Pengabdian dan Pencapaian
Lebih dari tiga dasawarsa Bambang mengabdikan diri kepada negara. Hal ini tentu bukanlah waktu yang sebentar bagi seorang birokrat. Ia pun tak ingin menyia-nyiakan amanah yang diberikan kepadanya, dengan berpegang pada prinsip mlayani sepenuh hati, ia banyak melakukan inovasi.
Tak ayal, beragam penghargaan pun disematkan kepada pria yang mengawali karier birokratnya sebagai Tenaga Honorer/ Staf Seksi Sertifikasi Balai Informasi dan Sertifikasi Hasil Hutan (BISHH) Wil. VI Pontianak Departemen Kehutanan Ditjen PH (sekarang Kementerian LHK) ini.
Di kalangan pejabat dan staf Kementerian LHK, Bambang dikenal sebagai sosok yang disiplin dalam bertugas. Kedisiplinan sudah ia tunjukkan dari awal masuk kerja di pukul 6 pagi hingga tuntas tugas yang dibebankan pada hari itu juga. Ia juga terus meningkatkan kapasitas diri dan kemampuan dengan berbagai peningkatan ilmu dan wawasan. Namun baginya, menerapkan kedisiplinan tetap menjadi keteladanan yang tepat.
Sikap disiplin Bambang sejatinya adalah karakter yang melekat dalam dirinya sejak remaja. Ketika mahasiswa misalnya, ia termasuk mahasiswa yang tidak pernah telat masuk kuliah, bahkan ia berhasil menyelesaikan pendidikan tepat waktu 4 tahun di Fakultas Kehutanan IPB dan beberapa waktu kemudian diterima kerja di Departemen Kehutanan di Pontianak.
Begitu pun saat pindah ke Jakarta, ketika menjadi staf tetap menerapkan kedisiplinan dalam bekerja. Karena kedisiplinannya itulah di tahun 2002 Bambang mendapat penghargaan Atas Prestasi Kerja Luar Biasa Baiknya dari Menteri Kehutanan. Di tahun yang sama, ia juga mendapat penghargaan sebagai Pegawai Negeri Sipil Teladan Atas Prestasi Kerja Luar Biasa Baiknya dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan mendapat kenaikan pangkat istimewa 2 tahun lebih cepat dari Gol. IV a ke Gol. IV b. Tak hanya itu, pada 2009, ayah satu putri ini juga meraih penghargaan Satyalancana Karya Satya 20 Tahun.
Pada 2015 ia diganjar penghargaan Peserta Terbaik I Diklat Pimpinan Tingkat I LAN-RI.
“Saat ujian doktor administrasi publik tahun 2016, saya mendapat penghargaan lulus dengan pujian (cumlaude). Pada tahun 2017 selaku ketua Pinsaka Wanabakti Tingkat Nasional, saya mendapat piagam tanda penghargaan Lencana Darma Bakti dari Ketua Kwartir Nasional gerakan Pramuka. Jadi, tiap tahun Alhamdulilah ada penghargaan,” bebernya penuh rasa syukur.
Pria kelahiran Tanjung Pinang, 30 september 1964 ini juga banyak berjasa dalam upaya mendukung reformasi birokrasi di Kementerian LHK untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang terbaik yang bersifat akuntabilitas dan transparansi, efisiensi, serta efektif, melalui kegiatan dan inovasi. Karena itu, ia pun meraih Penghargaan Kehormatan/Satyalancana Wira Karya dari Presiden RI pada tahun 2017. Keteladanan yang terus ia jaga juga kembali berbuah manis dengan didaulatnya Bambang sebagai Top 9 Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Madya (Pejabat Eselon I ) Teladan Kementerian/Lembaga Tingkat Nasional (JPT Award 2017) dari Menteri PAN-RB.
