22

Banyak Desakan Reshuffle, Jokowi Dituntut Konsisten Bersikap

Banyak Desakan Reshuffle, Jokowi Dituntut Konsisten Bersikap

Jakarta, Obsessionnews – Dikabarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengecam desakan reshuffle yang terus dilontarkan oleh sejumlah pihak beberapa bulan terakhir. Jokowi pun sebelumnya sudah menghimbau agar kabinetnya konsen bekerja sesuai bidangnya.

Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Laode Ida, menilai publikasi Kementerian PAN-RB tentang kabinet juga dianggap melampauhi kewenangannya, sekaligus dianggap dari tekanan internal kabinet yang jika reshuffle nanti harus petimbangkan hasil penilaian tersebut.

“Celakannya, publikasi itu bisa dianggap telah ‘permalukan kolega sendiri’ padahal parameternya belum pernah didiskusikan atau dibuka ke publik sebelumnya,” ungkap Laode kepada Obsessionnews.com, Kamis (7/1/2015) pagi.

Laode menyatakan mendukung sikap Presdien Jokowi. Sebab menurut Laode, pihak-pihak tertentu itu mendorong reshuffle terkesan sudah mendikte atau paksakan kepentingan pada Jokowi. Laode menganggap sikap yang ditunjukan sudah tidak etis yang perlu diwaspadai.

“Karena biasanya pihak-pihak yang terlalu ngotot atau ‘ngebet’ untuk segera jadi menteri memiliki agenda pribadi yang belum tulus melainkan juga berpotensi membahaykan. Maka Jokowi memang perlu sangat hati-hati merespon keinginan pihak-pihak itu,” sarannya.

Bukan saja itu lanjut Laode, sudah berulang kali diingatkan kalau isu reshuffle hanya akan ganggu kinerja para menteri. Sebab Laode menganggap beluam ada jaminan juga kalau menteri pengganti nanti akan berkinerja optimal, sebab yang bersangkutan harus beradaptasi dengan lingkungan kementerian yang akan dipimpinannya. “Program-program kementerian pun sudah tersedia, tak mungkin berubah secepat kilat,” pungkasnya.

“Jika Jokowi konsisten dengan pernyataan kesalnya itu ,maka niscaya akan sedikit stabil. Tapi syaranya juga Jokowi harus tegas,” tambahnya.

Kendati demikian tuntutan reshuffle bukan berarti tak bisa diakomodasi, bisa saja, namun kata Laode syaratnya harus lebih professional dan tak ciptakan kegaduhan baru yang dapat ganggu kinerja pemerintahan.

“Caranya, hemat saya, antara lain, membagi periode menteri untuk jangka waktu 2,5 tahun. Jika ini dilakukan,maka sejak awal seorang menteri sudah menyiapkan diri bertugas untuk waktu tertentu. Akan selalu nyaman dalam bekerja membantu Presiden, tak seperti sekarang ini. Pergantian menteri untuk periode 2,5 tahun pun akan menjadikan banyak kader potensial yang bisa dimanfaatkan sekaligus diuji kemampuannya,” sarannya. (Asma)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.