Sabtu, 18 September 21

Baleg DPR: Soal Revisi UU KPK, Menkumham Jangan Cuci Tangan

Baleg DPR: Soal Revisi UU KPK, Menkumham Jangan Cuci Tangan
* Firman Soebagyo

Jakarta, Obsessionnews – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Firman Soebagyo mempertanyakan sikap Kementerian Hukum dan HAM yang tidak jelas terkait revisi Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

‎Menurut Firman, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly seolah ingin cuci tangan. Awalnya dia yang meminta agar revisi UU KPK dimasukkan dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2015. Namun, sekarang mengaku tidak pernah mengajukan revisi setelah Presiden Joko Widodo menolak revisi.

“Ini (revisi UU KPK) bukan masalah menolak atau menerima, tapi antar lembaga jangan saling mempermainkan. Kalau revisi ini ditarik dari Prolegnas kemudian dimasukkan lagi, ini namanya Menkumham mempermainkan dan menjatuhkan wibawa Presiden dan DPR,” ujar Firman saat dihubungi, Minggu (21/6/2015).

Firman menilai, Menkumham hanya ingin cari aman. Padahal kata dia, sudah jelas dalam rapat dengan DPR, Menkumham mengajukan tiga revisi UU yakni RUU KPK, RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan RUU Perubahahan Bea Materai. Yasonna meminta agar tiga revisi tersebut dimasukkan dalam Prolegnas 2015.

“Ini Menkumham gila, setelah Golkar dan PPP dihancurkan, sekarang DPR juga mau dihancurkan. Ini saya tidak tahu ada upaya apa dari Menkumham mengajukan revisi UU KPK masuk prioritas 2015,” ujarnya.

Untuk itu, Firman meminta ‎Menkumham Yasonna Laoly harus bertanggung jawab kepada Presiden yang mewakili pemerintah atas penolakan revisi tersebut. DPR katanya, juga akan berkirim surat ke pemerintah untuk mengatahui apa alasan menolak revisi UU KPK yang sebelumnya sudah disepakati bersama dengan DPR.

“Saya akan tulis surat ke KPK, Menkumham, Mensesneg dan Presiden soal penolakan revisi UU KPK ini apa alasannya. Revisi ini juga belum masuk ke prioritas Prolegnas 2015 karena draft, Naskah Akademik belum ada dan kita juga belum paripurna kan. Tidak masalah ditarik,” tegasnya.

Politisi Partai Golkar ini yakin ada yang tidak beres komunikasi antara Menkumham dengan Presiden “Ini Menkumham yang ngaco, apa presidennya yang pura-pura tidak tahu (revisi UU KPK). Tetapi, disini saya (DPR) tidak mau dipojokkan karena masalah terhambatnya suatu pembahasan UU selalu DPR yang disalahkan oleh publik. Padahal, pemerintah yang menghambat,” tambahnya. ‎(Albar)

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.