Jakarta, Obsessionnews – Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan, kendati mutasi jabatan itu telah terjadi, Komjen Pol Budi Waseso (Buwas) bergeser menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Komjen Pol Anang Iskandar menjadi Kabareskrim Polri, namun tetap menyisakan misteri.
“Reaksi berlebihan Istana dalam Kasus PT Pelindo II, yang berpuncak pada pergeseran jabatan dua perwira tinggi Mabes Polri baru-baru ini, sudah mempertontonkan ketidakwajaran dan keanehan di jagad hukum dan perpolitikan negeri ini. Ketidakwajaran dan keanehan itulah yang akan didalami oleh Panitia Khusus (Pansus) DPR untuk kasus Pelindo II,” tandas Bambang Soesatyo kepada Obsessionnews.com, Minggu (13/9/2015).
Politisi Partai Golkar ini menilai, salah besar jika keanehan dan ketidakwajaran itu didiamkan atau tidak diselidiki. “Benar bahwa Polri telah melakukan penyelidikan atas ketidakwajaran pembelian 10 unit mobile crane (pemindah kontainer) oleh manajemen Pelindo II dan dugaan kasus pencucian uang,” paparnya.
Tetapi, lanjut dia, ketidakwajaran sikap beberapa pejabat pemerintah dan Dirut Pelindo II RJ Lino harus juga diselidiki. “Begitu juga dengan keanehan proses yang melatarbelakangi perpanjangan kontrak pengelolaan Jakarta International Container Terminal (JICT) oleh Hutchinson Port Holding (HPH). Negara merugi triliunan rupiah jika kontrak itu dijalankan,” tambahnya.
Bambang mengungkapkan, keanehan yang menyelimuti kasus PT Pelindo II terjadi hadirnya atau intervensi politik kekuasaan. Maka, DPR-lah yang berwenang merespons ketidakwajaran perilaku penguasa itu.
“Bisa dipastikan bahwa institusi penegak hukum tidak mungkin mempertanyakan alasan sejumlah pejabat pemerintah bersikap berlebihan atas penggeledahan kantor PT Pelindo II oleh Bareskrim Mabes Polri,” bebernya.
Menurut Bambang, hanya DPR yang memiliki kekuasaan untuk bertanya kepada Presiden, Wakil Presiden, Menteri PPN/Kepala Bapenas Sofyan Djalil dan Menteri BUMN Rini Soemarno atas cara mereka menyikapi penggeledahan kantor Pelindo II itu.
“Dari deskripsi masalah seperti itu, syarat bagi tampilnya Pansus sudah terpenuhi,” ujar Anggota Komisi Hukum DPR. (Red)
