Oleh: Hendrajit, Pengkaji Geopolitik, dan Direktur Eksekutif Global Future Institute
Pejabat publik atau politisi, terlepas cenderung ke 01 atau 02, baiknya pikirkan dulu sudut pandang pernyataannya kalau diwawancarai media. Sebab ketika diwawancara jurnalis, biasanya kan reporter yang tugasnya bertanya, menstranskrip hasil wawancara, plus menulis laporan liputan terkait kegiatan si narasumber.
Setelah transkrip lengkap wawancara dan tulisan liputan selesai, diserahkan ke redaktur atau penjaga gawang desk. Nah di sini, level cara pandang dan analis redaktur atau pemegang desk sudah kayak kolonel atau jenderal bintang satu. Bukan kayak kapten atau mayor.
Walaupun pernyataan atau kutipan langsung narasumber cukup diplomatis, mata tajam seorang radaktur bukan mengikuti nalar diplomasi pernyataan narasumber. Namun kecenderungan politiknya mau ke mana. Apalagi dalam atmosfer pasca pilpres yang belum selesai. Di sinilah positioning pejabat publik atau politisi jadi rawan. Karena meski judul berita nggak sesensasional isi berita di dalamnya, tapi olahan judul yang dibuat redaktur itu berdasarkan bahan mentah dari reporternya.
Kalau baca pernyataan pejabat publik Riau terkait bantuan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, sebenarnya cukup diplomatis. Sekaligus memberi solusi agar bantuan dialihkan ke daerah lain.
Tapi ya itu tadi. Sudut pandang redaktur langsung dengan cepat membaca nalar di balik pernyataan diplomatis si pejabat publik Riau itu. Melainkan maksud hatinya yang paling dalam. Maka kepala berita: Riau Tolak Bantuan Jakarta.
Dalam situasi ketika media massa jadi medan pembantaian ketimbang penyingkapan kebenaran, para redaktur media tidak tertarik dengan pernyataan abu abu atau diplomatis.
Lha wong saya saja ketika diwawancarai media, yang merasa sudah cukup jelas menerangkan rangka pikir dan pandangan dalam menyikapi sebuah isu, sering kali terkaget kaget ketika jadi judul berita. Sebagai orang yang pernah jadi redaktur dan pemred di masa silam, saya paling geleng geleng kepala aja.
