Jakarta – Politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo merasa terpanggil untuk meluruskan adanya informasi bahwa selama ini seolah-olah Partai Golkar (pimpinan ARB) tidak mendukung pemerintah dan baru kemarin pasca perundingan islah dengan kubu Ancol (Agung Laksono), Partai Golkar berubah haluan menjadi mendukung pemerintah.
“Pemelintiran opini tersebut tampaknya sengaja digulirkan kubu Ancol untuk mendiskreditkan kepengurusan Golkar Munas Bali agar kubu Ancol tersebut memperoleh dukungan kekuasaan dari pemerintah untuk pengesahan kepengurusannya,” tegas Bambang Soesatyo dalam pesan BBM-nya kepada Obsesion News, Sabtu pagi (10/1/2015).
Padahal, lanjut dia, sejak awal Partai Golkar telah berkomitmen pada rakyat dan negara serta dikuatkan menjadi keputusan Munas di Bali, bahwa Partai Golkar mendukung dan menjadi mitra strategis pemerintah namun tetap berada diluar pemerintahan bersama KMP sebagai penyeimbang.
“Jadi, tidak benar kalau Golkar selama ini tdk mendukung pemerintah. Bahkan Golkar bersama partai politik lainnya yang tergabung dalam KMP telah menyatakan mengakui dan mendukung pasangan Jokowi-JK memimpin pemerintahan, beberapa saat setelah MK memutuskan dan mengumuman pasangan Jokowi-JK sebagai pemenang Pilpres 2014-2019. Semua ketua umum KMP pun hadir bersama pasangan Prabowo-Hatta saat pelantikan presiden dan wakil presiden di parlemen awal Oktober tahun lalu,” bebernya.
Mengapa Golkar memilih berada di luar pemerintahan bersama KMP? Menurut Bambang, karena pemerintahan ini butuh mitra yang kritis agar tetap berjalan di relnya. “Kalau semua partai politik ikut di dalam pemerintahan dan semua mendapat jatah jabatan, lalu siapa yang akan mengkontrol dan mengkritisi?” tegas Bendahara DPP Partai Golkar.
“Jadi sekali lagi kami mengingatkan, janganlah ambisi dan syawat kekuasaan membutakan mata dan hati kita. Sehingga partai dikorbankan. Kita tentu tidak ingin slogan Partai Golkar tiba-tiba berubah. Dari slogan ‘suara Golkar suara rakyat’ menjadi ‘suara Golkar suara Istana’,” tandas Bambang.
“Partai Golkar harus merelakan dulu kenikmatan fasilitas dan jabatan di pemerintahan untuk tujuan yang lebih besar lagi, yakni mengawal pemerintahan ini agar benar-benar bekerja untuk rakyat sesuai dengan janji kampanyenya,” tambahnya.
Sebelumnya, Partai Golkar kubu Agung Laksono menyatakan siap bertarung di pengadilan, jika islah dengan kubu ARB (Aburi zal Bakrie) buntu, kubu Agung siap bertarung di meja hijau. “Sampai saat ini perundingan tetap berjalan dan gugatan juga tetap berjalan, kita lihat saja prosesnya,” ujar Ketua DPP Golkar kubu Agung, Lawrence Siburian, Jumat (9/1).
Kubu Agung menggugat Munas Bali yang digelar kubu ARB, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 5 Desember 2014. Perkara ini harus diputus hakim dalam 60 hari sejak tanggal didaftarkan. Menurut Lawrence, gugatan terebut tidak mengganggu proses islah. Sebab, jika dalam kurun waktu 60 hari dicapai kesepakatan, maka bisa dilaporkan ke pengadilan, kemudian hasil islah itu akan dibuat jadi putusan hakim.
“Jika masa 60 hari itu habis dan tidak sampai juga kesepakatan, maka diputuskan oleh hakim. Jadi apapun hasil hakim, diterima demi kepastian. Tidak akan ada munas lagi,” jelas Lawrence. (Ars)
