Senin, 27 September 21

Bambang: Tepat, Polda Bali Bubarkan Musda Golkar Kubu Agung

Bambang: Tepat, Polda Bali Bubarkan Musda Golkar Kubu Agung

Jakarta, Obsessionnews – Bendahara Umum DPP Partai Golkar kubu Munas Bali, Bambang Soesatyo, menganggap langkah Polda Bali membubarkan Musda Golkar Bali versi Munas Ancol hari ini, sudah tepat.

“Karena Golkar versi Munas Ancol, selain tidak memiliki ijin juga liar. Putusan PTUN dan keputusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Utara sangat jelas, ceto welo-welo. Hanya orang yang gagal paham dan muka tembok saja yang tidak tahu kedudukan hukum keputusan dua pengadilan itu,” celoteh Bambang, Selasa (2/6/2015).

“Pekan lalu PTUN telah batalkan SK Menkumham yang selama ini menjadi dagangan kelompok Ancol. Dan kemarin PN Jakarta Utara memutuskan menolak DPP Munas Ancol dan menetapkan DPP Golkar Munas Riau yang sah,” tambahnya.

Bahkan, lanjut Bambang, Pengadilan juga memerintahkan Agung Laksono untuk menghentikan semua kegiatan atasnama DPP Partai Golkar. Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara menolak eksepsi Agung Laksono dan Menkumham tentang kompetensi absolut dan relatif.

Anggota Komisi III (Hukum) DPR RI ini menegaskan, PN Jakarta Utara menyatakan berwenang mengadili gugatan yang diajukan Aburizal Bakrie dan memutuskan tiga poin. Pertama, menyatakan DPP Golkar yang sah saat ini adalah DPP hasil munas Riau 2009.

Kedua, lanjutnya, semua kebijakan, keputusan, surat-surat yang pernah dikeluarkan oleh DPP Golkar Munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono berada dalam status quo.

“Ketiga, memerintahkan kepada tergugat Agung Laksono untuk menghentikan segala kegiatan, mengambil kebijakan dan keputusan mengatasnamakan DPP Golkar dan jangan pelintir-pelintir lagi putusan pengadilan,” tandas Bambang yang juga Sekretaris Fraksi Partai Golakr DPR RI kubu Aburizal Bakrie.

Ia pun menjelaskan, Putusan provisi atau sela Pengadilan itu mengikat semua orang atau ‘egra omnes’, dan bukan hanya mengikat pihak-pihak yang berperkara. Dari segi kekuatan mengikatnya tidak ada beda antara putusan sela, provisi atau putusan akhir. Putusan hakim setara dengan Undang-undang.

“Untuk itu kita mengingatkan juga KPU, bahwa KPU terikat dengan putusan provisi PN Jakarta Utara ini. Tidak benar kalau mereka hanya mau tunduk pada putusan inkracht. Selain itu kita juga meminta agar Menkumham Yasona Laoly selaku Pemerintah dan Agung Laksono selaku tergugat mentaati putusan provisi ini dengan jiwa besar dan jangan lagi melakukan tindakan melawan hukum yang akan mempermalukan diri sendiri,” tuturnya. (Asma)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.