Sabtu, 23 Februari 19

Bakomubin Bakal Somasi Ngabalin

Bakomubin Bakal Somasi Ngabalin
* Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin. (Foto: dok. pribadi)

Jakarta, Obsessionnews – Badan Koordinasi Muballigh se-Indonesia (Bakomubin) bakal menyomasi Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin. Pasalnya, Ngabalin mengklaim dirinya sebagai Ketua Umum (Ketum) Bakomubin.

Sekretaris Jenderal Bakomubin KH Abdurrahman Tardjo mengatakan pihaknya sedang menyiapkan somasi kepada Ngabalin. Hal itu dilakukan agar organisasi tidak terseret-seret pada kegiatan politik praktis.

“Bakomubin juga sudah mengambil langkah-langkah hukum yang diwakili oleh Egie Sudjana dan tim,” kata Abdurrahman dalam Rapat Kerja Bakomubin di Pondok Pesantren Darunnajah, Jakarta, Sabtu (8/9/2018).

Pada kesempatan yang sama Ketum DPP Bakomubin KH Tatang M. Natsir juga menyinggung klaim Ali Mochtar Ngabalin yang mengaku sebagai Ketua Umum Bakomubin. Menurut Tatang, klaim sepihak tersebut sama sekali tidak berdasar dan menyalahi ketentuan dalam AD/ART serta keputusan Majelis Syuro Nasional.

Seperti diketahui Ngabalin di berbagai kesempatan berkali-kali menyatakan dirinya adalah Ketum Bakomubin.

“Di sisi lain, dia justru menunjukkan keberpihakan yang berlebihan terhadap salah satu bakal Capres. Dalam ucapan dan prilakunya, Ali pun menunjukkan tidak sesuai dengan tuntunan Islam dan akhlaqul karimah,” katanya.

Lebih lanjut Tatang juga menegaskan Ketum Bakomubin tidak boleh terlibat dalam politik praktis dan menjadi pengurus atau anggota partai politik.

Selain itu Ketum juga dilarang menggunakan Bakomubin sebagai kendaraan dalam mencapai tujuan-tujuan politik praktisnya.

“Saya ingin mengingatkan kembali kepada sahabat-sahabat pengurus DPP tentang keputusan Majelis Syuro Nasional. Kita harus melihat keputusan para guru yang duduk di MSN sebagai upaya menjaga netralitas organisasi dari kepentingan politik jangka pendek dan sesaat. Kita berkewajiban menjaga Bakomubin sebagai sarana dakwah untuk tetap berkhidmat kepada umat,” ujar Tatang.

Meski demikian pengurus dan anggota Bakomubin lainnya tidak dilarang menjadi pengurus atau anggota parpol.

“Ketentuan ini dibuat dengan pertimbangan posisi bukan Ketum tidak akan memberi pengaruh dominan dan vital terhadap organisasi. selain itu, juga untuk tetap menghormati hak-hak politik pengurus dan anggota,” ungkapnya. (Vina) 

 

Related posts

Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.