Kamis, 28 Maret 24

Breaking News
  • No items

Bambang: Menteri Laoly Jilat Ludahnya Sendiri

Bambang: Menteri Laoly Jilat Ludahnya Sendiri

Jakarta, Obsessionnews – Politisi Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Bambang Soesatyo, menyatakan pihaknya tentu mengapresiasi upaya islah yang ditawarkan Wapres Jusuf Kalla (JK) agar Golkar bisa ikut pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang digelar Desember 2015.

“Namun, persoalannya seluruh dunia sudah terlanjur tahu. Termasuk pak JK dan Jokowi plus para ketua umum parpol yang tergabung di KIH (Koalisi Indonesia Hebat), bahwa Munas Ancol yang diselengarakan oleh Agung Laksono dkk di Ancol itu adalah Munas jadi-jadian. Atau Munas abal-abal dengan peserta dan dokumen serta surat mandat palsu,” sindir Bambang Soesatyo, Rabu (20/5) malam.

“Kenapa saya berani mengatakan Jokowi, JK maupun para ketua umum parpol KIH tahu? Karena Kasusnya sendiri sudah terbuka dan naik ke penyidikan di Bareskrim. Ada tersangka pemalsuan dokumen dan surat mandat palsu. Ada alat bukti serta ada peristiwanya. Bahkan sebentar lagi akan sampai ke otak dan penyandang dana dari pemalsuan dokumen dan mandat palsu tersebut,” ujar Bambang.

Jadi, tandas Bambang, bagaimana kata dunia jika kita mentoleransi aksi kejahatan politik seperti itu. “Bagaimana masa depan demokrasi Indonesia yang sudah kita bangun dengan susah payah kalau munas abal-abal suatu partai politik kemudian mendapat legitiminasi dari pemerintah?” sergah Anggota Komisi III DPR RI ini.

Celaka lagi, lanjut Bambang, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly sebagai kader partai tertentu, dengan kekuasaan yang diberikan negara memanfaatkan momentum tersebut untuk kepentingannya sendiri mengadu domba Partai Golkar dan sebelumnya PPP.

“Tidak percaya? Nanti kita buktikan di siding-sidang ‘Hak Angket Pelanggaran UU dan Intervensi Pemerintah terhadap Partai Politik’ yang akan kita perjuangkan lolos dalam pengambilan keputusan di sidang paripurna dalam masa sidang ini,” tantang Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI ini.

“Kami juga mencium bau busuk dari sikap Menteri Laoly sejak awal, baik terhadap PPP maupun terhadap Golkar. Tentu dia tidak akan berani bermain sendiri. Ada grand skenario yang dapat dilihat secara kasat mata,” tambahnya.

Pertama, ungkap Bambang, konspirasi yang begitu kuatnya PDIP dkk bersama pemerintah dan KPU menolak revisi UU Pilkada. Kedua, langkah Yasonna Laoly yang juga berasal dari PDIP mengajukan banding atas keputusan PTUN yang membatalkan SK pengesahaan kepengurusan Partai Golkar kubu Munas Ancol. “Padahal kita ingat dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III di DPR dia berjanji jika kalah tidak akan banding. Laoly menjilat ludahnya sendiri,” bebernya.

Dua sikap tersebut, menurut Bambang, jelas sebagai upaya agar konflik PPP dan Golkar terus terpelihara. Dengan demikan maka PPP dan Golkar tidak siap dan tidak bisa ikut Pilkada serentak. “Mereka parno (paranoid) atau ketakutan impian dan ambisi mereka untuk menang besar dan menguasai Pilkada gagal jika PPP dan Golkar ikut pilkada serentak akhir tahun ini,” tudingnya.

“Kami tentu tidak akan tinggal diam. Pertama, Kami mengingatkan kepada Laoly. Bahwa sikap yang menzolimi Partai Golkar itu akan menjadi luka sejarah yang akan kami catat dengan tinta darah. Kedua, kepada Presiden. Kita tahu bahwa Presiden telah meminta Laoly untuk tidak lakukan banding. Namun faktanya Laoly banding. Artinya, selama tidak ada tindakan dari Presiden, kita menganggap Presiden mengamini langkah Laoly,” tegasnya.

“Ketiga, kepada KPU. Jangan salahkan kader-kader Golkar di tingkat akar rumput menduduki kantor KPU di daerah-daerah jika Golkar tdk dpt mengikuti pilkada serentak. keempat. Jika pemerintah terus melakukan pembiaran dan bahkan ikut memperuncing pertikaian internal parpol, tentu akan kita sikapi di parlemen,” ancam Bambang.

“Kelima, kepada para kader dari pusat hingga akar rumput serta pengurus daerah tingkat I dan II harus terus melakukan perlawanan secara masif gerakan kubu Munas Ancol karena itu liar, menyusul keputusan pengadilan (PTUN) yang sudah membatalkan SK Menkumham yang mensahkan kepengurusan kubu Munas Ancol,” serunya. (Ars)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.