Kemampuannya menjalankan tugas tersebut tentu menjadi sebagian dari kepuasan dirinya sebagai seorang birokrat, termasuk kemampuannya menata birokrasi di lingkungan kerjanya menjadi semakin baik sehingga pada tahun 2017 dan 2018 lalu Kementerian LHK kembali meraih penghargaan BKN Award, sebagai Pengelola Kepegawaian Terbaik Peringkat Pertama Kategori Kementerian Kecil. Tak sampai di situ, Kementerian LHK juga dinobatkan sebagai Kementerian/Lembaga Negara peraih peringkat ke-2 terbaik dalam Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di 2018. Penghargaan diberikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Penghargaan ini melengkapi capaian Kementerian LHK pada tahun 2017 yang lalu di mana Kementerian LHK menerima penghargaan sebagai kementerian yang memberikan kontribusi PNBP terbesar.
Kriteria yang dinilai dalam penghargaan ini adalah Realisasi PNBP tahun 2017 melebihi target, laporan keuangan Kementerian LHK tahun anggaran 2017 memperoleh opini WTP, ketepatan waktu penyampaian laporan PNBP untuk dasar perhitungan penetapan pagu anggaran sumber dana PNBP tahun 2018, dan penyampaian laporan bulanan triwulanan PNBP kepada Kemenkeu sesuai ketentuan. Selain itu, Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) yang dirancang oleh Kemenkeu yang sudah diterapkan secara penuh dan telah terintegrasi dengan sistem yang dibangun oleh Kementerian LHK juga menjadi salah satu kriteria yang dinilai. Bambang juga banyak menyumbangkan ide-ide cerdasnya dalam bentuk inovasi, seperti penerapan kebijakan self assessment berbasis teknologi informasi serta post audit dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan hutan produksi melalui Sistem Informasi Penatausahaan hasil Hutan (SIPUHH Online). Ini merupakan hasil inovasi proyek perubahan untuk memenuhi tugas Diklatpim Tingkat I (LAN – RI) tahun 2015, dan memperoleh penghargaan sebagai peserta terbaik I. SIPUHH Online ini diikutsertakan dalam lomba inovasi pelayanan publik yang dilaksanakan Kemenpan RB melalui seleksi.
“Alhamdulillah, kami meraih penghargaan Top 40 dan Top 99,” ungkapnya.
Kementerian LHK juga meraih penghargaan Top 40 dan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2018, di mana Bambang menjadi salah satu inovatornya pada saat ia menjabat Dirjen melalui proses seleksi oleh panitia seleksi Kementerian PAN-RB, yakni penerapan Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK). SILK merupakan platform online pertama yang setara dengan lisensi internasional untuk penerbitan jaminan legalitas kayu atau Dokumen V-Legal. Inovasi SILK adalah kelanjutan dari inovasi peredaran kayu bulat ke industri dengan sistem legalitas kayu, SIPUHH online. Diimplementasikan sejak 2013, selain untuk penerbitan Dokumen V-Legal, juga untuk media informasi ekspor produk secara real time. SILK menggantikan penerbitan dokumen penjaminan legalitas kayu oleh Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK) melalui mekanisme endorsement yang mempunyai beberapa keterbatasan, terkait cakupan konektivitas, cakupan produk, kredibilitas, dan sebagainya.
Bambang mengatakan, dokumen V-Legal diakui dan disetarakan dengan Lisensi FLEGT pada 15 November 2016, dalam perjanjian Forest Law Enforcement, Governance and Trade – Voluntary partnership Agreement (FLEGT VPA) antara Indonesia dan Uni Eropa. Penyetaraan itu untuk pemenuhan persyaratan ekspor produk perkayuan ke seluruh wilayah Uni Eropa. “Capaian ini membawa Indonesia menjadi negara pertama dan satu-satunya di dunia yang telah menerbitkan Lisensi FLEGT,” ujarnya. Setelah adanya inovasi ini, lebih dari 851 ribu dokumen V-Legal dan Lisensi FLEGT diterbitkan yang disertai ekspor senilai sebesar lebih dari USD49 miliar. Pada 2013, ekspor produk kayu legal Indonesia sebesar USD6,1 miliar, meningkat menjadi USD10,9 miliar pada 2017. Dan pada tahun 2018 menyentuh angka USD 12,8 miliar “Dalam kurun waktu lima tahun, telah mencapai 100 persen lebih. Berarti kepercayaan internasional tujuan kita semakin tinggi,” imbuhnya.
Baca halaman selanjutnya
