Selasa, 25 Januari 22

Bambang: Terbukti Mana yang Golkar Abal-abal

Bambang: Terbukti Mana yang Golkar Abal-abal

Jakarta, Obsessionnews – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara dalam amar putusannya, Jumat (24/7), menyatakan Kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Bali sah dan menyatakan Kepengurusan Golkar hasil Munas Ancol sebagai munas tidak sah dan melawan hukum.

“Alhamdulillah, akhirnya lelucon politik yang selama dipertontontan kubu Munas Ancol yang dibackingi Menkumham Yasona Laoly berakhir. Keputusan Majelis hakim tersebut jelas, selain telah memberikan rasa keadilan pada pihak yang benar juga telah menyelamatkan demokrasi di tanah air,” kata Politisi Golkar kubu Aburizal Bakrie (ARB) Bambang Soesatyo, Jumat (24/7).

Menurut Bambang, keputusan pengadilan tersebut juga telah meruntuhkan konspirasi jahat kekuasaan dengan oknum Partai Golkar yang ingin menghancurkan Partai Golkar dari dalam melalui politik pecah belah.

“Kami memberikan apresiasi dan salut pada majelis hakim yang telah berani melawan konspirasi atau persekongkolan jahat kekuasaan tersebut dengan oknum Partai Golkar melalui keberpihakan kekuasaan pada penyelenggaraan munas Golkar ‘abal-abal’ di Ancol yang telah diketahui secara luas penuh rekayasa dan manipulasi,” ujar Anggota Komisi III DPR RI ini.

Bambang mengatakan, keputusan PN Jakarta Utara di hari kemenangan idul fitri umat Islam ini juga merupakan berkah dan kemenangan kebenaran atas penzoliman Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly terhadap Partai Golkar.

Ia menegaskan, dengan keputusan pengadilan yang menyatakan keputusan majelis berlaku secara serta merta dan dapat langsung dilaksanakan walaupun ada upaya hukum lain (banding) yang dilakukan pihak tergugat Munas Ancol, Agung Laksono dan Kemenkumhan, Yasona Laoly.

“Maka, yang berhak menandatangi pencalonan kepala daerah dalam pilkada serentak mendatang adalah ARB dan Idrus Marham sesbagai Ketum dan Sekjen hasil Munas Golkar Bali. Kita berharap kubu Ancol tidak ‘ngeyel’ dan patuh pada hukum serta tidak terlalu cepat mimpi basah lagi,” tandasnya.

“Keputusan pengadilan tersebut selain menghukum Agung Laksono dan Yasona Laoly wajib membayar secara tanggung renteng denda kepada ARB sebesar Rp.100 miliar, juga otomatis memberikan hak pada Munas Golkar Bali untuk menempati kantor DPP Partai Golkar di Slipi yang selama ini diduduki secara tidak oleh oleh kubu Munas Ancol,” ujar Sekretaris Fraksi DPR RI ini. (Red)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.