Kamis, 12 Desember 19

Bangun Infrastuktur, Jokowi Kekurangan Anggaran RP1.435 Triliun

Bangun Infrastuktur, Jokowi Kekurangan Anggaran RP1.435 Triliun
* Presiden Jokowi. (Foto: Rakyat Merdeka)

Jakarta, Obsessionnews.com – Program pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas utama yang terus berlanjut hingga 5 tahun ke depan dalam Pemerintahan Presiden Jokowi. Namun rencananya itu sebenarnya tidak mudah, karena rupannya anggaran pemerintah sangat terbatas.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan APBN periode 2020-2024 diproyeksikan hanya mampu memenuhi 30 persen atau sekitar Rp 623 triliun dari total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur sebesar Rp 2.058 triliun. Dengan begitu artinya Jokowi kekurangan anggaran sebesar Rp 1.435 triliun untuk mencapai target-target pembangunan selama 5 tahun ke depan.

“APBN selama 5 tahun mendatang itu tidak akan cukup untuk mendanai, sehingga memang diperlukan pembiayaan alternatif untuk mencapai pembiayaan tersebut,” ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Eko Heripoerwanto di Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Lalu, dari mana pemerintah bisa memenuhi gap atau selisih kebutuhan pembiayaan tersebut?

Eko menjelaskan, untuk bisa memenuhi selisih kebutuhan pembiayan tersebut, pemerintaah tengah mendorong inovasi pembiayaan infrastaruktur dengan menggandeng pihak swasta melalui program Kerja sama Pemerintah Badan Usaha atau yang biasa dikenal KPBU dan Public Private Partnership/PPP.

Ada beberapa hal yang perlu diperhitungkan ketika akan mendorong sebuah proyek dengan skema KPBU atau skema pembiayaan lain. Kementerian PUPR lebih dahulu melakukan screening pada proyek-proyek yang akan dikerjakan tersebut untuk melihat tingkat kelayakannya. Artinya, jika dinyatakan layak secara ekonomi dan finansial maka ditawarkan skema KPBU unsolicited, KPBU tanpa dukungan, atau business to bussiness.

Adapun jika proyek dinyatakan layak secara ekonomi dan finansial marjinal, maka skema yang diberikan KPBU dengan dukungan pemerintah. Kemudian, jika proyek dinyatakan layak secara ekonomi namun tidak layak finansial maka dilakukan KPBU dengan availability payment (AP) penugasan ke BUMN.

Sebaliknya jika proyek dinayatakan layak secara ekonomi, namun tidak layak finansial, serta sudah tidak ada alternatif pembiayaan lainnya, barulah melibatkan pendanaan dari APBN atau APBD. Hal tersebut berbeda dengan skema lama di mana APBN selalu didahulukan sebagai sumber pendanaan sebuah proyek infastruktur.

“Sekarang tidak, kebalikannya, jadi APBN paling terakhir. Kini banyak sekali swasta yang ajukan untuk pembangunan jalan tol, ini menunjukkan memang sistem KPBU itu sudah berjalan dengan baik,” jelas dia.

Eko pun memperinci, kebutuhan anggaran sebesar Rp 2.058 triliun tersebut, bakal digunakan untuk pembangunan di sektor sumber daya air sebesar Rp 577 triliun. Lalu pembangunan jalan dan jembatan sebesar Rp 573 triliun, permukiman Rp 128 triliun, serta perumahan sebesar Rp 780 triliun. (Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.